Lima UMK di Lampung Lampaui UMP

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 04 Jan 2026 - 21:29

Radar Lampung Baca Koran--

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026 setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Lampung pada 29 Desember 2025.

Penetapan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung yang diteken pada tanggal yang sama.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan penetapan UMK 2026 dilakukan berdasarkan usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota yang disampaikan secara resmi oleh bupati dan wali kota di seluruh Lampung.

Penetapan UMK yang berlaku mulai 1 Januari 2026 ini telah melalui proses pembahasan bersama Dewan Pengupahan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, ada lima daerah yang menetapkan UMK 2026 di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung. Seluruhnya telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Lampung.

Adapun lima kabupaten/kota itu yakni Kota Bandarlampung sebesar Rp3.491.889, Kabupaten Mesuji Rp3.227.333, Kabupaten Lampung Selatan Rp3.219.609, Kabupaten Waykanan sebesar Rp3.215.764, dan Kota Metro sebesar Rp3.050.498.

Kelima daerah tersebut menetapkan UMK sesuai dengan usulan masing-masing daerah dan berada di atas UMP Lampung 2026.

Selain itu, ada empat kabupaten yang mengusulkan UMK di bawah UMP, yakni Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulangbawang Barat, dan Lampung Utara. Untuk daerah tersebut, besaran UMK disesuaikan nilai UMP 2026.

Sementara itu, sejumlah kabupaten tidak mengusulkan UMK karena belum memiliki Dewan Pengupahan, yakni Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, dan Tulang Bawang. Dengan demikian, kelima daerah tersebut mengikuti ketentuan UMP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, bagi kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMK, upah minimum yang berlaku mengikuti Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp3.047.734.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah menandatangani SK Nomor G/865/V.08/HK/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Lampung.

Dalam keputusan tersebut, UMP Lampung 2026 ditetapkan sebesar Rp3.047.734 atau naik 5,35 persen dibandingkan UMP Tahun 2025 yang sebesar Rp2.893.070.

Penetapan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dunia usaha dan memberikan kepastian perlindungan upah bagi pekerja di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Sebelumnya, pembahasan UMP Lampung 2026 terus berproses. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja menyampaikan bahwa penetapan UMP masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat sebelum dibahas dalam dewan pengupahan daerah. (mel/c1/yud)

lima umk di lampung lampaui ump                             bandarlampung - pemerintah provinsi lampung resmi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (umk) tahun 2026 setelah melalui pembahasan dewan pengupahan provinsi lampung pada 29 desember 2025. 
penetapan tersebut disahkan melalui surat keputusan gubernur lampung yang diteken pada tanggal yang sama.
gubernur lampung rahmat mirzani djausal mengatakan penetapan umk 2026 dilakukan berdasarkan usulan dewan pengupahan kabupaten/kota yang disampaikan secara resmi oleh bupati dan wali kota di seluruh lampung.
penetapan umk yang berlaku mulai 1 januari 2026 ini telah melalui proses pembahasan bersama dewan pengupahan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dari 15 kabupaten/kota di provinsi lampung, ada lima daerah yang menetapkan umk 2026 di atas upah minimum provinsi (ump) lampung. seluruhnya telah ditetapkan melalui keputusan gubernur lampung.
adapun lima kabupaten/kota itu yakni kota bandarlampung sebesar rp3.491.889, kabupaten mesuji rp3.227.333, kabupaten lampung selatan rp3.219.609, kabupaten waykanan sebesar rp3.215.764, dan kota metro sebesar rp3.050.498.
kelima daerah tersebut menetapkan umk sesuai dengan usulan masing-masing daerah dan berada di atas ump lampung 2026.
selain itu, ada empat kabupaten yang mengusulkan umk di bawah ump, yakni kabupaten lampung tengah, lampung timur, tulangbawang barat, dan lampung utara. untuk daerah tersebut, besaran umk disesuaikan nilai ump 2026.
sementara itu, sejumlah kabupaten tidak mengusulkan umk karena belum memiliki dewan pengupahan, yakni kabupaten lampung barat, pesisir barat, tanggamus, pesawaran, dan tulang bawang. dengan demikian, kelima daerah tersebut mengikuti ketentuan ump.
sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025, bagi kabupaten/kota yang tidak menetapkan umk, upah minimum yang berlaku mengikuti upah minimum provinsi lampung tahun 2026 sebesar rp3.047.734.
sebelumnya, gubernur lampung rahmat mirzani djausal telah menandatangani sk nomor g/865/v.08/hk/2025 tentang penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi lampung.
dalam keputusan tersebut, ump lampung 2026 ditetapkan sebesar rp3.047.734 atau naik 5,35 persen dibandingkan ump tahun 2025 yang sebesar rp2.893.070.
penetapan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dunia usaha dan memberikan kepastian perlindungan upah bagi pekerja di seluruh wilayah provinsi lampung.
sebelumnya, pembahasan ump lampung 2026 terus berproses. pemerintah provinsi (pemprov) lampung melalui dinas tenaga kerja menyampaikan bahwa penetapan ump masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat sebelum dibahas dalam dewan pengupahan daerah. (mel/c1/yud)
kepala dinas tenaga kerja lampung, agus nompitu, mengatakan perkembangan penetapan ump tahun depan sangat bergantung pada regulasi pusat.
“mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada titik terang dari pemerintah pusat. karena kami juga menunggu itu untuk dibahas dalam dewan pengupahan daerah,” ujarnya kepada radarlampung.co.id, senin 1 desember 2025.
ia menambahkan, serikat pekerja juga telah menyampaikan usulan secara kolektif berdasarkan pembahasan internal mereka yang melibatkan berbagai konfederasi dan federasi buruh.
sementara itu, akademisi universitas lampung (unila), prof. marselina, menilai bahwa ump 2026 idealnya tidak mengalami kenaikan mengingat kondisi ekonomi yang masih tertekan.
“hal ini seperti pisau bermata dua. ini memang dilema. upah tidak naik, namun pemerintah bisa memberikan tambahan insentif atau keringanan,” jelasnya kepada radarlampung.co.id, senin 1 desember 2025.
menurutnya, solusi yang dapat diberikan pemerintah antara lain keringanan biaya pendidikan, kesehatan, pangan, hingga subsidi listrik, sebagai kompensasi jika ump tidak dinaikkan. “jika kondisi ekonomi sudah membaik, barulah buka peluang kenaikan ump,” ujarnya.
ia juga menyoroti kebijakan terbaru menteri keuangan yang mewajibkan perusahaan menerbitkan laporan keuangan. transparansi ini, kata dia, bisa mendorong pembagian keuntungan yang lebih adil kepada karyawan.
prof. marselina menegaskan bahwa situasi ekonomi 2026 masih penuh ketidakpastian dan bahkan berpotensi memburuk. “permintaan agregat menurun tajam. lihat singapura, setiap hari ada ratusan restoran tutup karena harga sewa gedung meningkat,” katanya.
menurutnya, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya mempertimbangkan satu kepentingan saja, tetapi harus melihat dampak ekonomi dan sosial secara menyeluruh.
dengan pertimbangan tersebut, ia menilai ump 2026 sebaiknya tetap, tidak dinaikkan, untuk menjaga keberlanjutan dunia usaha sekaligus menghindari risiko phk massal.
prof. marselina juga menekankan bahwa ump pada dasarnya diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
“untuk karyawan yang sudah bekerja di atas satu tahun, kita dorong agar perusahaan menerapkan pengupahan berbasis skala upah,” jelasnya.
dengan struktur skala upah, pekerja yang masa kerjanya lebih lama dapat memperoleh penghasilan yang lebih proporsional tanpa bergantung pada kenaikan ump.
diketahui, beberapa serikat buruh di lampung mulai menyampaikan usulan kenaikan ump 2026 kepada dinas tenaga kerja lampung. besaran kenaikan yang diajukan bervariasi, mulai dari 8,5 persen hingga 15 persen, tergantung hasil perhitungan masing-masing federasi.
ump tahun 2025 sendiri sebesar rp2.893.069 atau naik 6,5 peran dari ump tahun sebelumnya, yaitu sebesar rp2.716.497.  (mel/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 5 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan