Peran UMKM dalam Program MBG Kurang Terasa

Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Kedaleman di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.--FOTO BERITASATU.COM/CELVIN MONIAGA SIPAHUTAR

JAKARTA – Pemerintah diminta terus memperkuat keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim. 

 

Nunik –sapaan akrab Chusnunia Chalim– menegaskan keterlibatan UMKM merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG yang menekankan penggunaan produk dalam negeri sebagai prioritas utama.

 

’’Para UMKM tersebut harus terus didorong untuk memasok bahan-bahan yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan-pabrikan besar,” kata Nunik seperti dilansir dari Antara, Kamis (18/12).

 

Mantan wakil gubernur Lampung ini menilai UMKM harus didorong menjadi pemasok bahan pangan yang bersumber dari industri rumahan, bukan bergantung pada produk pabrikan skala besar. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan tujuan penguatan ekonomi masyarakat lokal.

 

Menurut Nunik, dari total anggaran program MBG, sekitar 85% dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur, seperti sayuran, hasil peternakan, perikanan, dan perkebunan.

 

Kondisi ini membuka peluang besar bagi sekitar 29 juta UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di wilayah pedesaan, untuk tumbuh dan berkembang. ’’Keterlibatan UMKM ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru,” ungkap Nunik.

 

Nunik mencontohkan keberhasilan program makan siang di Brasil, yakni Programa Nacional da Alimentacao Escolar (PNAE), yang melibatkan petani skala kecil sebagai pemasok utama bahan pangan.

 

Tag
Share