Golkar Lampung Sudah Setor TT LHKPN 10 Aleg Terpilih Provinsi ke KPU

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 18 Jul 2024 - 12:14

BERI KETERANGAN: Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni saat memberi keterangan kepada wartawan. -FOTO IST -

golkar lampung sudah setor tt lhkpn 10 aleg terpilih provinsi ke kpu                            radar lampung – data kpu provinsi lampung per selasa 16 juli 2024 ada dua partai politik yang aleg terpilihnya belum sama sekali menyetorkan tanda terima (tt) laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) dari komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
diketahui, tt lhkpn ini merupakan syarat wajib caleg terpilih yang harus dipenuhi dan diserahkan ke kpu jika ingin dilantik pada senin 2 september 2024. 
terkait data yang nihil tersebut, diklarifikasi oleh sekretars dpd i partai golkar lampung ismet roni. 
dia mengaku sudah mendapatkan laporan dari liasion officer (lo) partai golkar bahwa aleg terpilih sudah melaporkan harta kekayaanya ke kpk. 
"laporan lo sudah (lapor lhkpn) sedang proses disampaikan di kpu," ujarnya kamis, 18 juli 2024.
baca juga:aleg terpilih dari dua parpol di lampung masih nihil setor tt lhkpn kpk 
sekretaris bapilu dpd i partai golkar lampung bambang purwanto menambahkan, pihaknya sudah memberikan tt lhkpn aleg terpilih ke kpu.namun, dari 11 aleg terpilih, baru 10 saja yang menyetorkan tt lhkpn ke kpu. 
"golkar tinggal 1 org dan on process," ujar bambang. 
sebelnya, setelah muncul pemberitaan terkait anggota dewan terpilih malas menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn), kini sudah berprogres. 
komisioner kpu lampung kadiv hukum warsito menjelaskan per selasa (16/7), anggota dprd lampung terpilih yang sudah menyampaikan tanda terima (tt) lhkpn ke komisi pemberantasan korupsi (kpk) sebanyak 43 orang. 
baca juga:partisipasi pemilih di psu pileg dpd di sumatera barat hanya 35,71 persen 
“sudah beprogres. dari yang sebelumnya hanya 15 orang saja, per selasa 16 juli 2024 sudah 43 orang,” ujarnya, rabu 17 juli 2024. 
dari data kpu provinsi lampung itu, ada beberapa partai politik (parpol) yang alegnya belum sama sekali menyetorkan lhkpn ke kpk. yakni partai golkar dan partai gerindra. 
sebelumnya. kesadaran calon anggota legislatif (caleg) terpilih di provinsi lampung untuk menyetorkan laporan harta kekayaan negara (lhkpn) masih sangat rendah.
ini terlihat dari minimnya jumlah caleg yang telah menyetor lhkpn mereka. padahal jika tidak menyetor lhkpn, caleg bersangkutan bisa saja tidak jadi dilantik. 
komisioner kpu lampung kadiv hukum warsito menjelaskan dari 85 caleg terpilih yang ada di dprd lampung, baru 15 orang yang tercatat telah melaporkan harta kekayaannya ke kpk. artinya masih ada 70 caleg terpilih yang belum menyetor lhkpn.
baca juga:kejati tahan dua pejabat disperkim lampura 
menurut warsito, ke-15 caleg terpih tersebut berasal dari dua partai politik saja, yakni pks dan pdi perjuangan. ’’belum seluruhnya. baru dari dua parpol, yaitu pks tujuh orang dan pdip delapan orang,” ujar warsito, senin (15/7). 
merujuk pada regulasi, jelas warsito, batas pelaporan lhkpn caleg terpilih yakni pada h-21 pelantikan. sementara, pelantikan anggota dprd lampung terpilih dijadwalkan pada senin, 2 september 2024. 
jadi masih ada sekitar 47 hari lagi menuju pelantikan. jika dikurangi 21 hari, berarti masih ada sisa waktu 26 hari lagi sebagai batas terakhir pelaporan lhkpn. 
’’merujuk surat edaran kpu ya batasnya maksimal 21 hari sebelum pelantikan. kami mewanti-wanti agar seluruhnya segera lapor lhkpn. sebab, peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 6 tahun 2024 yang mewajibkan lhkpn caleg terpilih sebagai syarat bagi kpu dalam mengajukan ke kemendagri nama caleg yang akan dilantik,” paparnya.
ditanya mengenai data caleg se-lampung yang belum menyetorkan lhkpn, dia mengaku data tersebut ada di masing-masing kpu kabupaten/kota. ’’sebab terkait laporan ini juga pertanggungjawabannya bukan ke kpu lampung, tetapi di masing-masing kepala daerah kemudian ke kemendagri,” ungkapnya.
baca juga:ojk proses kasus penipuan modus pinjaman fiktif pada ratusan warga gunungsari 
dijelaskan, bagi caleg terpilih yang belum menyetorkan lhkpn ke kpk, maka bisa juga menyetorkan berkas laporan harta kekayaannya ke kpu.
“jadi begini, kpu ri kan sudah mengeluarkan surat nomor 1262, per 11 juli lalu. kalau yang sudah mendaftarkan lhkpn, surat tanda terimanya disampaikan maksimal 21 hari sebelum pelantikan,” terang warsito. 
“namun bagi yang belum mendapatkan surat tanda terima dari kpk, bisa menyetorkan berkas lhkpn-nya langsung ke kpu. dengan melampirkan surat pernyataan yang sesuai pada lampiran surat kpu nomor 1262 itu. waktunya, maksimal 20 hari sebelum pelantikan,” sambungnya. (abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 19 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan