Airlangga: Munas Golkar Tetap Desember 2024!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, yang salah satu agendanya memilih ketua umum, tetap dilaksanakan pada Desember 2024 sesuai jadwal yang telah disepakati.

’’Desember,” kata Airlangga, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).

Saat ditanya apakah ketentuan ini menutup kemungkinan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Airlangga menegaskan bahwa penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

BACA JUGA:Hasil Penjaringan, NasDem Pringsewu Berangkatkan 13 Nama ke DPP

“AD/ART sudah menyatakan Desember (setiap lima tahun),” tegas Airlangga.

Wacana untuk mempercepat penyelenggaraan Munas Golkar menjadi Munaslub sempat mencuat beberapa waktu lalu. Munaslub Partai Golkar dapat terjadi jika ada situasi luar biasa, seperti ketua umum yang menghadapi masalah hukum, dan harus didukung oleh jumlah suara tertentu dari perwakilan DPD partai seluruh Indonesia.

Namun, para elite partai Golkar baik di pusat maupun daerah meragukan kemungkinan itu terjadi. Selain karena tidak ada urgensi, penyelenggaraan Munas Golkar juga hanya tersisa beberapa bulan lagi. 

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Plot Rp5 M untuk Tembok TPA Bakung

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya akan segera mengadakan rapat kerja nasional (rakernas) untuk menentukan arah politik di pemerintahan mendatang. 

Hal ini disampaikan saat ditemui media pada pameran seni rupa karya Butet Kartaredjasa bertajuk ‘Melik Nggendong Lali’ di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024.

“Apakah PDI Perjuangan akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Kami akan mencermati seluruh dinamika ini dalam rakernas,” ujar Hasto Kristiyanto kepada media. 

Ia juga menambahkan bahwa dalam rakernas nanti, PDI Perjuangan akan mendengarkan banyak masukan dari akar rumput partai. 

Dari masukan-masukan tersebut, lanjut Hasto, partainya akan menentukan sikap politik terkait posisi PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Komisi sikap politik akan membahas hal ini setelah mendengarkan masukan dari DPD Partai,” kata Hasto Kristiyanto.