Banyak APK di Lambar Terpasang di Pohon Belum Ditertibkan

Pohon di Lambar ’’Berbuah’’ APK

LAMPUNG BARAT - Sepanjang jalan mulai Kawasan Sekuting Terpadu Pekon Watas hingga depan Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat, merupakan jalur hijau dan area yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye (APK).

Namun berdasarkan pantauan di lapangan, pohon-pohon penghijauan yang ditanam oleh Pemkab Lambar tersebut menjadi tempat untuk dipasang banner atau APK dari calon legislatif (caleg) baik DPRD kabupaten/kota maupun DPR RI hingga APK milik calon DPD.

Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Perda) pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelematan (Satpol-PP, Damkar dan Penyelamatan) Lampung Barat Tamrin saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa untuk pohon penghijauan yang syogyanya dilindungi Perda banyak dipasang APK.

BACA JUGA:Pemkab Tanggamus Siap Dukung Persyaratan Pelabuhan Dermaga Batu Balai Limau

“Iya, memang dari pantauan kami banyak pohon-pohon penghijauan yang dipasang APK, tentu ini kami sayangkan karena memang itu merupakan area yang dilarang,” ungkap Tamrin mewakili Kepala Satpol PP, Damkar, dan Penyelamatan Lambar Haiza Rinsa, Senin (15/1).

Namun, kata dia, pihaknya tidak serta merta akan langsung melakukan penindakan dengan pencopotan APK-APK tersebut, namun akan dilakukan pendekatan secara persuasif sehingga pemiliknya atau tim melepas sendiri APK yang dipasang.

“Akan kami sampaikan kepada pemiliknya atau timnya agar itu dilepas sendiri, pertimbangannya kenapa kami tidak langsung menindak itu karena banyak hal, dan mungkin saja mereka tidak tahu kalau itu area yang dilarang,” kata dia.

Namun, sambung Tamrin, jika tidak juga dilepas sendiri maka pihaknya akan menindak tegas dengan melakukan pencopotan.

BACA JUGA:Laporan Awal Dana Kampanye Caleg DPD RI Farah Nuriza Amelia Paling Banyak, Jumlahnya Miliaran

“Kalau tidak dilepas sendiri, kami akan menurunkan tim untuk melakukan pencopotan semua APK yang terpasang di area yang dilarang,” tegasnya.

Sayangnya belum ada tanggapan dari Bawaslu Lampung Barat terkait maraknya dugaan pelanggaran, berupa pemasangan APK pada area yang dilarang oleh para calon anggota DPRD kabupaten, provinsi dan DPR Ri maupun calon DPD di Lampung Barat tersebut.

Untuk diketahui, beberapa di antara lokasi yang dilarang memangsang APK, utamanya fasilitas umum (Fasum) seperti  rumah sakit (RS) atau fasilitas pelayanan kesehatan (Fayankes) lainnya, seperti puskesmas.

Kemudian di lembaga pendidikan, seperti sekolah. Demikian pula di gedung-gedung milik pemerintah. Lalu pemasangan APK juga dilarang di jalur hijau, seperti Kawasan Sekuting Terpadu hingga Pengadilan Negeri (PN) Liwa, Lampung Barat.