Lampung Tatap 2026 dengan Keoptimisan
Radar Lampung Baca Koran--
Sebelumnya, Provinsi Lampung dinilai kaya akan sumber daya, tetapi minim dengan nilai tambah.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung 2025 yang digelar di Mahan Agung, Minggu (28/12).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Provinsi Marindo Kurniawan, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers, termasuk Pemimpin Redaksi Radar Lampung Abdul Karim, M.Pd.
Mirza –sapaan akrab gubernur– menegaskan bahwa 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang difokuskan pada kerja nyata dan penataan fondasi pembangunan.
’’Ini bukan soal capaian pribadi gubernur atau wakil gubernur, melainkan kerja kolektif Pemerintah Provinsi Lampung yang harus disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Gubernur mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Namun, sebagian besar komoditas masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi belum optimal dirasakan masyarakat.
Nilai komoditas Lampung diperkirakan mencapai Rp140 triliun per tahun. Namun, minimnya hilirisasi menyebabkan perputaran ekonomi di dalam daerah terbatas.
“Kita kaya komoditas, tetapi uangnya banyak keluar. Inilah persoalan mendasar Lampung, yakni capital outflow,” tegas Mirza.
Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483 triliun, secara teori pendapatan per kapita Lampung berpotensi sekitar Rp4 juta per bulan.
Namun, angka kemiskinan masih berada di kisaran 10 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tergolong rendah.
Karena itu, tahun 2025 ditetapkan sebagai fase penataan dan penguatan pondasi pembangunan dengan fokus pada akses, konektivitas, dan pemerataan.
Salah satu kebijakan utama Pemprov Lampung adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui program Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK).
Sepanjang 2025, pemerintah merekonstruksi, merehabilitasi, dan melebarkan 52 ruas jalan provinsi dengan total panjang 66,209 kilometer.
Selain itu, sebanyak 21 jembatan dibangun dan direhabilitasi dengan total panjang 451,36 meter. Hingga akhir Desember 2025, dua jembatan masih dalam proses penyelesaian demi menjaga kualitas dan keselamatan konstruksi.
Berdasarkan survei November 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71 persen menjadi 79,79 persen, sementara tingkat degradasi jalan berhasil ditekan dari 4 persen menjadi 2,25 persen.