Pemerintah Tetapkan Regulasi UMP 2026

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 05 Dec 2025 - 21:27

FOTO DATASATU.COM/RIO SISWONO Infografis 10 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. --FOTO DATASATU.COM/RIO SISWONO

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menetapkan regulasi terkait upah minimum provinsi (UMP) 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan peraturan mengenai UMP 2026 telah rampung dibahas dan siap diumumkan kepada publik.

Hal ini disampaikan Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12). “Regulasi sudah diparaf (ditandatangani),” ungkapnya.

Airlangga menambahkan, perhitungan UMP 2026 tetap menggunakan formula yang sama seperti sebelumnya, hanya terdapat perubahan pada indeks yang menentukan besaran upah. ’’UMP sudah selesai, formulanya sama. Indeksnya sudah ada, indeksnya berbeda. Nah nanti akan diumumkan pada waktunya,” jelas Airlangga.

Meski formula UMP 2026 telah final, pemerintah belum mengungkapkan secara rinci besaran kenaikan UMP di tiap provinsi. Airlangga menjelaskan, proses sosialisasi internal masih berjalan sebelum pengumuman resmi dilakukan. Ia menekankan, perubahan indeks tetap mengacu pada indikator ekonomi dan kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan kriteria International Labour Organization (ILO).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, aturan penetapan UMP 2026 tengah digodok melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pengumuman final UMP 2026 akan disampaikan sebelum 31 Desember 2025. Menurut Menaker, UMP 2026 tidak lagi ditetapkan sebagai angka tunggal secara nasional.

Artinya, setiap provinsi maupun wilayah dapat menetapkan besaran upah minimum berbeda, menyesuaikan kondisi ekonomi dan KHL setempat. ’’Karena formula dan regulasinya perlu disesuaikan, pengumuman final UMP 2026 sempat ditunda. Sampai saat ini, angka resmi memang belum ada,” kata Menaker.

Penyesuaian ini dianggap penting mengingat setiap wilayah memiliki kondisi ekonomi, biaya hidup, dan produktivitas yang berbeda. Misalnya, biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah pedalaman. Jika menggunakan satu angka nasional, penghasilan pekerja di kota besar bisa tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

pemerintah tetapkan regulasi ump 2026                             jakarta – pemerintah akhirnya menetapkan regulasi terkait upah minimum provinsi (ump) 2026. menteri koordinator bidang perekonomian (menko perekonomian) airlangga hartarto menyatakan peraturan mengenai ump 2026 telah rampung dibahas dan siap diumumkan kepada publik.
 
hal ini disampaikan airlangga saat ditemui di kantor kemenko perekonomian, jakarta, jumat (5/12). “regulasi sudah diparaf (ditandatangani),” ungkapnya.
 
airlangga menambahkan, perhitungan ump 2026 tetap menggunakan formula yang sama seperti sebelumnya, hanya terdapat perubahan pada indeks yang menentukan besaran upah. ’’ump sudah selesai, formulanya sama. indeksnya sudah ada, indeksnya berbeda. nah nanti akan diumumkan pada waktunya,” jelas airlangga.
 
meski formula ump 2026 telah final, pemerintah belum mengungkapkan secara rinci besaran kenaikan ump di tiap provinsi. airlangga menjelaskan, proses sosialisasi internal masih berjalan sebelum pengumuman resmi dilakukan. ia menekankan, perubahan indeks tetap mengacu pada indikator ekonomi dan kebutuhan hidup layak (khl) berdasarkan kriteria international labour organization (ilo).
 
sebelumnya, kementerian ketenagakerjaan (kemnaker) mengungkapkan, aturan penetapan ump 2026 tengah digodok melalui peraturan pemerintah (pp) sebagai payung hukum. menteri ketenagakerjaan (menaker) yassierli memastikan pengumuman final ump 2026 akan disampaikan sebelum 31 desember 2025. menurut menaker, ump 2026 tidak lagi ditetapkan sebagai angka tunggal secara nasional.
 
artinya, setiap provinsi maupun wilayah dapat menetapkan besaran upah minimum berbeda, menyesuaikan kondisi ekonomi dan khl setempat. ’’karena formula dan regulasinya perlu disesuaikan, pengumuman final ump 2026 sempat ditunda. sampai saat ini, angka resmi memang belum ada,” kata menaker.
 
penyesuaian ini dianggap penting mengingat setiap wilayah memiliki kondisi ekonomi, biaya hidup, dan produktivitas yang berbeda. misalnya, biaya hidup di jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah pedalaman. jika menggunakan satu angka nasional, penghasilan pekerja di kota besar bisa tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
 
regulasi sebelumnya, pp 51 tahun 2023 tentang pengupahan, menetapkan formula perhitungan ump dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alpha. menaker yassierli menekankan, aturan tersebut akan diperbarui melalui pp baru. “amanat dari undang-undang, formula itu dirinci di pp. makanya sekarang kemudian kita sedang menyiapkan pp yang baru,” kata dia.
 
sementara itu, asosiasi pengusaha indonesia (apindo) menilai, kenaikan ump saja tidak cukup untuk memastikan pekerja bisa hidup layak. ketua bidang ketenagakerjaan apindo, bob azam, menekankan peran pemerintah dalam meringankan beban pekerja melalui kebijakan pendukung seperti perpajakan, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial.
 
“tidak semua beban itu harus dilemparkan kepada pengusaha. bisa juga untuk mengurangi itu diperbaiki infrastruktur yang membuat transportasi dan biaya hidup lebih murah,” ujar bob di jakarta. ia menambahkan, pemerintah juga bisa memberikan relaksasi penghasilan tidak kena pajak (ptkp) dan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja
apindo juga mendorong penerapan skema bipartit dalam penentuan ump. melalui mekanisme ini, manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja dapat berunding langsung untuk menyesuaikan upah sesuai kondisi internal perusahaan dan kebutuhan pekerja.
 
selain itu, bob menekankan pentingnya penyesuaian koefisien alpha. untuk wilayah dengan upah minimum yang sudah di atas khl, alpha ideal berada di kisaran 0,1–0,3. sementara bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah khl, alpha diusulkan 0,3–0,5.
 
menurut bob, penentuan ump semata tidak cukup jika tidak didukung kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja. tantangan bagi perusahaan, seperti tingginya incremental capital output ratio (icor) yang berada di atas 6% dan suku bunga tinggi, membuat pengusaha menuntut peran aktif pemerintah.
 
“pemerintah juga berperan untuk memberi kesejahteraan kepada pekerja. jadi jangan semua beban diserahkan kepada pengusaha yang sudah memikul beban demikian beratnya,” tegas bob. apindo menegaskan, kesejahteraan pekerja seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan perusahaan, bukan hanya melalui kenaikan upah minimum.
 
dengan regulasi baru ini, ump 2026 diharapkan dapat mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak tiap wilayah secara lebih adil. pemerintah dan pengusaha sepakat bahwa penyesuaian upah minimum harus berjalan seimbang, memastikan pekerja mendapatkan penghasilan cukup tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 6 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan