DPRD Lamtim Rapat Paripurna Penyampaian KUA dan PPAS APBD 2024

Rapat paripurna penyampaian KUA dan PPAS APBD TA 2024.

Bupati Lamtim M. Dawam Rahardjo menyerahkan rancangan KUA-PPAS APBD TA 2024 kepada Wakil Ketua DPRD Ariyan Putra Marga.




TAGS:




DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD TA 2024, Senin (13/11).
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lamtim Ariyan Putra Marga ini dihadiri Bupati M. Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Azwar Hadi, jajaran forkopimda, dan para kepala organisasi perangkat daerah.

Bupati Dawam Rahardjo saat menyampaikan KUA dan PPAS APBD TA 2024 menjelaskan pada 2024 pendapatan diproyeksikan Rp2,38 triliun. ’’Itu bersumber dari pendapatan asli daerah Rp220,46 miliar dan pendapatan transfer Rp2,16 triliun.

Selanjutnya anggaran belanja diproyeksikan Rp2,42 triliun. Berdasarkan selisih antara belanja dan pendapatan tersebut, pada 2024 akan mengalami defisit Rp35,51 miliar. Defisit Rp35,51 miliar ditutupi penerimaan Silpa 2023 Rp36,51 miliar. Pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar,’’ katanya.
Lebih lanjut, Dawam menjelaskan tujuan KUA dan PPAS APBD TA 2024 untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. ’’Kemudian berdaya guna dan berhasil yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah,’’ ujarnya.

Selain itu, kata Dawam, KUA dan PPAS akan menjadi pedoman bagi seluruh instansi di lingkungan Pemkab Lamtim dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan pada Rancangan APBD 2024.
KUA dan PPAS 2024, kata Dawam, juga merupakan penjabaran kebijakan pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah 2024.
Menurut Dawam, prioritas pembangunan 2024 meliputi peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal. ’’Kemudian pembangunan infrastruktur; peningkatan kesejahteraan dan SDM; peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius, dan berbudaya; serta peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi. Selanjutnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana,’’ ungkapnya. (adv)