DBH Bakal Cair Akhir Juli, Akademisi: Pemprov Harus Prioritaskan Penyelesaian Utang

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 16 Jul 2024 - 21:21

RADAR - BACA KORAN--

dbh bakal cair akhir juli, akademisi: pemprov harus prioritaskan penyelesaian utang                            bandarlampung - penyaluran dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah provinsi (pemprov) lampung ke pemerintah kabupaten/kota direncanakan pada akhir juli 2024.
hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas kominfotik provinsi lampung achmad saefullah kepada radar lampung media group, selasa (16/7).
achmad saefullah mengatakan dari konfirmasi ke bpkad, penyaluran dbh untuk kabupaten/kota direncanakan pada akhir juli 2024.
baca juga:pengelolaan kas bendahara di empat opd pemkab lamsel juga bermasalah
namun terkait besaran dbh yang akan disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota, dia mengaku belum dapat memastikan.
’’dilihat dari sana, kalau angkanya belum bisa dipastikan. hanya direncanakan penyalurannya pada akhir juli," ujar saefullah saat ditemui di lobi kantor gubernur lampung, selasa (16/7).
jika melihat kesepakatan rapat skema penyaluran dbh 2023 dan 2024 pada 4 januari 2024 lalu, yang dihadiri oleh para sekretaris daerah dan kepala bpkad seluruh kabupaten/kota di wilayah lampung, penyaluran dbh juli yaitu dbh triwulan (tw) iii tahun 2023 juli 2024 senilai rp297.433.552.079.
skema penyaluran dbh sendiri, di mana dbh pajak rokok tw iv 2023 februari 2024 rp80.053.808.970; dbh tw i tahun 2023 (pbbkb) maret 2024 rp149.682.123.146; dbh tw ii tahun 2023 april 2024 rp273.020.403.662. 
baca juga:kejati pantau indikasi korupsi pada bansos lamsel
lalu dbh pajak rokok desember 2023 april 2024; dbh tw iii tahun 2023 juli 2024 rp297.433.552.079; dbh pajak rokok tw 1 tahun 2024 juli 2024; dbh tw iv tahun 2023 september 2024 rp369.849.928.943; pajak rokok tw ii tahun 2024 september 2024; dbh tw i tahun 2024 november 2024.
kemudian pajak rokok tw iii tahun 2024 november 2024; dbh tw ii tahun 2024 desember 2024; pajak rokok tw iv (okt-nov) 2024 desember 2024.
terpisah, akademisi universitas lampung (unila) dedy hermawan mengatakan, utang dbh ini merupakan kewajiban pemprov lampung kepada kabupaten/kota.
sebab, kata dia, dbh merupakan salah satu pendapatan bagi pemerintah daerah yang sangat penting untuk pembangunan di kabupaten/kota.
menurut dedy hermawan, utang dbh dari pemprov lampung ke kabupaten/kota merupakan piutang yang sudah ada dari periode-periode gubernur sebelumnya.
dengan kondisi saat ini, dedy hermawan menganggap bahwa penyelesaian hutang dbh kepada kabupaten/kota harus menjadi perioritas dan harus disegerakan.
"ini sudah menjadi seruan kabupatan/kota minta agar provinsi menyalurkan dbh karena sudah terkatung-katung sekian lama. maka harus jadi prioritas, ini ditunggu-tunggu kabupatan/kota," ujar dedy hermawan, selasa 16 juli 2024.
penyelesaian dbh tersebut, menurut dedy hermawan dilakukan pemprov lampung sesuai saran dari bpk. "jadi sesuai saran bpk, agar pemprov ini kalau punya komitmen untuk bayar dbh jadi ikutin rekomendasi dari bpk," tegasnya.
"salah satunya efesien anggaran, hilangkan pemborosan, sehatkan anggaran. sehingga hutang-hutang pemprov segera dilunasi," sambungnya.
dedy hermawan melanjutkan, rekomendasi bpk menjadi input bagi gubernur maupun pj. gubernur untuk mulai melakukan proses pembayaran dbh.
"bahkan untuk tahun-tahun berikutnya sudah diantisipasi dari sekarang. paling tidak pada periode pj. gubernur dibangun skema menyelesaikan utang dbh kepada kabupaten/kota," tuturnya.
dirinya pun menilai penyaluran dbh dari pemprov ke kabupaten/kota berpengaruh terhadap apbd dari kabupaten/kota.
sebab, disampaikan dedy hermawan saat ini pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki keleluasaan mengelola anggaran karena ada dana-dana pusat yang sudah diberi label penggunaannya.
sehingga mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota tidak leluasa dalam pembangunan daerah karena keterbatasan anggaran. "jadi dbh ini sebagai asupan yang menyegerakan untuk mereka bisa melakukan pembangunan yang lebih optimal ke masyarakat. makanya dbh sangat ditunggu-tunggu," terangnya. 
"karena anggaran kabupaten/kota tidak leluasa disebabkan penganggaran semakin tersentral. dana dbh penting untuk pembangunan infrastruktur, sdm, ekonomi, dan lainnya," ucapnya.
disinggung apakah penyaluran dbh berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2024, dedy hermawan menilai tidak terlalu berpengaruh.
dia menganggap pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada tersebut. "untuk dana politik sendiri saya pikir sudah ada alokasinya, sudah diantisipasi," tandasnya. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan