Partisipasi Pemilih di PSU Sumatera Barat Menurun

PADANG - Pemungutan suara ulang (PSU) digelar di Sumatera Barat untuk calon anggota DPD RI. Namun, PSU ini rupanya kurang diminati oleh warga. Jumlah partisipasinya menurun.

’’Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan langsung di TPS memang benar ada penurunan jumlah pemilih jika dibandingkan pada Februari lalu,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Sabtu (13/7).

 Meski begitu, Bagja belum bisa memastikan humlah penurunan partisipasi tersebut. Sebab, hal itu harus menunggu penghitungan akhir.

Bagja sendiri menilai penurunan partisipasi adalah hal yang biasa terjadi. Ditambah lagi PSU calon DPD RI dari Sumbar digelar di satu provinsi yang memiliki 19 kabupaten atau kota.

Sebelumnya, KPU memastikan provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon Anggota DPD RI, pada Sabtu (13/7).

 Pelaksanaan PSU ini karena KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemungutan suara untuk calon DPD harus diulang karena ada calon yang sebelumnya berhak ikut pemilihan tetapi tidak terlibat.

PSU calon DPD RI dari dapil Sumbar ini terdapat satu calon baru, yaitu Irman Gusman. Calon tersebut dulu pernah menjadi Ketua DPD RI dan tersandung kasus korupsi impor gula. Irman pada 2019 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan secara langsung di Provinsi Sumbar. “Kami sudah cek bahwa untuk persiapan PSU DPD pada 13 Juli 2024 sudah siap semuanya,” kata Afifuddin di Padang, Rabu (10/7).

Diketahui Pemungutan suara ulang (PSU) anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sumatera Barat (Sumbar) digelar hari ini, Sabtu (13/7).

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja turun langsung meninjau pelaksanaan PSU DPD RI pada sejumlah daerah di Sumbar. 

Bagja mengatakan salah satu yang menjadi fokus pengawasan PSU DPD RI ini ialah potensi terjadinya politik uang.

Menurut Bagja, Bawaslu beserta jajaran di daerah itu sudah diinstruksikan agar maksimal dalam pengawasan, sehingga PSU DPD RI tidak dicoreng oleh politik uang.

“Kami pantau pelaksanaan PSU DPD RI ini di Kota Padang, Pariaman dan Bukittinggi,” kata Bagja di Padang, Sumbar, Sabtu (13/7).

Bagja mengatakan hasil pemantauan di Kota Padang, untuk sementara ini pelaksanaan PSU DPD RI berlangsung aman dan masih terkendali.