Menengang Sejarah Orde Lama: Sistem Pemerintahan Indonesia Masih Berubah-Ubah

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 12 Feb 2024 - 20:02

Presiden Soekarno -Foto Dok Perpusnas-

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Periode 1959-1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil Dekrit Presiden 1959, yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan presiden sepenuhnya.

Selain itu, dalam isi dekrit dijelaskan bahwa UUD 1945 kembali diterapkan dan UUDS 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956. Selama periode demokrasi liberal Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet.

Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. Kemudian satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional, bersamaan dengan masuknya PKI untuk menyeimbangkan.

BACA JUGA:Pemerintah Ddesak Revisi Aturan Penggunaan PLTS

Meski menurut Soekarno adanya campur tangan PKI bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang. Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965.

Masa Akhir Kekuasaan Soekarno (1966)

Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang, Bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi.

Terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya.

Pada 23 Februari 1967 di Istana Negara, kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Supersemar Jenderal Soeharto.

Lewat Sidang MPRS di bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikannya Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintahan. Itulah sejarah singkat Orde Lama yang banyak dikenal secara meluas pada masa kepemimpinan Soekarno.(cnn/nca)

menengang sejarah orde lama: sistem pemerintahan indonesia masih berubah-ubah                             masa pemerintahan orde lama yang dipimpin presiden soekarno berlangsung sejak awal kemerdekaan 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun lamanya.
setelah indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. pada orde lama, meski sudah menyatakan kemerdekaan, indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan.
salah satunya perang melawan agresi belanda untuk merebut irian barat (sekarang papua). terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda.
baca juga:perjalanan panjang menuju kemerdekaan dan kesatuan nkri
di antaranya menteri-menteri kabinet bertanggung jawab kepada dpr ri, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif, dan program kebijakan kabinet harus sesuai tujuan politik.
tak hanya itu, pada masa orde lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bahkan jumlahnya dapat dihitung.
salah satunya sarana olahraga yang berada di kompleks stadion utama gelora bung karno di kawasan senayan, pabrik baja krakatau steel, dan bendungan jatiluhur. ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa orde baru.
baca juga:pemprov lampung pastikan stok beras amandemokrasi liberal (1950-1959)
masa orde lama berlanjut ketika indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. di tahun ini mulai diberlakukan undang-undang republik indonesia serikat serta uuds 1950 yang menganut sistem parlementer.
situasi politik pun dinilai belum stabil bahkan keamanan negara juga cukup terancam lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat tidak sejahtera.di samping itu, kebijakan pemerintah diatur oleh perdana menteri dan presiden hanya berhak bertindak selaku kepala negara dan mengatur pembentukan kabinet.
baca juga:distribusi logistik pemilu gunakan gerobak sapi
pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden yang sekaligus mempunyai hak membubarkan dpr. di periode ini pun terjadi pergantian perdana menteri sebanyak delapan kali dan turut berdampak pada sistem pemerintahan.terhitung sejak 17 agustus 1950 sampai 5 juli 1959, soekarno tetap menggunakan undang-undang dasar sementara selama memerintah indonesia. dewan konstituante saat itu sempat diperintah untuk menyusun uu baru sesuai amanat uuds 1950.
akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya soekarno merilis dekrit presiden 5 juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi.
baca juga:ribuan tps rawan lantaran pemilih tms
demokrasi terpimpin (1959-1966)
periode 1959-1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil dekrit presiden 1959, yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan presiden sepenuhnya.
selain itu, dalam isi dekrit dijelaskan bahwa uud 1945 kembali diterapkan dan uuds 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku.demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan sidang konstituante 10 november 1956. selama periode demokrasi liberal soekarno menilai perkembangan indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet.dengan dimulainya demokrasi terpimpin, soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. kemudian satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional, bersamaan dengan masuknya pki untuk menyeimbangkan.
baca juga:pemerintah ddesak revisi aturan penggunaan pltsmeski menurut soekarno adanya campur tangan pki bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang. sayangnya, kehadiran pki tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa g30s pki pada 30 september 1965.masa akhir kekuasaan soekarno (1966)kedekatan soekarno dengan para pki membuat rakyat tidak senang, bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi.
terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan pki akan menimbulkan munculnya paham komunisme. atas dasar itu, soekarno menyerahkan jabatannya.
pada 23 februari 1967 di istana negara, kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang supersemar jenderal soeharto.
baca juga:ducati tak mau buru-buru tentukan tandem francesco bagnaia 
lewat sidang mprs di bulan berikutnya, pengunduran diri soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikannya presiden soeharto sebagai pemimpin negara. setelah kepemimpinan berada di tangan soeharto, masa orde lama beralih menjadi orde baru sebagai tanda pergantian pemerintahan. itulah sejarah singkat orde lama yang banyak dikenal secara meluas pada masa kepemimpinan soekarno.(cnn/nca)