Pemerintah Percepat Hilirisasi di Papua

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 13 May 2024 - 15:35

HILIRISASI: Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah mempercepat hilirisasi di Papua. Salah satunya dengan membangun smelter Freeport di Papua. -FOTO DOK FREEPORT INDONESIA -

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah sangat serius untuk menjaga pembangunan di Papua, terutama terkait dengan program hilirisasi. Hal ini dilakukan karena Papua tidak bisa terus menerus mengandalkan dana otonomi khusus (otsus).

Pernyataan ini diutarakan Bahlil Lahadalia saat melakukan lawatan ke Melbourne, Australia dan berdialog dengan para mahasiswa Indonesia asal Papua, pada Minggu (12/5) siang.

Untuk diketahui, dana otsus merupakan anggaran bersumber dari APBN yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat salah satunya untuk percepatan pembangunan ekonomi.

"Adik-adik kuliah baik-baik (di Australia). Karena apa, Papua masa depannya akan dibangun. Tidak bisa terus mengandalkan otsus, kalau tidak bisa mengelola anggaran. Dana otsus ini hanya afirmatif kepada orang Papua, supaya bisa sejajar dengan saudara-saudaranya di wilayah lain," kata Bahlil dalam keterangan tertulis Kementerian Investasi.

Ke depan, kata Bahlil, supaya Papua bisa maju, pemerintah berkomitmen akan mengembangkan hilirisasi, salah satunya rencana pembangunan smelter PT Freeport di Papua.

"Dengan pemerintah nantinya menguasai 61 persen saham Freeport, pembangunan smelter di Papua semakin terbuka," imbuhnya.

Selain pembangunan pabrik pupuk di Papua, pemerintah kata Bahlil juga akan mengembangkan industri gula dan etanol dari tebu.

Pemerintah baru saja membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Pembentukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 April 2024 di mana Menteri Investasi ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas-nya.

Bahlil mengatakan percepatan hilirisasi di Papua ini, tidak lepas dari upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa-mahasiswa Papua baik di dalam maupun di luar negeri.

Dia mencontohkan sejumlah daerah yang mengembangkan hilirisasi seperti Morowali dan Halmahera sudah menciptakan lapangan kerja yang luas di wilayah itu, termasuk Sorong.

pemerintah percepat hilirisasi di papua                             jakarta - menteri investasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (bkpm) bahlil lahadalia menyebut pemerintah sangat serius untuk menjaga pembangunan di papua, terutama terkait dengan program hilirisasi. hal ini dilakukan karena papua tidak bisa terus menerus mengandalkan dana otonomi khusus (otsus).
pernyataan ini diutarakan bahlil lahadalia saat melakukan lawatan ke melbourne, australia dan berdialog dengan para mahasiswa indonesia asal papua, pada minggu (12/5) siang.
untuk diketahui, dana otsus merupakan anggaran bersumber dari apbn yang diberikan kepada provinsi papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat salah satunya untuk percepatan pembangunan ekonomi.
baca juga:pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg, sudah 41,8 juta nik mendaftar 
"adik-adik kuliah baik-baik (di australia). karena apa, papua masa depannya akan dibangun. tidak bisa terus mengandalkan otsus, kalau tidak bisa mengelola anggaran. dana otsus ini hanya afirmatif kepada orang papua, supaya bisa sejajar dengan saudara-saudaranya di wilayah lain," kata bahlil dalam keterangan tertulis kementerian investasi.
ke depan, kata bahlil, supaya papua bisa maju, pemerintah berkomitmen akan mengembangkan hilirisasi, salah satunya rencana pembangunan smelter pt freeport di papua.
"dengan pemerintah nantinya menguasai 61 persen saham freeport, pembangunan smelter di papua semakin terbuka," imbuhnya.
selain pembangunan pabrik pupuk di papua, pemerintah kata bahlil juga akan mengembangkan industri gula dan etanol dari tebu.
baca juga: pemotor masih enggan beralih ke pertamax green 95
pemerintah baru saja membentuk satuan tugas (satgas) percepatan swasembada gula dan bioetanol di kabupaten merauke, provinsi papua selatan.
pembentukan tersebut tertuang dalam keputusan presiden republik indonesia (keppres) nomor 15 tahun 2024 yang ditandatangani presiden ri joko widodo pada tanggal 19 april 2024 di mana menteri investasi ditunjuk sebagai ketua satuan tugas-nya.
bahlil mengatakan percepatan hilirisasi di papua ini, tidak lepas dari upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa-mahasiswa papua baik di dalam maupun di luar negeri.
dia mencontohkan sejumlah daerah yang mengembangkan hilirisasi seperti morowali dan halmahera sudah menciptakan lapangan kerja yang luas di wilayah itu, termasuk sorong.
baca juga:meski bi rate tinggi, perbankan belum naikkan suku bunga kredit 
"sorong luar biasa maju. kawasan ekonomi khusus untuk bersaing dengan kawasan industri di maluku utara. di sorong didorong pupuk dan blue ethanol di bintuni. demikian juga di nabire blok eks freeport. semua bisa dilakukan kalau kita siap. prospek bagus untuk papua. teman-teman di luar negeri bisa balik atau tinggal sementara di sini cari pengalaman dulu untuk menginspirasi teman-teman di papua sana. setelah pengalaman ada, balik dan kerja," imbuh bahlil.
berdasarkan data tahun 2023, terdapat 5.279 mahasiswa indonesia yang tengah menempuh pendidikan di negara bagian victoria.
para mahasiswa ini melanjutkan pendidikan di australia dengan dukungan dari beragam sumber pendanaan antara lain yaitu beasiswa australia awards scholarship, lembaga pengelola dana pendidikan, dan otonomi khusus.(jpc/nca)