Tak Ada Hak Istimewa, Gus Halim Ikut Asesmen Calon Ketua DPW PKB

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Pengelolaan Organisasi Legislatif dan Eksekutif Abdul Halim Iskandar membuka uji kelayakan dan kepatutan (UKK) tahap I gelombang II bagi 60 calon ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB dari seluruh Indonesia.
Pria yang disapa Gus Halim itu tidak hanya membuka kegiatan, tetapi juga turut menjadi peserta, yakni sebagai calon Ketua DPW PKB Jawa Timur dalam proses asesmen yang sama.
Hal ini ditegaskannya sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi partai.
Asesmen dilakukan oleh lembaga profesional yang secara khusus bakal menguji mereka selama dua hari, 22-23 Desember 2025.
“Saya kali ini membuka UKK sebagai pelaksana, maka bajunya berbeda. Bagi yang protes saat saya pakai baju ini bisa saya coret. Namun, nanti setelah saya ganti baju seperti sahabat-sahabat semua, kedudukan sama,” ujar Gus Halim di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, Senin (22/12).
Gus Halim menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan, penyaringan, hingga penetapan pimpinan partai, baik di tingkat DPW maupun DPC, dilakukan untuk memastikan PKB dikelola secara profesional, progresif, serta memiliki ukuran dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menuturkan bahwa terdapat dua prinsip utama dalam pelaksanaan UKK ini.
Pertama, memastikan seluruh pimpinan PKB memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai, yang salah satunya diukur melalui asesmen. Hasil asesmen tersebut akan ditindaklanjuti dalam UKK Tahap II yang berfokus pada pendalaman komitmen.
Kedua, kegiatan ini bertujuan memperkuat capacity development atau pengembangan kapasitas diri para calon pimpinan. Seluruh peserta diberikan ruang untuk berdiskusi langsung dengan tim penguji guna memahami dan mengevaluasi hasil asesmen masing-masing.
“Misalnya setelah asesmen muncul hasil terlalu otoriter, silakan didiskusikan. Bagaimana mengubah diri menjadi pemimpin yang tidak otoriter,” katanya.
Menurut Gus Halim, proses ini mendorong setiap pimpinan PKB untuk memahami dirinya sendiri secara utuh, termasuk mengenali karakter, kapasitas, dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi.
“Prinsipnya kami ingin seluruh pimpinan PKB ini mengerti dirinya, who am I. Banyak persoalan menjadi keliru karena kita tidak paham siapa diri kita. Masalah rumit disepelekan, masalah sepele dianggap rumit,” tuturnya.
Mekanisme UKK ini juga menjadi roadmap bagi kepemimpinan PKB ke depan. Pola serupa akan diterapkan dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Serentak PKB pada 2026.
Sebelumnya, Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi 50 calon Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKB se-Indonesia selama 8-9 Desember 2025.
Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa pelaksanaan uji kelayakan tersebut merupakan komitmen partainya untuk memastikan proses rekrutmen pemimpin wilayah berjalan transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah bentuk transparansi PKB dalam menjaring calon Ketua DPW,” ujar Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut dia mengatakan uji kepatutan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah ikhtiar untuk memastikan setiap kandidat memiliki kapasitas, karakter kepemimpinan, dan integritas yang kuat.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan karena kekuatan PKB di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya.
Selain itu, dia mengatakan uji kepatutan tersebut juga sejalan dengan gagasan dan arah perjuangan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yakni membangun struktur yang berdaya, dan yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
“Ini adalah penerjemahan langsung dari visi itu. Kami ingin memastikan setiap DPW berada di tangan pemimpin yang punya kecakapan dan orientasi perjuangan yang selaras dengan garis kepemimpinan beliau,” katanya.
Sementara itu, dia mengatakan untuk menjamin objektivitas penilaian, maka DPP PKB melibatkan sejumlah pihak profesional sebagai penguji.
Ia juga mengatakan para kandidat harus menjalani serangkaian tes psikometri dan penilaian kepemimpinan, mulai dari FCAT, MSDT, tes grafis, FTPI hingga LSQ.
Kemudian, para kandidat dinilai secara substantif melalui presentasi gagasan, pemaparan visi dan misi, hingga leaderless group discussion untuk mengukur kemampuan kolaborasi, komunikasi strategis, pemecahan masalah, hingga kepemimpinan situasional.
“Kami ingin DPW dipimpin oleh kader terbaik. Mereka yang bukan hanya punya gagasan besar, melainkan juga energi dan komitmen untuk membesarkan PKB dan melayani rakyat,” ujarnya. (jpnn/c1/yud)