Desakan Muktamar PPP 2024 Meningkat, Mardiono Didorong untuk Bertindak

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono didesak untuk segera menggelar muktamar partai berlambang Kakbah.

Desakan ini disampaikan oleh Dewan Majelis PPP melalui surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP yang dipimpin oleh Mardiono.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy, menyatakan bahwa surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur dan Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siroj. Mardiono dinilai gagal membawa PPP ke DPR RI.

“Betul, disampaikan langsung oleh dua Ketua Majelis kepada Plt. Ketum, yaitu kiai Zarkasih Nur (Ketua Majelis Kehormatan) dan kiai Mustofa Aqil (Ketua Majelis Syariah),” ujar Romahurmuziy, yang akrab disapa Romy, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/6).

Romy menambahkan bahwa dirinya tidak ikut menemui Mardiono karena saat ini memiliki agenda pribadi di luar negeri. Surat tertanggal 1 Mei 2024 itu dibubuhi tanda tangan empat petinggi dewan majelis, yaitu Zarkasih Nur, Prijono Tjiptohrijanto, Mustofa Aqil Siroj, dan Romahurmuziy.

Surat tersebut berisi permintaan agar muktamar digelar pada 2024 untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional dalam Pemilu 2024. Selain itu, evaluasi juga diperlukan mengingat status pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang tidak permanen.

“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima,” bunyi surat tersebut.

Dewan majelis juga mendesak DPP untuk segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) guna menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang, mengingat kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan pengumuman dari MK pada 22 April 2024.

“Kami mendesak agar segera dilakukan musyawarah kerja nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya,” bunyi surat itu.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah membantah adanya isu percepatan muktamar. Ia mengingatkan seluruh pengurus dan kader untuk tetap kompak menjelang Pilkada 2024, menekankan bahwa keputusan penting harus melalui mekanisme resmi seperti Mukernas, Rapimnas, dan rapat pengurus harian DPP.

Rapimnas ke-IX, yang dihadiri oleh 38 DPW se-Indonesia, menghasilkan keputusan bahwa muktamar akan dilaksanakan sesuai periode AD/ART pada tahun 2025, menepis semua isu tentang percepatan muktamar.

Fernita juga mengajak seluruh keluarga besar dan para senior PPP untuk mulai merencanakan aksi menghadapi Pemilu 2029 setelah Pemilu 2024. Dengan bersatu, PPP diharapkan siap menghadapi Pemilu 2029 dengan lebih baik.

Dalam Rapimnas IX di Serang, Banten, selain dua program besar tersebut, juga disepakati untuk menjalankan agenda partai sesuai AD/ART yang berlaku.

“Alhamdulillah kita telah melaksanakan Rapimnas IX dengan baik dan tertib. Semuanya hadir sebanyak 38 provinsi,” kata Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Jumat 7 Juni 2024.