Pengelolaan Kas Bendahara di Empat OPD Pemkab Lamsel juga Bermasalah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 16 Jul 2024 - 21:14

RADAR - BACA KORAN--

BANDARLAMPUNG - Pengelolaan dan penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemkab Lamsel tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, Kepala Daerah, atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menetapkan Bendahara Pengeluaran tiap OPD per tahun.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran dapat mengelola uang persediaan (UP), ganti uang (GU), dan tambahan uang persediaan (TU).

UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada OPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme langsung.

Sementara GU adalah penggantian UP yang telah dibelanjakan sesuai dengan DPA SKPD. Sedangkan, TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dalam batas waktu satu bulan.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbup 9-2020) mengatur tata cara pengelolaan dan penatausahaan kas pada Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemkab Lamsel.

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penatausahaan kas di Bendahara Pengeluaran, terungkap sejumlah masalah. Pertama, Bendahara Pengeluaran pada empat OPD belum menyetor pajak restoran ke kas daerah secara tepat waktu.

Berdasarkan analisis dokumen pertanggungjawaban belanja OPD diketahui bahwa Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Sekretariat Daerah, serta Sekretariat DPRD belum membayarkan pajak restoran atas belanja makanan dan minuman secara tepat waktu per 31 Desember 2023.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penyetoran Pajak Restoran dan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah diketahui bahwa terjadi keterlambatan penyetoran pajak daerah pada 29 Desember 2023 sebesar Rp33.866.820 karena terdapat keterlambatan pada penerbitan SP2D.

Sehingga, Bendahara Pengeluaran menyetorkan pajak restoran pada tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp33.866.820.

pengelolaan kas bendahara di empat opd pemkab lamsel juga bermasalah                            bandarlampung - pengelolaan dan penatausahaan kas bendahara pengeluaran pada enam organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel) tidak sesuai ketentuan.
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamsel tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
peraturan presiden nomor 12 tahun 2019 menyatakan bahwa bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan apbd pada skpd. 
baca juga:kejati pantau indikasi korupsi pada bansos lamsel
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, kepala daerah, atas usul pejabat pengelola keuangan daerah, menetapkan bendahara pengeluaran tiap opd per tahun.
dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran dapat mengelola uang persediaan (up), ganti uang (gu), dan tambahan uang persediaan (tu). 
up adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada opd dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme langsung. 
baca juga:terlelap tidur, rumah hangus terbakar
sementara gu adalah penggantian up yang telah dibelanjakan sesuai dengan dpa skpd. sedangkan, tu adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan apbd yang tidak cukup didanai dari up dalam batas waktu satu bulan.
peraturan bupati nomor 9 tahun 2020 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (perbup 9-2020) mengatur tata cara pengelolaan dan penatausahaan kas pada bendahara pengeluaran di lingkungan pemkab lamsel.
hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara pengeluaran, terungkap sejumlah masalah. pertama, bendahara pengeluaran pada empat opd belum menyetor pajak restoran ke kas daerah secara tepat waktu.
berdasarkan analisis dokumen pertanggungjawaban belanja opd diketahui bahwa dinas kesehatan, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (disdalduk kb), sekretariat daerah, serta sekretariat dprd belum membayarkan pajak restoran atas belanja makanan dan minuman secara tepat waktu per 31 desember 2023.
hasil pemeriksaan terhadap dokumen penyetoran pajak restoran dan wawancara dengan bendahara pengeluaran sekretariat daerah diketahui bahwa terjadi keterlambatan penyetoran pajak daerah pada 29 desember 2023 sebesar rp33.866.820 karena terdapat keterlambatan pada penerbitan sp2d. 
sehingga, bendahara pengeluaran menyetorkan pajak restoran pada tanggal 2 januari 2024 sebesar rp33.866.820.
selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan terhadap pemungutan dan penyetoran pajak restoran pada dinas kesehatan, disdalduk kb, dan sekretariat dprd diketahui bahwa terdapat keterlambatan penyetoran pajak restoran tahun 2023 ke kas daerah. 
selanjutnya, berdasarkan keterangan bendahara pengeluaran dinas kesehatan, disdalduk kb, dan sekretariat dprd diketahui bahwa pajak restoran yang belum disetorkan secara tepat waktu merupakan kelalaian dari bendahara pengeluaran atas pencatatan pajak tersebut.
kedua, pembayaran belanja melalui mekanisme gu/tup/ls oleh bendahara pengeluaran satpol pp dan sekretariat daerah tidak sesuai dengan peruntukannya.
perbup 9/2020 mengamanatkan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu agar melaksanakan tugas dan wewenang bendahara dalam rangka pelaksanaan apbd. 
dengan demikian, bendahara pengeluaran bertugas dan berwenang untuk melaksanakan pembayaran dari up, gu, dan tu yang dikelola.
berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara dengan bendahara pengeluaran satpol pp dan sekretariat daerah mengenai pengelolaan kas dan pembayaran belanja daerah, diketahui bendahara pengeluaran satpol pp menerima kembali dan mengelola uang belanja bbm.
pada tahun 2023, belanja bbm satpol pp bersumber dari mata anggaran belanja pemeliharaan. 
berdasarkan hasil wawancara kasubag keuangan dan bendahara pengeluaran satpol pp tahun 2023, belanja bbm ini diberikan melalui payroll oleh kepala subbagian keuangan kepada pemegang kendaraan roda empat sebesar rp2.500.000 per orang/bulan dan kendaraan roda dua sebesar rp250.000 per orang/bulan.
selanjutnya, pemegang kendaraan roda empat mengembalikan sebesar rp2.200.000 dan pemegang kendaraan roda dua sebesar rp150.000 sebagai bagian dari belanja bbm kepada bendahara pengeluaran satpol pp.
pengembalian tersebut dilakukan secara tunai. dengan demikian, realisasi belanja bbm yang dibukukan oleh bendahara pengeluaran dan bukti pertanggungjawaban yang dibuat bukan merupakan pengeluaran sesuai peruntukannya.
kemudian, bendahara pengeluaran sekretariat daerah mengelola uang yang diperoleh dari pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang tidak senyatanya.  
berdasarkan cash opname pada bendahara pengeluaran sekretariat daerah dan analisis buku kas umum (bku), rekening koran, catatan manual bendahara pengeluaran, serta dokumen pertanggungjawaban atas belanja perjalanan dinas diketahui bahwa bendahara pengeluaran dan pejabat pengelola teknis keuangan (pptk) bagian perencanaan dan keuangan mengelola uang yang diperoleh dari pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang tidak senyatanya.
per tanggal 6 maret 2024 (saat pelaksanaan cash opname), uang tersebut disimpan secara tunai oleh bendahara pengeluaran sebesar rp15.002.000 dan pptk sebesar rp70.000.000. bendahara pengeluaran dan pptk menyimpan uang tersebut secara pribadi. 
sekretariat dprd telah menyetorkan kembali uang atas belanja perjalanan dinas yang tidak senyatanya sebesar rp85.002.000 ke rekening kas daerah pada tanggal 15 maret 2024. 
ketiga, pengelolaan uang persediaan tahun 2024 pada bappeda tidak tertib. berdasarkan standar operasional prosedur atas pelaksanaan pencairan dana melalui bendahara pengeluaran yang disahkan oleh kepala bappeda lampung selatan pada maret 2022, diketahui bahwa penyerahan uang panjar oleh bendahara pengeluaran kepada pptk berdasarkan nota pencairan dana (npd) yang telah disetujui oleh pengguna anggaran (pa). 
selanjutnya, bendahara pengeluaran mengoreksi dan menandatangani surat permintaan pembayaran (spp) yang menjadi dasar penerbitan surat perintah membayar (spm) yang ditandatangani oleh pa. kemudian, bendahara pengeluaran dapat memproses pencairan belanja tersebut.
hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan kas serta wawancara kepada bendahara pengeluaran bappeda diketahui bahwa terdapat kelemahan atas prosedur pengeluaran uang panjar dari bendahara pengeluaran kepada pptk. 
dasar pengeluaran uang panjar oleh bendahara pengeluaran hanya berupa rekapan angka yang diberikan oleh pptk masing-masing bidang. bendahara pengeluaran tidak meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. bendahara pengeluaran pun tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran.
berdasarkan hasil cash opname pada bendahara pengeluaran bappeda tanggal 15 februari 2024, diketahui bahwa terdapat penyerahan uang secara tunai oleh bendahara pengeluaran kepada pptk sebesar rp1.450.000.
bendahara pengeluaran menyatakan bahwa pengeluaran dana ini diperuntukan sebagai belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor yang pembeliannya melalui e-katalog. 
hasil penelusuran tim pemeriksa bpk pada akun e-katalog bidang sekretariat diketahui bahwa pemesanan bahan alat/bahan kegiatan kantor yang dimaksud tersebut tidak ditemukan pada e-katalog tersebut.
pada tanggal 1 april 2024, bendahara pengeluaran bappeda menyampaikan dokumen pertanggungjawaban belanja atas up sebesar rp1.450.000 tersebut.
permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan kas karena pajak restoran atas belanja makanan dan minuman belum disetor ke rekening kas daerah tepat waktu sebesar rp42.603.602.
timbulnya risiko penyalahgunaan kas karena pencatatan dan pertanggungjawaban belanja yang dibuat oleh bendahara pengeluaran tidak senyatanya.
hal tersebut terjadi karena kepala dinas kesehatan, kepala disdalduk kb, sekretariat daerah, sekretariat dprd, kepala satpol pp, serta kepala bappeda tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara pengeluaran.
pptk dan bendahara pengeluaran pada enam opd belum memedomani ketentuan dalam pertanggungjawaban dan pelaporan kas serta penyetoran pajak secara tepat waktu.
bpk merekomendasikan kepada bupati lampung selatan nanang ermanto agar memerintahkan sekretaris daerah, sekretaris dprd, kepala dinas kesehatan, kepala disdalduk kb, kepala satpol pp, dan kepala bappeda untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara pengeluaran sesuai tugas dan fungsinya.
juga memerintahkan pptk dan bendahara pengeluaran supaya memedomani ketentuan dalam pertanggungjawaban dan pelaporan kas serta menyetorkan pajak secara tepat waktu. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan