Muhammadiyah Kembali Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Berpihak

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 30 Jan 2024 - 19:33

Presiden Joko Widodo-FOTO IST -

Tarik Pernyataan Presiden Boleh Berpihak

JAKARTA - Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi mencabut pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye di pilpres.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tensinya semakin meninggi.

“Meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara,” kata Trisno dalam keterangannya, Selasa, 30 Januari 2024.

Selain itu, ia juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan sensitivitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan pemilu.

“Menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu, utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu, yang terindikasi ada kecurangan.

Hal itu untuk dijadikan sebagai bahan/referensi memutus perselisihan hasil Pemilu.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, dan utamanya penyelenggara negara.

“Pengawasan semesta ini diperlukan untuk memastikan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas agar diperoleh pimpinan yang legitimated dan berintegritas serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh penyelenggara negara,” imbuh Trisno.

Menurutnya, sikap ini penting dilakukan oleh MK agar putusannya kelak bukan sekadar mengkalkulasi suara.

muhammadiyah kembali desak jokowi cabut pernyataan presiden boleh berpihak                             tarik pernyataan presiden boleh berpihak
jakarta - majelis hukum dan ham (mhh) pimpinan pusat muhammadiyah mendesak presiden jokowi mencabut pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye di pilpres.
ketua majelis hukum dan ham pp muhammadiyah trisno raharjo mengatakan presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang tensinya semakin meninggi.
“meminta kepada presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara,” kata trisno dalam keterangannya, selasa, 30 januari 2024.
baca juga:saring sebelum sharing bisa jaga keharmonisan pemilu 
selain itu, ia juga meminta kepada badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) untuk meningkatkan sensitivitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan pemilu.
“menuntut kepada dewan perwakilan rakyat (dpr) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan pemilu, utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” lanjutnya.
baca juga:selama tahapan, bawaslu lampung awasi 4.121 giat kampanye 
selain itu, ia juga meminta mahkamah konstitusi (mk) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu, yang terindikasi ada kecurangan.
hal itu untuk dijadikan sebagai bahan/referensi memutus perselisihan hasil pemilu.
lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh rakyat indonesia untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, dan utamanya penyelenggara negara.
“pengawasan semesta ini diperlukan untuk memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas agar diperoleh pimpinan yang legitimated dan berintegritas serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh penyelenggara negara,” imbuh trisno.
baca juga:usulkan normalisasi drainase pekon sidoharjo 
menurutnya, sikap ini penting dilakukan oleh mk agar putusannya kelak bukan sekadar mengkalkulasi suara.
namun, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya.
“tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara,” ujarnya.
sebelumnya, presiden joko widodo (jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). bahkan, presiden jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.
ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.
baca juga:kpu diminta antisipasi data keamanan pemilu di sirekap 
“ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh,” kata jokowi dalam keterangannya di lanud halim perdanakusuma, jakarta timur, rabu, 24 januari 2024.
namun, jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.
jokowi mengatakan bahwa meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
“boleh pak (berpolitik), kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. menteri juga boleh,” kata jokowi.
meski demikian, ia mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye.
“ya nanti dilihat,” ujarnya.
presiden joko widodo (jokowi) memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait presiden boleh memihak dan berkampanye di pemilu.
jokowi menjelaskan, keterlibatan presiden, wakil presiden, dan menteri dalam berkampanye telah diatur dengan jelas dalam undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu.
“itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak? saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” ujar jokowi saat memberikan keterangan pers di istana bogor, jawa barat, sebagaimana disiarkan youtube sekretariat presiden, jumat, 26 januari 2024.
oleh karena itu, dia meminta agar aturan soal presiden diperbolehkan kampanye tak ditarik kemana-mana.
kemudian, ia menjelaskan pada pasal 281 mengatur bahwa kampanye dan pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.
“sudah jelas semua kok, sekali lagi jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. saya hanya menyampaikan ketentuan perundang undangan karena ditanya,” pungkasnya. (disway/c1/abd)
 
artikel ini sudah tayang di disway.id dengan judul:
https://disway.id/read/759020/lagi-muhammadiyah-desak-jokowi-cabut-ucapan-presiden-boleh-berpihak