Menteri ESDM Bahlil Sesumbar Setop Impor Solar di 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa agenda solar impor mulai 2026 diberhentikan. Ini apabila proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikerjakan PT Pertamina (Persero) telah beroperasi dan mampu memenuhi kebutuhan solar dalam negeri.

’’Agenda kami pada tahun 2026 itu tidak ada impor solar lagi," sebut Bahlil kemarin.

Menurutnya, kunci utama setop solar impor adalah kesiapan pasokan domestik. Jika RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, maka kebutuhan solar nasional diproyeksikan dapat dipenuhi dari dalam negeri.

BACA JUGA:Wagub Jihan Apresiasi DPRD Lampung, Raperda Perlindungan Petani Singkong Disetujui Jadi Perda

Meski begitu, pemerintah tetap membuka kemungkinan impor secara terbatas apabila terdapat masa transisi sebelum kilang tersebut beroperasi optimal.

"Kalau misalnya baru bisa beroperasi bulan Maret, berarti Januari–Februari mungkin masih impor sedikit. Tapi kalau Januari sudah beroperasi, Februari tidak perlu impor. Untuk apa impor kalau sudah siap? Tapi kalau belum siap dan kebutuhan mendesak, daripada tidak ada, ya itu opsinya," jelasnya.

Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan perbaikan mutu bahan bakar sebagai bagian dari transformasi sektor energi nasional.

"Upayanya akan ke sana. Kita terus lakukan yang terbaik," kata dia.

Sebelumnya, pada November lalu, Bahlil juga telah memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor solar pada 2026.

Kebijakan tersebut didukung oleh rampungnya proyek RDMP Balikpapan serta dorongan peningkatan campuran biodiesel hingga B50.

"Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden, 2026 insyaallah kita enggak akan impor solar lagi. Kenapa? Karena RDMP kilang Balikpapan akan kita resmikan 10 November. Kalau kita dorong B50 ke depan, berpotensi suplai solar kita berlebih dan bahkan bisa diekspor," papar Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan penghentian impor solar merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

"Ini semua perintah Bapak Presiden. Kita harus selesaikan dengan baik. Kalau semua sudah kita lakukan, insyaallah Bapak Presiden juga memahami dan mengetahui progresnya," pungkas Bahlil. (*)