Asosiasi Tekstil Minta Kemenperin dan Kemendag Hentikan Perdebatan Aturan Impor

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 12 Jul 2024 - 14:27

ANCAMAN PHK: Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia meminta kepada Kemendag dan Kemenperin agar tidak mendebatkan aturan impor. Hal itu justru membuat industri tekstil semakin terpuruk. -FOTO ILUSTRASI DOK RADAR SOLO-

RDPU tersebut dalam rangka mendengar masukan sekaligus strategi yang perlu dihadapi imbas tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Heryadi menjelaskan jumlah serapan tenaga kerja di Industri TPT tersebut terus menurun. Saat ini jumlahnya mendekati 3 juta orang, menurun dibandingkan 2019 yang pernah menyerap hingga 3,5 juta orang.

“Seiring dengan kondisi geopolitik global saat ini keberlangsungan Industri TPT masih terus menghadapi berbagai ancaman, utilisasi industri TPT di sektor hulu maupun hilir terus menurun,” ujar Bambang selaku pimpinan RDPU.

Gelombang PHK di industri TPT ini juga terkait dengan adanya ketidakefisienan terhadap produktivitas atau running capacity di bawah 50 persen. Harga beberapa komponen produksi terus meningkat ditambah lagi ketergantungan impor yang tinggi menyebabkan daya saing industri TPT semakin rendah.

Berdasarkan data dari API, di pusat-pusat industri TPT yang berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, total PHK terjadi sejak awal tahun hingga akhir 2023 mencapai 7.200 tenaga kerja.

Pada periode januari hingga Mei 2024, korban PHK di industri TPT semakin bertambah sekitar 3.600 tenaga kerja. Sehingga total secar akeseluruhan ada sekitar 10.800 tenagha kerja yang terkena PHK.(disway/nca)

asosiasi tekstil minta kemenperin dan kemendag hentikan perdebatan aturan impor                            jakarta - menyusul mundurnya sektor industri tekstil di indonesia, kementerian perdagangan (kemendag) dan kementerian perindustrian (kemenperin) kini malah berseteru terkait aturan impor yang dituding sebagai alasan dibalik runtuhnya industri tekstil hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (phk) ribuan karyawan.
menanggapi permasalahan ini, asosiasi produsen serat dan benang filament indonesia (apsyfi) meminta kepada kedua pihak justru agar fokus dalam penyelesaian masalah impor illegal yang saat ini tengah melanda indonesia.
"semakin kita berdebat soal aturan ini, semakin buruk kondisi industri tekstil kita," kata ketua umum apsyfi redma gita wirawasta, dalam keterangan tertulisnya pada kamis 11 juli 2024.
baca juga:termahal kedua di dunia, pemerintah tekan harga tiket pesawat 
menurut redma, pemerintah seharusnya sekarang mulai membenahi kinerja bea cukai, mengingat lembaga tersebut lah yang bertanggung jawab atas maraknya modus impor borongan.
redma menambahkan, modus seperti itulah yang menjadi penyebab banjirnya barang impor murah yang datang ke pasar domestik. 
sebelumnya, plt direktur jenderal industri kimia, farmasi, dan tekstil (ikft) kemenperin reni yunita menyebutkan bahwa pemberlakuan aturan peraturan menteri perdagangan (permendag) nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang ditetapkan kemendag adalah alasan utama dibalik jatuhnya industri tekstil di indonesia. 
baca juga:pertamina siap dukung aturan pembatasan bbm subsidi 
"pasca permendag nomor 8 terbit, ada ikm yang turun utilisasinya hampir ke 70 persen. kemudian ada juga batal kontrak, atau malah gagal mempertahankan operasionalisasinya," jelas reny dalam keterangan tertulis resminya pada selasa 9 juli 2024.
sedangkan menteri perdagangan (mendag)  zulkifli hasan beberapa hari lalu dengan tegas membantah tudingan kemenperin bahwa permendag menjadi biang kerok phk massal di industri tekstil. 
zulhas membantah tudingan tersebut hingga berdalih permendag nomor 8 tahun 2024 sudah direvisi sebanyak tiga kali demi memenuhi keinginan pelaku usaha industri.
di mana, dalam menerbitkan aturan, kemendag kata zulhas terlebih dahulu melakukan kajian sesuai kebutuhan pelaku usaha industri.
baca juga:mendag bantah aturan impor biang kerok phk massal
sedangkan pada rabu 10 juli 2024 lalu, komisi vii dpr ri melakukan rapat dengar pendapat umum (rdpu) dengan asosiasi pertekstilan indonesia (api) di gedung nusantara i, dpr ri, senayan, jakarta.
rdpu tersebut dalam rangka mendengar masukan sekaligus strategi yang perlu dihadapi imbas tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (phk) di industri tekstil dan produk tekstil (tpt).
dalam rapat tersebut, wakil ketua komisi vii dpr ri bambang heryadi menjelaskan jumlah serapan tenaga kerja di industri tpt tersebut terus menurun. saat ini jumlahnya mendekati 3 juta orang, menurun dibandingkan 2019 yang pernah menyerap hingga 3,5 juta orang.
“seiring dengan kondisi geopolitik global saat ini keberlangsungan industri tpt masih terus menghadapi berbagai ancaman, utilisasi industri tpt di sektor hulu maupun hilir terus menurun,” ujar bambang selaku pimpinan rdpu.
baca juga:program jumat berkah pln sentuh 1400 penerima manfaat di lampung
gelombang phk di industri tpt ini juga terkait dengan adanya ketidakefisienan terhadap produktivitas atau running capacity di bawah 50 persen. harga beberapa komponen produksi terus meningkat ditambah lagi ketergantungan impor yang tinggi menyebabkan daya saing industri tpt semakin rendah.
berdasarkan data dari api, di pusat-pusat industri tpt yang berlokasi di jawa barat dan jawa tengah, total phk terjadi sejak awal tahun hingga akhir 2023 mencapai 7.200 tenaga kerja.
pada periode januari hingga mei 2024, korban phk di industri tpt semakin bertambah sekitar 3.600 tenaga kerja. sehingga total secar akeseluruhan ada sekitar 10.800 tenagha kerja yang terkena phk.(disway/nca)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 13 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan