Hippindo dan APPSI Tolak Pasal Tembakau dalam RPP Kesehatan

hippindo dan appsi tolak pasal tembakau dalam rpp kesehatan khususnya aturan zonasi 200 meter   jakarta - himpunan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan indonesia (hippindo) dengan tegas menolak pasal tembakau dalam rancangan peraturan pemerintah (rpp) kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari undang-undang (uu) tentang kesehatan nomor 17 tahun 2023. sebab berpotensi mengancam keberlangsungan usaha ritel.  sebagai salah satu komoditas yang diperjualbelikan di ritel, produk tembakau menyumbang angka pendapatan usaha yang besar, sehingga aturan ini dipastikan merugikan usaha. pada 2023, estimasi total nilai penjualan produk tembakau nasional pada ritel modern mencapai angka rp40 triliun. jika aturan ini disahkan, diperkirakan lebih dari setengah jumlah pendapatan tersebut akan lenyap. hal ini karena terdapat ratusan ribu ritel modern yang akan terdampak dari aturan tembakau di rpp kesehatan, khususnya dari rencana larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak. ketua dewan penasihat hippindo tutum rahanta menyayangkan adanya polemik aturan tembakau di rpp kesehatan yang saat ini masih jadi perdebatan. padahal, bagi tutum, aturan produk tembakau yang saat ini berlaku dinilai sudah baik dari sisi peraturan dan implementasinya. pelaku usaha juga sudah menaati aturan penjualan produk tembakau sesuai ketentuannya. "aturan yang berlaku saat ini untuk tata cara penjualan rokok itu sudah komprehensif. dengan memperketat aturan tembakau di rpp kesehatan, seperti aturan zonasi 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak, ini akan menjadi sangat bias dan menimbulkan ketidakpastian di lapangan," tegas tutum dalam keterangan tertulis, rabu (3/7). selain itu, tutum juga melihat aturan penjualan produk tembakau yang tercantum di rpp kesehatan akan mengusik keberlangsungan usaha dan aturan yang sebelumnya sudah berlaku. "(penjualan) kalau diganggu pasti akan berdampak terhadap timbulnya kesempatan lain. saya kira nanti (akan) timbul (penjualan produk tembakau) di pasar gelap dan membludak, sehingga pemerintah nanti akan sulit untuk mengontrol peredarannya," ungkapnya. fenomena ini menegaskan bahwa aturan zonasi 200 meter untuk penjualan produk tembakau belum tentu dapat dikontrol dampaknya di lapangan dan akan menimbulkan ketidakpastian usaha. oleh karenanya, tutum menegaskan bahwa jangan sampai ada aturan baru bagi produk tembakau yang menganggu penjualan peritel. "selama barang yang dijual (adalah produk) legal, maka sebaiknya diatur saja, tapi jangan sampai ganggu proses penjualannya di lapangan. sekali lagi, implementasi (dari aturan tembakau di rpp kesehatan) itu akan berpotensi menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian," terangnya. tutum menjelaskan dari sisi peritel, alasan penolakan pasal karet ini juga didorong oleh rasa kekhawatiran jika terjadi penindakan petugas yang berpotensi merazia penjualan produk tembakau nantinya. hal ini juga berpotensi menganggu kehidupan peritel, sementara produk tembakau merupakan komoditas yang menyumbang penerimaan bagi negara dengan angka yang signifikan. "pemerintah jangan mau menikmati enaknya saja dari cukainya, tapi tidak mau memikirkan kelangsungan orang cari uang," imbuhnya. berdasarkan data kementerian keuangan (kemenkeu), realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (cht) tercatat sebesar rp 213,48 triliun pada periode 2023. dengan besaran angka penerimaan cht ini, aturan tembakau di rpp kesehatan menjadi sangat kontradiksi dengan pemanfaatan cukai yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. pada awal bulan juni lalu, menkes menyatakan bahwa rpp kesehatan akan disahkan pada bulan tersebut, termasuk bagi pasal terkait tembakau di dalamnya. namun, pernyataan tersebut terus menuai polemik dan penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk terkait pasal larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. berbagai protes dan penolakan terhadap aturan tersebut juga terus bermunculan karena belum terlaksananya partisipasi bermakna yang disyaratkan oleh penyusunan peraturan dan perundangan. di sisi lain, asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia (appsi) juga merasa dirugikan dengan adanya pasal kontroversi terkait jarak penjualan rokok sejauh 200 meter dari instansi pendidikan dalam rancangan peraturan pemerintah (rpp) kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari undang-undang (uu) kesehatan nomor 17 tahun 2023. saat ini, rpp kesehatan yang diinisiasi oleh kementerian kesehatan dikabarkan akan segera disahkan. sekretaris jenderal appsi mujiburrohman, mengatakan bahwa aturan zonasi penjualan rokok di rpp kesehatan mustahil untuk diimplementasikan dan cenderung mendiskriminasi para pedagang pada wilayah tertentu, mengingat banyaknya para pedagang kecil di indonesia. "kalau dari sisi pedagang, jelas aturan zonasi penjualan rokok di rpp kesehatan itu sangat merugikan karena di indonesia ini kan lembaga pendidikannya banyak yang berdekatan. nah pedagang yang dekat dengan lembaga pendidikan pasti akan turun omzetnya,” kata mujiburrohman dalam keterangan tertulis, rabu (3/7).   dia menjelaskan selama ini produk rokok telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan pedagang kecil. oleh karena itu, dia menyesalkan sikap pemerintah yang tidak menyertakan para pedagang kecil sebagai pihak terdampak dalam perumusan rpp kesehatan.   "jadi, para pedagang ini ya jelas keberatan karena produk rokok sendiri telah menjadi penjualan utama kami dan sekitar 50 persenan omzet pedagang di pinggiran jalan itu berasal dari rokok dan mirisnya kami belum dapat dan tidak tahu pasti isi rpp kesehatan terkini seperti apa," tambahnya.   selain itu, mujiburrohman mempertanyakan urgensi aturan zonasi. dia berpendapat pasal-pasal terkait tembakau dalam rpp kesehatan hanya akan memperparah keadaan saat ini dan akan menyasar jauh dari tujuan utama untuk membatasi konsumsi rokok. baginya, pasal tembakau pada rpp kesehatan hanya akan merugikan para pedagang dan rakyat kecil.   "aturan ini justru terlihat seakan-akan pemerintah tidak ingin ada penjualan rokok sama sekali dan terkesan mengorbankan pedagang kecil," tegas mujiburrohman.   terakhir, mujiburrohman menghimbau agar pemerintah bersikap tegas dalam membuat kebijakan. menurutnya, rpp kesehatan tidak hanya menjadi preseden buruk sebuah regulasi yang akan merugikan masyarakat, tapi juga pemerintah sendiri. di mana jika disahkan, aturan tersebut dipercaya akan menggerus pendapatan negara dari cukai hasil tembakau (cht). (jpc/c1)        

Tag

• # uu kesehatan no.17/2023
• # appsi
• # hippindo
• # zonasi
• # tembakau
• # rpp kesehatan

Share

• 
• 
• 
• 
•