Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintah, Ini Alasannya!

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkapkan alasan organisasinya menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Haedar Nasir mengatakan pihaknya menerima tawaran mengelola tambang dengan alasan mewujudkan ekonomi berkeadilan bagi seluruh Indonesia.

"Kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan. Kami ingin punya 'role model' pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," kata Haedar Nasir dalam konfrensi pers, Minggu 28 Juli 2024.

BACA JUGA: KLHK Setuju Ormas Diberi Izin Kelola Tambang

Haedar Nasir mengungkapkan dalam menjalankan usaha pertambangan, nantinya Muhammadiyah menggandeng para ahli di berbagai bidang keilmuan yang ada di sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi.

Tujuannya kata dia adalah untuk menciptakan model reklamasi yang berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan.

"Muhammadiyah, sebagai organisasi besar dengan pengalaman panjang dalam mengelola amal usaha berorientasi bisnis, siap menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan tambang. Itu semua kami kembalikan untuk kepentingan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat," ujar Haedar.

Ia menegaskan pihaknya siap mengembalikan izin usaha tambang kepada pemerintah bila kelak lebih berdampak pada sisi negatif. 

BACA JUGA:Optimistis Indonesia akan Capai Swasembada Pangan Kurang dari 3 Tahun

Ia pun menegaskan pengambilan keputusan menerima izin usaha pertambangan bukan karena ikut-ikutan ataupun tekanan dari sosial.

"Kalau kami mengambil langkah (menerima IUP Tambang), bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang," kata Haedar.

Menurutnya, keputusan itu diambil usai pihaknya melakukan kajian selama kurang lebih dua bulan tentang izin pengelolaan tambang. Bahkan, kata dia, pihaknya selalu menerima kritik dari siapapun terkait hal ini. 

"Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang (menolak kelola tambang) menggelar demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat dan terbuka," ujarnya. 

Dia menuturkan keputusan Muhammadiyah satu kesatuan dengan pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh.