Ratusan Honorer Nakes dan Guru di Tulangbawang Ngeluruk Kantor Bupati, Pertanyakan Kejelasan Status

Reporter: Muhammad Zainal Arifin |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 18 Aug 2025 - 13:14

Ratusan honorer R4 menggelar aksi di Kantor Bupati Tulang Bawang usai upacara HUT RI ke-80. Foto: Dok. Honorer R4--

Koordinator aksi Hendrik mengaku belum puas atas jawaban perwakilan dari pemerintah. Mereka masih ingin minta keterangan dan keputusan langsung dari Bupati Tulangbawang atau Sekretaris Daerah.

"Di daerah lain, misalnya Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah, seluruh R4 sudah diajukan menjadi PPPK paruh waktu. Kenapa kita di Tulangbawang tidak bisa," kesalnya.

Ratusan honorer R4 sempat beberapa waktu menunggu kepastian dari Bupati Tulangbawang terkait nasib mereka.

Bahkan, beberapa tenaga honorer R4 yang mengikuti aksi sempat mengejar kendaraan dinas BE 1 T yang meninggalkan kantor bupati sembari berteriak meminta kejelasan nasib mereka.

Aksi para honorer tersebut juga merujuk surat MenPAN-RB tertanggal 8 Agustus 2025 yang menegaskan honorer R4 tidak diusulkan menjadi PPPK paruh waktu, maka mereka berpotensi kehilangan status tanpa kejelasan masa depan.(*)

ratusan honorer nakes dan guru di tulangbawang ngeluruk kantor bupati, pertanyakan kejelasan status                            manggala - ratusan tenaga honorer r4 dari tenaga medis dan guru ngeluruk kantor bupati tulangbawang (tuba) pada hari kemerdekaan ri ke-80, minggu 17 agustus 2025.
diketahui, kategori r4 adalah honorer yang tidak terdata di bkn sehingga sebelumnya tidak punya jalur resmi ke asn.
ratusan honorer r4 tersebut menuntut kejelasan nasib mereka. salah satunya dengan cara membentangkan spanduk-spanduk. 
beberapa spanduk tersebut bertuliskan "menuntut kejelasan seluruh r4 kabupaten tulangbawang. nasib diujung tanduk. jerit payah tidak dihargai hanya dianggap angin lalu".
kedatangan para tenaga kesehatan dan guru r4 tersebut tidak lain yakni ingin langsung bertemu dengan bupati tulangbawang, qudrotul ikhwan, untuk menyampaikan aspirasi mereka.
koordinator aksi, hendrik frans ariansyah mengatakan, ratusan honorer r4 tersebut datang ingin menyuarakan nasib mereka dan berharap dapat diajukan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
"kedatangan kami di sini untuk meminta kepada bapak bupati tulangbawang, agar dapat mengajukan seluruh honorer r4 sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu," tegasnya.
ratusan honorer itu ngeluruk ke halaman kantor bupati tepat usai upacara peringatan hut ri ke-80.
oleh beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan, kedatangan mereka kemudian diarahkan ke kantor badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (bkpp) setempat.
dalam kesempatan itu, perwakilan honorer r4 kemudian menyampaikan aspirasinya di kantor bkpp. 
mereka diterima dan disambut oleh kepala bkpp andi supriadi, kepala dinas pendidikan m. ami balaw dan kepala dinas kesehatan fatoni.
meski ada mediasi, sayangnya belum ada solusi dan titik temu antara para honorer r4 dengan pejabat teras di tulangbawang tersebut.
pada kesempatan ini, kepala dinas kesehatan fatoni mengatakan, mereka menerima aspirasi para honorer r4 untuk disampaikan kepada bupati tulangbawang. 
"kami belum bisa memberikan keterangan. nanti disampaikan langsung oleh pak sekda usai upacara penurunan bendera," kata fatoni.
koordinator aksi hendrik mengaku belum puas atas jawaban perwakilan dari pemerintah. mereka masih ingin minta keterangan dan keputusan langsung dari bupati tulangbawang atau sekretaris daerah.
"di daerah lain, misalnya kabupaten lampung utara dan lampung tengah, seluruh r4 sudah diajukan menjadi pppk paruh waktu. kenapa kita di tulangbawang tidak bisa," kesalnya.
ratusan honorer r4 sempat beberapa waktu menunggu kepastian dari bupati tulangbawang terkait nasib mereka. 
bahkan, beberapa tenaga honorer r4 yang mengikuti aksi sempat mengejar kendaraan dinas be 1 t yang meninggalkan kantor bupati sembari berteriak meminta kejelasan nasib mereka.
aksi para honorer tersebut juga merujuk surat menpan-rb tertanggal 8 agustus 2025 yang menegaskan honorer r4 tidak diusulkan menjadi pppk paruh waktu, maka mereka berpotensi kehilangan status tanpa kejelasan masa depan.(*)