Pemprov Lampung Optimistis Hadapi 2026, Kinerja Fiskal 2025 Jadi Modal Utama

Reporter: Nopriyadi |

Editor: Nopriyadi |

Kamis , 01 Jan 2026 - 22:07

Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan capaian kinerja fiskal pemprov tahun anggaran 2025. -FOTO IST -

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi modal utama dalam menyusun proyeksi keuangan daerah tahun 2026 dengan tetap mengedepankan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan seluruh pemerintah daerah saat ini dituntut mampu memaksimalkan potensi keuangan daerah seiring adanya penyesuaian kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

“Semua daerah dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi keuangan daerahnya. Pemprov Lampung harus mampu menggali pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dan tanpa membebani pengusaha,” ujar Marindo kepada Radarlampung.

Menurutnya, penguatan pendapatan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Dengan pendapatan daerah yang sehat, belanja daerah dapat dibiayai secara optimal sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.

“Jika belanja daerah bisa dibiayai dengan baik dan tepat sasaran, maka seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov Lampung juga memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Provinsi Lampung dalam kategori Fiskal Kuat, seiring realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang melampaui rata-rata nasional.

Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kemendagri di Jakarta.

Berdasarkan pemetaan Kemendagri, Provinsi Lampung masuk kategori Fiskal Kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang semakin solid serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Dari sisi belanja daerah, hingga 23 Desember 2025, realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tercatat melampaui rata-rata nasional provinsi yang berada di angka 76,80 persen.

Tingginya realisasi belanja ini menunjukkan kemampuan Pemprov Lampung dalam mengeksekusi program secara efektif sekaligus menjadikan APBD sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.

Marindo menegaskan, Pemprov Lampung akan menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi Kemendagri guna menjaga kesinambungan kinerja fiskal daerah, khususnya dalam menyongsong Tahun Anggaran 2026.

pemprov lampung optimistis hadapi 2026, kinerja fiskal 2025 jadi modal utama                            bandarlampung - pemerintah provinsi (pemprov) lampung mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. 
capaian tersebut menjadi modal utama dalam menyusun proyeksi keuangan daerah tahun 2026 dengan tetap mengedepankan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.
sekretaris provinsi (sekprov) lampung marindo kurniawan menegaskan seluruh pemerintah daerah saat ini dituntut mampu memaksimalkan potensi keuangan daerah seiring adanya penyesuaian kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
baca juga:mendagri dorong optimalisasi apbd untuk perkuat pertumbuhan ekonomi daerah
“semua daerah dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi keuangan daerahnya. pemprov lampung harus mampu menggali pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dan tanpa membebani pengusaha,” ujar marindo kepada radarlampung.
menurutnya, penguatan pendapatan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan. dengan pendapatan daerah yang sehat, belanja daerah dapat dibiayai secara optimal sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
“jika belanja daerah bisa dibiayai dengan baik dan tepat sasaran, maka seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal,” jelasnya.
sebelumnya, pemprov lampung juga memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. 
hasil evaluasi kementerian dalam negeri (kemendagri) menempatkan provinsi lampung dalam kategori fiskal kuat, seiring realisasi belanja apbd tahun anggaran 2025 yang melampaui rata-rata nasional.
penilaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi realisasi apbd provinsi serta kabupaten/kota tahun anggaran 2025 yang digelar kemendagri di jakarta.
berdasarkan pemetaan kemendagri, provinsi lampung masuk kategori fiskal kuat karena pendapatan asli daerah (pad) tercatat lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang semakin solid serta kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.
dari sisi belanja daerah, hingga 23 desember 2025, realisasi belanja apbd provinsi lampung tercatat melampaui rata-rata nasional provinsi yang berada di angka 76,80 persen. 
tingginya realisasi belanja ini menunjukkan kemampuan pemprov lampung dalam mengeksekusi program secara efektif sekaligus menjadikan apbd sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah.
marindo menegaskan, pemprov lampung akan menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi kemendagri guna menjaga kesinambungan kinerja fiskal daerah, khususnya dalam menyongsong tahun anggaran 2026.
“langkah konkret yang kami lakukan adalah memperkuat mitigasi dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar pengelolaan pendapatan dan belanja semakin efektif,” ujarnya.
pendampingan tersebut difokuskan pada penguatan perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas pengendalian internal agar apbd berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
selain itu, pemprov lampung juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan apbd lebih cepat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
dari sisi pengelolaan kas, posisi kas provinsi lampung tercatat berada di bawah rata-rata nasional provinsi sebesar rp1,35 triliun. kondisi ini menunjukkan pemprov lampung tidak menahan dana di kas daerah, melainkan aktif merealisasikan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
secara keseluruhan, kinerja fiskal pemprov lampung pada tahun anggaran 2025 mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat, realisasi belanja yang progresif, serta pengelolaan keuangan daerah yang aktif dan produktif sebagai fondasi menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.
sebelumnya pemerintah daerah di lampung didorong memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (pad). dorongan ini menyusul rencana pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan pemotongan alokasi transfer ke daerah (tkd) pada tahun 2026.
langkah tersebut menjadi sinyal agar daerah tak lagi terlalu bergantung pada dana transfer pusat untuk menopang belanja dan pembangunan. kebijakan pengetatan fiskal nasional yang akan diberlakukan tahun depan diperkirakan memengaruhi komposisi pendapatan sebagian besar daerah, terutama yang selama ini mengandalkan lebih dari 80 persen pendapatan dari tkd.
kondisi itu menuntut pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera memperkuat basis pad melalui inovasi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi aset, serta pengembangan sektor ekonomi lokal.
berdasarkan data apbn kita regional lampung per 30 september 2025, hanya pemerintah provinsi (pemprov) lampung, kota bandar lampung, dan kota metro yang memiliki komposisi pad lebih kuat dibanding kabupaten lain.
pemprov lampung mencatatkan pad sebesar rp2,18 triliun dengan tkd rp1,85 triliun. rasio pad terhadap pendapatan mencapai 54 persen, sedangkan tkd 46 persen. artinya, lebih dari separuh pendapatan daerah bersumber dari potensi ekonomi lokal.
kota bandar lampung menempati posisi tertinggi dalam tingkat kemandirian fiskal, dengan pad rp665,81 miliar dan tkd rp507,33 miliar (rasio pad 55 persen). kota metro berada di urutan berikutnya dengan pad rp190,02 miliar dan tkd rp286,40 miliar (rasio pad 40 persen).
sementara itu, kabupaten lampung selatan mencatat pad rp305,96 miliar dan tkd rp1,34 triliun (pad 18 persen), disusul lampung tengah rp201,86 miliar dan tkd rp1,43 triliun (pad 12 persen). kabupaten pringsewu dan mesuji juga berada pada level menengah dengan rasio pad 12 persen.
sebaliknya, beberapa kabupaten masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap tkd. lampung barat memiliki pad rp68,43 miliar dan tkd rp653,47 miliar (pad 9 persen), tulang bawang rp83,23 miliar dan tkd rp810,72 miliar (pad 9 persen), serta pesawaran rp80,50 miliar dan tkd rp770,98 miliar (pad 9 persen).
kabupaten pesisir barat menjadi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal terendah, hanya mencatat pad rp15,18 miliar dengan tkd mencapai rp418,89 miliar. rasio pad terhadap pendapatan hanya 3 persen.
secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah di provinsi lampung masih didominasi oleh dana transfer pusat. berdasarkan pagu tahun 2025, tkd memberikan kontribusi sebesar 70,46 persen terhadap total pendapatan daerah.
sementara pad baru berkontribusi sekitar 24,39 persen, disusul transfer antar daerah 4,78 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (llpd) 0,37 persen.
kementerian keuangan pun mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan pad di tengah tantangan efisiensi anggaran dan rencana penyesuaian tkd tahun 2026.
kepala kanwil direktorat jenderal pajak (djp) bengkulu dan lampung sekaligus kepala perwakilan kemenkeu provinsi lampung, retno sri sulistyani, menjelaskan bahwa arah kebijakan fiskal nasional kini difokuskan tidak hanya menjaga stabilitas keuangan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor riil dan investasi.
“di tengah tantangan saat ini, kebijakan fiskal harus bisa berperan mengatur keuangan negara sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan sektor riil. pemerintah terus berupaya menyalurkan saldo anggaran untuk mendorong perekonomian,” ujarnya.
retno menambahkan, tantangan ke depan bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik di tengah pengetatan fiskal nasional.
“banyak program strategis membutuhkan pendanaan besar. karena itu, apbn harus dijaga keseimbangannya dengan memperkuat penerimaan negara, baik dari pajak maupun pnbp,” jelasnya.
ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kemenkeu dan pemda dalam memperkuat kapasitas fiskal.
“kami mendorong agar fiskal daerah meningkat, karena masih banyak daerah dengan pad kecil. diperlukan sinergi lintas instansi agar peningkatan pendapatan daerah bisa lebih efektif,” kata retno.  (pip/c1/abd)