MBG saat Ramadan

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 20 Feb 2026 - 17:40

-FOTO Maulana Pamuji Gusti/Harian Disway-

Oleh: Dedek Wiradi*

RAMADAN 1447 H sudah di depan mata, bulan puasa yang penuh berkah, tapi gambaran THR sudah melayang-layang di kepala para buruh dan guru-guru yang belum tersejahterakan oleh negara. Barangkali THR itu cukup buat masak opor ayam di hari Lebaran tiba. Di sisi lain, bagaimana kabar Makan Bergizi Gratis (MBG) saat RAMADAN nanti?

Program MBG yang dibawa oleh ambisi Presiden Prabowo Subianto membawa dampak ganda terhadap beberapa pihak di masyarakat: kualitas pendidikan dan kesejehteraan guru di Indonesia. Sisi positifnya, terlihat adanya peningkatan konsentrasi dan prestasi para siswa (kabarnya).

Sementara itu, dampak negatif yang amat menyengat mata dan menyayat hati adalah pengalihan anggaran yang besar, efisiensi anggaran di beberapa lembaga, PHK terjadi di sana sini. Fenomena tersebut tentu merugikan beberapa pihak dan jelas merugikan para guru dan kualitas pendidikan kita.

BAGAIMANA JIKA PEMERINTAH MELIBURKAN MBG DI RAMADAN?

Di bulan Ramadan, jika meliburkan sejenak program MBG-nya, pemerintah bisa mengalokasikan dananya untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak, jalan-jalan desa/kabupaten, bahkan lintas provinsi yang masih kurang bersahabat.

Selain itu, pemerintah bisa menggunakan anggarannya ke subsidi bus, kapal, kereta, bahkan ongkos pesawat yang harganya ”nggak ngotak” ketika musim mudik Lebaran.

Beberapa waktu lalu, terkait bencana Sumatera: ada cerita yang membuat saya sampai menepuk jidat. Bagaimana tidak, sekelas Menkes Budi Gunadi Sadikin saja pada rapat antara DPR dan Pemerintah di Banda Aceh (10 Januari 2026) mengeluh soal tiket pesawat.

Budi mengatakan bahwa tiket pesawat ke Sumatera (tepatnya di Aceh) sangat mahal, bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta. Ya, akhirnya Pak Menkes sampai harus muter lewat Malaysia untuk mengirim relawan ke Aceh waktu itu.

Lalu, bagaimana dengan rakyat yang ingin mudik Lebaran nanti? Bagaimana dengan masyarakat Sumatera yang merantau di Jawa? Tiket domestik mahal, akar masalahnya struktur pasar dan regulasi penerbangan yang bobrok. MBG dapat Rp335 triliun dari APBN pendidikan, tapi subsidi tiket mudik nol besar.

Prioritasnya bagaimana? Perut siswa sekolah (yang belum jelas dampak positifnya) atau perjalanan pulang kampung masyarakat luas?

Belum lagi membicarakan tentang pemulihan bencana Sumatera: masih banyak daerah yang perlu diperbaiki dengan dana yang sangat besar. Dampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera sangat memilukan.

Dalam penanggulangan bencana Sumatera, saya pikir anggaran dana BNPB yang hanya Rp491 miliar dan turun drastis 75,62 persen dari outlook 2025 Rp 2,01 triliun tak cukup untuk mengatasinya.

Artinya, dengan meliburkan dana MBG sebulan, negara bisa menghemat dana triliunan. Bagaimana jika dialihkan ke subsidi tiket, perbaikan jalan, menaikkan gaji guru? Dampak positifnya sangat terpampang jelas: mudik aman, guru semangat mengajar, korupsi minim.

mbg saat ramadan                            oleh: dedek wiradi*
ramadan 1447 h sudah di depan mata, bulan puasa yang penuh berkah, tapi gambaran thr sudah melayang-layang di kepala para buruh dan guru-guru yang belum tersejahterakan oleh negara. barangkali thr itu cukup buat masak opor ayam di hari lebaran tiba. di sisi lain, bagaimana kabar makan bergizi gratis (mbg) saat ramadan nanti? 
program mbg yang dibawa oleh ambisi presiden prabowo subianto membawa dampak ganda terhadap beberapa pihak di masyarakat: kualitas pendidikan dan kesejehteraan guru di indonesia. sisi positifnya, terlihat adanya peningkatan konsentrasi dan prestasi para siswa (kabarnya). 
sementara itu, dampak negatif yang amat menyengat mata dan menyayat hati adalah pengalihan anggaran yang besar, efisiensi anggaran di beberapa lembaga, phk terjadi di sana sini. fenomena tersebut tentu merugikan beberapa pihak dan jelas merugikan para guru dan kualitas pendidikan kita.
bagaimana jika pemerintah meliburkan mbg di ramadan?
di bulan ramadan, jika meliburkan sejenak program mbg-nya, pemerintah bisa mengalokasikan dananya untuk perbaikan sekolah-sekolah yang rusak, jalan-jalan desa/kabupaten, bahkan lintas provinsi yang masih kurang bersahabat. 
selain itu, pemerintah bisa menggunakan anggarannya ke subsidi bus, kapal, kereta, bahkan ongkos pesawat yang harganya ”nggak ngotak” ketika musim mudik lebaran. 
beberapa waktu lalu, terkait bencana sumatera: ada cerita yang membuat saya sampai menepuk jidat. bagaimana tidak, sekelas menkes budi gunadi sadikin saja pada rapat antara dpr dan pemerintah di banda aceh (10 januari 2026) mengeluh soal tiket pesawat. 
budi mengatakan bahwa tiket pesawat ke sumatera (tepatnya di aceh) sangat mahal, bisa mencapai rp2 juta hingga rp3 juta. ya, akhirnya pak menkes sampai harus muter lewat malaysia untuk mengirim relawan ke aceh waktu itu. 
lalu, bagaimana dengan rakyat yang ingin mudik lebaran nanti? bagaimana dengan masyarakat sumatera yang merantau di jawa? tiket domestik mahal, akar masalahnya struktur pasar dan regulasi penerbangan yang bobrok. mbg dapat rp335 triliun dari apbn pendidikan, tapi subsidi tiket mudik nol besar. 
prioritasnya bagaimana? perut  siswa sekolah (yang belum jelas dampak positifnya) atau perjalanan pulang kampung masyarakat luas?
belum lagi membicarakan tentang pemulihan bencana sumatera: masih banyak daerah yang perlu diperbaiki dengan dana yang sangat besar. dampak banjir bandang dan tanah longsor di sumatera sangat memilukan. 
dalam penanggulangan bencana sumatera, saya pikir anggaran dana bnpb yang hanya rp491 miliar dan turun drastis 75,62 persen dari outlook 2025 rp 2,01 triliun tak cukup untuk mengatasinya. 
artinya, dengan meliburkan dana mbg sebulan, negara bisa menghemat dana triliunan. bagaimana jika dialihkan ke subsidi tiket, perbaikan jalan, menaikkan gaji guru? dampak positifnya sangat terpampang jelas: mudik aman, guru semangat mengajar, korupsi minim.
dampak negatif pada anggaran pendidikan
sebanyak rp335 triliun (44 persen) di antara rp757,8 triliun anggaran pendidikan 2026 dialokasikan untuk mbg, menyisakan sedikit untuk riset, beasiswa, dan infrastruktur. ya, hanya rp178,7 triliun untuk tunjangan guru. 
pakar um surabaya achmad hidayatullah menyoroti bahwa anggaran untuk beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen, riset, serta infrastruktur pendidikan masih kecil. 
selain itu, guru honorer hanya digaji rp300 ribu–rp 2 juta per bulan, sedangkan sopir mbg bisa rp 100 ribu per hari, apakah ini bukan bentuk dari ketimpangan sosial? belum lagi beban administratif mbg yang menambah tugas guru tanpa peningkatan kesejahteraan. 
itu akan menurunkan motivasi mengajar para guru. bagaimana tidak, anggaran pendidikan ”murni” tersisa rp422,8 triliun setelah mbg menggerus tunjangan dan sertifikasi guru.
 
etika ibadah ramadan, kemaslahatan, dan sensitivitas masyarakat yang berpuasa
ramadan adalah momentum muhasabah diri bagi masyarakat muslim, puasa bareng keluarga. ada juga yang menjemput rindu-rindu yang tertinggal di langit kampung halamannya. ramadan bukan momen mogok puasa bagi para siswa yang ”belajar berpuasa”, bahkan mbg di bulan ramadan ini berpotensi menyebabkan para siswa ”buka puasa diam-diam”. 
sejalan dengan itu, ketua guru ngaji dan mubaligh indonesia ahmad sodiq meminta badan gizi nasional (bgn) mengkaji ulang program mbg di bulan ramadan. ahmad menganggap bahwa mbg sensitif terhadap makna ramadan itu sendiri. hal tersebut ia sampaikan di masjid istiqlal, jakarta, pada 19 januari 2026.
para siswa yang seharusnya belajar di siang hari dengan keadaan berpuasa malah disodori menu mbg yang bisa saja mereka makan diam-diam selepas sekolah. bagaimana tidak, tanpa cara pengemasan dan penyimpanan yang tepat, mbg bisa menggoda siapa saja; termasuk yang ngurus dapur mbg, apalagi anak-anak. 
menurut ahmad sodiq, anak-anak dalam masa pertumbuhan akan menyulitkan mereka menahan lapar dan akhirnya mengurangi nilai pendidikan spiritual ramadan. ia juga menekankan bahwa bentuk dari keberatan sebagian ulama di indonesia terhadap mbg di bulan ramadan bukan karena islam tidak membolehkan, melainkan karena alasan etika ibadah, kemaslahatan, dan sensitivitas umat yang sedang berpuasa,
artinya, mbg di bulan ramadan bukan sekadar soal gizi fisik yang katanya demi stunting, tapi lebih ke sabotase spiritual yang halus. puasa jadi mogok massal versi negara, anak-anak berpotensi buka diam-diam gara-gara bekal katering yang ngumpet di tas sekolah, sementara orang tua dan ulama cuma bisa geleng-geleng kepala lihat pemerintah lebih pilih prioritas perut ketimbang hati yang lagi belajar syariat. 
ahmad sodiq sudah memberikan sinyal merah dari masjid istiqlal: ini bukan larangan syariat, melainkan etika ibadah yang dilupakan demi apbn yang katanya pro-rakyat, padahal pro-katering, malah bikin ramadan berasa promo all-you-can-eat di tengah bulan suci. 
lebih baik liburkan dulu mbg sebulan, biarkan siswa belajar puasa dengan sungguh-sungguh, keluarga buka bareng tanpa drama bekal basi, dan bgn fokus urus sensitivitas umat ketimbang target pencapaian yang tak nyambung dengan semangat ramadan.
pada akhirnya, memaksakan mbg tetap berjalan di bulan ramadan bukan sekadar urusan logistik yang dipaksakan, melainkan manifestasi dari kebijakan yang tuli terhadap kearifan lokal dan nalar ekonomi publik. 
secara akademik, pengalokasian anggaran rp335 triliun yang mengunci ruang gerak apbn pendidikan adalah bentuk ketidakefisienan fiskal jika hasil yang diharapkan justru kontradiktif dengan realitas sosial. 
ketika pemerintah lebih memilih menyuapi siswa yang sedang belajar menahan lapar daripada menyubsidi mobilitas mudik atau memuliakan martabat guru honorer, negara seolah sedang mempertontonkan teater absurd: menyediakan piring penuh di saat rakyatnya butuh akses jalan dan kepastian kesejahteraan. 
meliburkan mbg selama sebulan tidak berarti menghentikan visi gizi nasional, tetapi memberikan ruang napas bagi anggaran untuk dialokasikan pada hal-hal yang lebih mendesak, seperti pemulihan pascabencana dan stabilitas harga tiket yang kian mencekik.
secara sosiologis, kebijakan yang abai terhadap etika ibadah itu berisiko menciptakan dekonstruksi terhadap nilai-nilai spiritual yang coba ditanamkan sejak dini. 
jika sekolah yang seharusnya menjadi ruang transmisi nilai moral justru berubah menjadi gerai distribusi makanan di siang hari ramadan, kita sedang melakukan eksperimen sosial yang berbahaya terhadap ketahanan mental generasi mendatang. 
keberpihakan pemerintah seharusnya bersifat holistik; tidak hanya kenyang di perut, tapi juga tenang di dompet dan khusyuk di hati. 
jika suara dari mimbar istiqlal hingga jeritan guru honorer di pelosok tidak mampu membuat pengambil kebijakan menekan tombol pause pada proyek ambisius itu, kita perlu bertanya kembali: program ini sebenarnya dirancang untuk menyelamatkan masa depan bangsa atau sekadar menyelamatkan target penyerapan anggaran katering yang tidak kenal waktu? (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung Minggu 22 Februari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan