Disdikbud dan Dinas PMDT Lampung Tegaskan Evaluasi Kasus Keracunan Program MBG

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 08 Sep 2025 - 20:10

-ILUSTRASI/EDWIN RADAR LAMPUNG-

“Untuk sementara kami masih fokus ke sekolah karena distribusi di satu titik saja banyak tantangannya. Kelompok sasaran lain seperti pondok pesantren, ibu hamil, menyusui, dan balita memang belum tersentuh,” jelasnya.

Secara geografis, seluruh 15 kabupaten/kota di Lampung telah memiliki dapur SPPG. Lampung Timur menjadi daerah dengan jumlah dapur terbanyak (63), disusul Bandar Lampung (58). Sementara Lampung Barat dan Pesisir Barat baru memiliki dua dapur aktif.

Saipul menyebut, minimnya dapur di wilayah tersebut dipengaruhi keterbatasan modal masyarakat serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Untuk daerah terpencil, pemerintah menyiapkan opsi dapur khusus yang dikelola langsung Badan Gizi Nasional (BGN).

Meski capaian belum maksimal, Saipul menegaskan Lampung merupakan provinsi dengan pertumbuhan dapur SPPG tercepat di Sumatera. “Ini bukan soal perlombaan. Kami ingin semua sesuai SOP agar tidak terjadi insiden seperti keracunan massal di daerah lain,” tegasnya.

Program MBG ditargetkan dapat memperbaiki asupan gizi anak-anak sekolah sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda yang sehat dan cerdas. (pip/c1/abd)

disdikbud dan dinas pmdt lampung tegaskan evaluasi kasus keracunan program mbg                            bandarlampung – kasus keracunan program makan bergizi gratis (mbg) kembali terjadi di provinsi lampung. insiden terbaru menimpa sejumlah sekolah di kecamatan sukabumi, termasuk smkn 5 bandarlampung.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lampung thomas amirico menegaskan pihaknya memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan program ini. 
menurutnya, keracunan yang terjadi erat kaitannya dengan peran dan profesionalisme ahli gizi di lapangan.
’’ahli gizi harus fokus melaksanakan tugasnya dengan baik. semua distribusi bahan baku harus dicek, dipastikan fresh dan higienis,” kata thomas, senin (8/9).
ia juga menyarankan agar sayuran disiapkan di tahap akhir proses produksi agar tetap segar saat didistribusikan. selain itu, pihak sekolah dan orang tua murid diharapkan proaktif melaporkan jika menemukan masalah pada makanan mbg.
’’kalau ada temuan, segera sampaikan ke dinas agar kami bisa memberikan rekomendasi kepada sppg maupun badan gizi nasional (bgn),” katanya.
terkait kasus di smkn 5 bandarlampung, thomas menyebutkan sekitar 30 siswa sempat mengalami gejala keracunan. seluruhnya sudah kembali beraktivitas dan menerima kompensasi rp500 ribu per orang dari pihak sppg.
sementara itu, kepala dinas pmdt lampung sekaligus ketua satgas mbg saipul menyampaikan bahwa kasus di sukabumi belum bisa dikategorikan kejadian luar biasa (klb). namun, ia memastikan evaluasi dan sanksi tetap diberikan.
’’dari sekitar 700 porsi makanan yang dibagikan di tiga sekolah, lebih kurang 300 siswa terdampak. kalau ada kasus seperti ini, kewenangan sppi langsung dihentikan. dapur harus off untuk evaluasi bersama bbpom dan dinkes,” jelas saipul.
selama evaluasi, dapur penyedia makanan yang bermasalah tidak boleh beroperasi maupun dibantu dapur sppg lain. “sekolah tidak menerima mbg dari dapur yang sedang off, dan tidak boleh di-backup karena kapasitas sppg lain juga terbatas,” tegasnya.
saipul menambahkan, dapur baru bisa kembali beroperasi setelah terbukti memenuhi standar kebersihan dan kesehatan sesuai rekomendasi instansi terkait.
diketahui juga program makanan bergizi gratis (mbg) di provinsi lampung telah menjangkau 800.677 porsi untuk siswa dari jenjang paud hingga sma sederajat. namun, jumlah ini baru mencakup sepertiga dari total sasaran yang tercatat di data pokok pendidikan (dapodik).
ketua satgas percepatan program mbg lampung sekaligus kepala dinas pmdt, saipul, menjelaskan per 3 september 2025 total sasaran siswa di lampung mencapai 1.987.243 orang. “kami sudah melayani 800.677 siswa. masih ada jarak yang cukup jauh dari total kebutuhan,” kata saipul, senin (8/9/2025).
saat ini, dari 379 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang sudah disahkan, baru 242 dapur yang beroperasi. lampung diperkirakan membutuhkan sekitar 776 dapur untuk bisa menjangkau seluruh sasaran, termasuk siswa, santri pondok pesantren, ibu hamil, menyusui, dan balita.
“untuk sementara kami masih fokus ke sekolah karena distribusi di satu titik saja banyak tantangannya. kelompok sasaran lain seperti pondok pesantren, ibu hamil, menyusui, dan balita memang belum tersentuh,” jelasnya.
secara geografis, seluruh 15 kabupaten/kota di lampung telah memiliki dapur sppg. lampung timur menjadi daerah dengan jumlah dapur terbanyak (63), disusul bandar lampung (58). sementara lampung barat dan pesisir barat baru memiliki dua dapur aktif.
saipul menyebut, minimnya dapur di wilayah tersebut dipengaruhi keterbatasan modal masyarakat serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. untuk daerah terpencil, pemerintah menyiapkan opsi dapur khusus yang dikelola langsung badan gizi nasional (bgn).
meski capaian belum maksimal, saipul menegaskan lampung merupakan provinsi dengan pertumbuhan dapur sppg tercepat di sumatera. “ini bukan soal perlombaan. kami ingin semua sesuai sop agar tidak terjadi insiden seperti keracunan massal di daerah lain,” tegasnya.
program mbg ditargetkan dapat memperbaiki asupan gizi anak-anak sekolah sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda yang sehat dan cerdas. (pip/c1/abd)