Arinal Minta Bupati Pantau dan Pastikan Ketersediaan Gabah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Abdul Karim |

Rabu , 21 Feb 2024 - 19:21

BAHAS GABAH: Gubernur Arinal Djunaidi pada High Level Meeting dan Capacity Building TPID di KPw Bank Indonesia Lampung, Rabu (21/2).-FOTO ADPIM LAMPUNG -

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi. Dalam SE tersebut, Gubernur Lampung Arinal menyampaikan beberapa poin untuk dilakukan para bupati dan wali kota terhadap distribusi gabah yang keluar daerah.

Menurutnya, penghasil beras berada di kabupaten sehingga yang menentukan dan mengetahui adalah para bupati. ’’Saya sudah mengeluarkan surat edaran tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah untuk mengendalikan inflasi di Lampung,” ujar Arinal pada High Level Meeting dan Capacity Building TPID di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Rabu (21/2).

Arinal pun meminta kepada bupati dan wali kota untuk dapat memantau serta memastikan ketersediaan gabah di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi bersama satgas pangan setempat. ’’Semua harus mengawasi distribusi dan tata niaga gabah dengan memprioritaskan kecukupan untuk kebutuhan lokal,” ucapnya.

Sebab, kata Arinal, Provinsi Lampung memproduksi sekitar 3,2 juta ton gabah. Sementara, kebutuhan Lampung hanya 1,2 juta ton. ’’Mengawasi distribusi dan tata niaga gabah dengan memprioritaskan kecukupan kebutuhan lokal,” tuturnya.

Dia kemudian meminta agar setiap daerah mengoptimalkan pendampingan saat musim tanam dan musim panen kepada para petani guna meningkatkan produktivitas padi di daerah setempat. Di mana, Lampung telah memiliki perda dan pergub yang mengatur tentang pengelolaan distribusi gabah.

’’Saya minta semua kepala daerah dan pihak terkait melakukan pengawasan di pintu-pintu keluar Lampung,” ungkapnya.

Bupati dan wali kota, tegasnya, diminta meningkatkan koordinasi dengan para petani dan pedagang serta distributor beras. Lalu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun antar pemerintah kabupaten/kota serta mempererat sinergi komunikasi dengan media celak maupun elektronik untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat terhadap kecukupan pasokan beras dan mencegah panic buying.

Di momen tersebut, Arinal juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Kepala BI Lampung, Kepala Bulog Kanwil Lampung, dan lainnya telah melakukan peninjauan langsung ke pasar juga gudang Bulog guna memastikan ketersediaan beras yang ada di daerah setempat.

’’Alhamdulillah, sekali lagi saya tegaskan bahwa stok beras di Lampung aman dan juga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung,” ungkapnya.

Dia menyampaikan bahwa kondisi cuaca saat ini telah memasuki musim hujan. Sehingga diimbau kepala daerah untuk dapat memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air agar dapat digunakan dengan baik dalam mengantisipasi peningkatan curah hujan dan bencana banjir.

Dinas Pertanian juga diminta dapat memperhatikan neraca pangan dengan akurat yang disertai data potensi produksi setiap bulan sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan. (pip/c1/rim)

arinal minta bupati pantau dan pastikan ketersediaan gabah                             bandarlampung - pemerintah provinsi (pemprov) lampung mengeluarkan surat edaran (se) nomor 23 tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah dalam rangka pengendalian inflasi. dalam se tersebut, gubernur lampung arinal menyampaikan beberapa poin untuk dilakukan para bupati dan wali kota terhadap distribusi gabah yang keluar daerah.
menurutnya, penghasil beras berada di kabupaten sehingga yang menentukan dan mengetahui adalah para bupati. ’’saya sudah mengeluarkan surat edaran tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah untuk mengendalikan inflasi di lampung,” ujar arinal pada high level meeting dan capacity building tpid di kantor perwakilan bank indonesia lampung, rabu (21/2).
arinal pun meminta kepada bupati dan wali kota untuk dapat memantau serta memastikan ketersediaan gabah di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi bersama satgas pangan setempat. ’’semua harus mengawasi distribusi dan tata niaga gabah dengan memprioritaskan kecukupan untuk kebutuhan lokal,” ucapnya.
sebab, kata arinal, provinsi lampung memproduksi sekitar 3,2 juta ton gabah. sementara, kebutuhan lampung hanya 1,2 juta ton. ’’mengawasi distribusi dan tata niaga gabah dengan memprioritaskan kecukupan kebutuhan lokal,” tuturnya.
baca juga:tahun ini, beli mobil listrik diskon 10 persen
dia kemudian meminta agar setiap daerah mengoptimalkan pendampingan saat musim tanam dan musim panen kepada para petani guna meningkatkan produktivitas padi di daerah setempat. di mana, lampung telah memiliki perda dan pergub yang mengatur tentang pengelolaan distribusi gabah. 
’’saya minta semua kepala daerah dan pihak terkait melakukan pengawasan di pintu-pintu keluar lampung,” ungkapnya.
bupati dan wali kota, tegasnya, diminta meningkatkan koordinasi dengan para petani dan pedagang serta distributor beras. lalu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun antar pemerintah kabupaten/kota serta mempererat sinergi komunikasi dengan media celak maupun elektronik untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat terhadap kecukupan pasokan beras dan mencegah panic buying.
di momen tersebut, arinal juga menyampaikan bahwa dirinya bersama kepala bi lampung, kepala bulog kanwil lampung, dan lainnya telah melakukan peninjauan langsung ke pasar juga gudang bulog guna memastikan ketersediaan beras yang ada di daerah setempat. 
baca juga:pemkot bandar lampung dorong ikm hingga pkl punya sertifikat halal
’’alhamdulillah, sekali lagi saya tegaskan bahwa stok beras di lampung aman dan juga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lampung,” ungkapnya.
dia menyampaikan bahwa kondisi cuaca saat ini telah memasuki musim hujan. sehingga diimbau kepala daerah untuk dapat memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air agar dapat digunakan dengan baik dalam mengantisipasi peningkatan curah hujan dan bencana banjir.
dinas pertanian juga diminta dapat memperhatikan neraca pangan dengan akurat yang disertai data potensi produksi setiap bulan sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan. (pip/c1/rim)

Tag

Share