Pj. Gubernur Samsudin Janji Segera Salurkan DBH Secara Bertahap

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Minggu , 14 Jul 2024 - 21:58

Pj. Gubernur Lampung Samsudin. --

pj. gubernur samsudin janji segera salurkan dbh secara bertahap                            bandarlampung - penyaluran dana bagi hasil (dbh) oleh pemerintah provinsi (pemprov) lampung menjadi salah satu momen yang sangat ditunggu pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di lampung.
pemprov lampung mengaku berkomitmen untuk terus membayar atau menyalurkan dbh kepada pemerintah kabupaten/kota secara bertahap.
komitmen ini dinyatakan langsung oleh pj. gubernur lampung samsudin. staf ahli kementerian pemuda dan olahraga ri ini menyatakan bahwa pemprov lampung akan kembali melakukan pembayaran secara bertahap dbh kepada pemerintah kabupaten/kota.
baca juga:tega nodai anak kandungnya, ayah suruh bidan gugurkan kandungan 
’’akan dilakukan pembayaran lagi secara bertahap," ujar samsudin saat dihubungi radar lampung, minggu (14/7).
sayangnya, samsudin tidak menjelaskan secara rinci kapan pembayaran dbh secara bertahap kepada pemerintah kabupaten/kota tersebut dilaksanakan. ’’nanti saja ya," ucapnya.
diketahui, melihat laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemprov lampung tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung, pemprov lampung terlambat menetapkan dan belum menyalurkan dbh pajak rokok tw iv tahun 2023 sebesar rp80.053.808.970.
serta dbh pajak daerah tw ii, tw iii dan pbbkb untuk tw i tahun 2023 sebesar rp702.136.078.887 pada tahun yang berkenaan.
baca juga:presiden jokowi resmikan jalan inpres teluk–sriwidodo di lampung utara
pada tahun 2023, pemprov lampung menganggarkan belanja transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar rp1.655.172.037.761 dan terealisasi sebesar rp1.194.831.463.319 atau sebesar 72,19 persen dari anggaran.
belanja tersebut merupakan bagi hasil pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi lampung yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor (pkb), bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb), pajak rokok, dan pajak air permukaan.
perhitungan dbh ditetapkan oleh gubernur lampung melalui surat keputusan (sk) setiap triwulan baik pajak daerah dan pajak rokok.
penetapan perhitungan dbh pajak daerah dan pajak rokok kepada pemerintah kabupaten/kota di provinsi lampung tahun anggaran 2023 untuk triwulan i s.d. iv sebesar rp1.524.289.875.164.
berdasarkan lhp bpk tahun 2022, diketahui bahwa per 31 desember 2022 masih terdapat utang dbh pajak rokok dan pajak daerah tahun 2022 yang belum disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota sebesar rp695.569.957.336.
pemprov lampung melalui apbd murni tahun 2023 menganggarkan belanja transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota tahun 2023 sebesar rp1.464.038.744.187 dan pada apbd perubahan tahun 2023 bertambah sebesar rp191.133.293.574 menjadi rp1.655.172.037.761.
pemeriksaan lebih lanjut diketahui, realisasi belanja transfer bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota tahun 2023 sebesar rp1.194.831.463.319 atau 72,19 persen dari anggaran.
dikarenakan pemprov lampung masih memiliki kewajiban untuk membayarkan utang dbh tahun sebelumnya, maka pembayaran belanja transfer bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota sebesar rp1.194.831.463.319 digunakan untuk pembayaran dbh tahun 2022 sebesar rp750.581.404.955. jumlah ini termasuk pula tambahan dbh pajak rokok bulan desember tahun 2022 sebesar rp55.011.447.619. sementara sisanya digunakan untuk pembayaran dbh tahun 2023 sebesar rp444.250.058.364.
dari pembayaran dbh tahun 2024 sebesar rp444.250.058.364 dan mengacu pada sk penetapan dbh pajak rokok dan dbh pajak daerah tahun 2023 adalah sebesar rp1.524.289.875.164, sehingga masih terdapat sisa dbh tahun 2023 yang belum terbayar pada tahun yang berkenaan adalah sebesar rp1.080.039.816.800. nilai ini dicatat sebagai utang dbh dan akan dibayarkan pada tahun berikutnya.
hasil analisis atas penganggaran dbh diketahui, bahwa pemprov lampung menganggarkan belanja transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota tahun 2023 sebesar rp1.655.172.037.761. 
berdasarkan data utang dbh pada tahun sebelumnya dan penetapan sk dbh tahun 2023 yaitu sebesar rp695.569.957.336 dan rp1.524.289.875.164, maka pemprov lampung kurang menganggarkan belanja dbh tahun 2023 sebesar rp564.687.794.738.
berdasarkan notulensi rapat tanggal 4 januari 2024 diketahui, terdapat koordinasi yang dihadiri oleh para sekretaris daerah dan kepala bpkad seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi lampung disepakati skema penyaluran dbh tahun 2023 dan 2024 kepada pemerintah kabupaten/kota.
skema penyaluran dbh, dimana dbh pajak rokok tw iv 2023 februari 2024 rp80.053.808.970; dbh tw i tahun 2023 (pbbkb) maret 2024 rp149.682.123.146; dbh tw ii tahun 2023 april 2024 rp273.020.403.662.
lalu, dbh pajak rokok desember 2023 april 2024; dbh tw iii tahun 2023 juli 2024 rp297.433.552.079; dbh pajak rokok tw 1 tahun 2024 juli 2024; dbh tw iv tahun 2023 september 2024 rp369.849.928.943; pajak rokok tw ii tahun 2024 september 2024; dbh tw i tahun 2024 november 2024.
kemudian, pajak rokok tw iii tahun 2024 november 2024; dbh tw ii tahun 2024 desember 2024; pajak rokok tw iv (okt-nov) 2024 desember 2024.
hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa berdasarkan apbd murni tahun 2024, pemprov lampung menganggarkan belanja transfer-bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar rp1.753.498.643.192.
sehingga apabila pemprov lampung membayarkan utang dbh tahun 2023 sebesar rp1.080.039.816.800 maka terdapat sisa sebesar rp673.458.826.392  yang digunakan untuk membayar dbh tahun 2024.
terpisah, pemprov lampung beberapa waktu lalu menindaklanjuti hasil paripurna dprd terkait lhp bpk kepada awak media dari keterangan tertulis sekda provinsi lampung fahrizal darminto, pada 13 mei 2024 lalu, hutang dbh sebesar rp1.080.039.816.800 telah dilakukan pembayaran rp355.217.240.881, pada 8 mei 2024.
sehingga, menyisakan saldo sebesar rp724.822.575.919. sisa terhadap saldo atau utang dbh kabupaten/kota tersebut akan terus direalisasikan selama tahun anggaran 2024.
"pembayaran tersebut tepat sesuai skema yang telah disusun dan disampaikan kepada bpk ri perwakilan lampung melalui laporan keuangan pemerintah daerah provinsi lampung tahun anggaran 2023 beberapa waktu yang lalu," ujar fahrizal darminto.
’’sisa terhadap saldo dbh kabupaten/kota tersebut akan direalisasikan selama tahun anggaran 2024 ini," tandasnya. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 15 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan