Pengamat: Wacana Pilkada via DPRD Tak Cerminkan Kehendak Rakyat

pengamat: wacana pilkada via dprd tak cerminkan kehendak rakyat jakarta - pengamat politik jamiluddin ritonga menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dprd tidak layak dilanjutkan karena dinilai tak mencerminkan kehendak rakyat. ’’pilkada melalui dprd lebih merupakan kehendak elite. hal ini tentunya tak perlu lagi terjadi di indonesia,” ujar jamiluddin melalui pesan singkat, minggu (7/12). wacana pilkada melalui dprd kembali mencuat setelah ketua umum partai golkar bahlil lahadalia mengusulkannya dalam perayaan hut ke-61 partai tersebut pada jumat (5/12). bahlil menyinggung mahalnya biaya kontestasi pilkada langsung, sehingga mengajukan opsi pemilihan oleh dprd. namun jamiluddin menilai usulan tersebut tidak menjawab keresahan publik terkait maraknya politik uang. menurutnya, praktik tersebut justru berpotensi tetap terjadi apabila penentuan kepala daerah dilakukan melalui dprd. “politik uang juga berpeluang terjadi bila pilkada melalui dprd. calon kepala daerah bisa saja menggunakan uang agar dipilih oleh anggota dewan,” kata pengamat dari universitas esa unggul itu. baca juga:pdip kaji usulan pilkada dipilih dprd, hasto: semua demi kepentingan rakyat dan konstitusi ia juga menolak anggapan bahwa pilkada oleh dprd dapat mengurangi polarisasi politik di daerah. jamiluddin menilai sengketa hasil pilkada selama ini sudah diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui mobilisasi massa. “jadi, tidak ada yang dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan pilkada langsung menjadi pilkada melalui dprd. dalil-dalil yang mengemuka hanya justifikasi yang menguntungkan elite politik,” tegasnya.  sebelumnya sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto menyatakan partainya tengah mendalami usulan agar kepala daerah dipilih melalui dprd. kajian tersebut, menurut hasto, akan menimbang aspirasi publik serta ketentuan konstitusi.  “setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. yang kami cari adalah mana yang paling bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya di bandung, minggu. hasto menjelaskan bahwa pdip harus memastikan sistem pemilihan kepala daerah—langsung maupun lewat dprd—mampu memperkuat demokrasi dan memberikan legitimasi yang kokoh bagi para pemimpin daerah.  terlepas dari mekanisme yang dipakai, ia menilai kepemimpinan daerah harus berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan ketidakadilan. sikap resmi pdip, kata hasto, akan diputuskan dalam rakernas pada awal tahun mendatang. dalam proses kajian, partai akan memperhatikan amanat konstitusi yang menekankan pemilihan demokratis serta manfaatnya bagi kualitas demokrasi nasional.  ia juga mengingatkan bahwa pemilihan langsung pada awalnya dirancang untuk memberikan legitimasi kuat dari rakyat. meski demikian, hasto memahami alasan munculnya kembali wacana pemilihan melalui dprd, termasuk usulan ketua umum golkar bahlil lahadalia yang kemudian ditanggapi presiden prabowo subianto.  menurutnya, beban biaya tinggi dalam pemilihan langsung dapat membuka peluang praktik korupsi karena mahalnya ongkos kampanye dan komunikasi politik. “ini salah satu pertimbangan yang kami cermati,” ujarnya. sebelumnya, bahlil mengusulkan agar pilkada kembali dipilih dprd sebagai upaya menekan biaya politik. presiden prabowo juga menilai desain demokrasi perlu diarahkan untuk mengurangi beban biaya pemilu, termasuk kemungkinan menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada dprd kabupaten/kota maupun provinsi.  (jpnn/c1/abd)  

Tag

• # jamiluddin ritonga
• # bahlil lahadalia
• # politik uang
• # pilkada
• # dprd
• # golkar

Share

• 
• 
• 
• 
•