Tercatat 5.700 Desa Gelap tanpa Listrik

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 01 Aug 2025 - 21:24

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat membuka perhelatan Energi Mineral Festival di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7).--FOTO BERITASATU.COM/JAYANTY NADA SHOFA

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menambahkan, integrasi data ini juga menjadi dasar penyusunan insentif untuk menarik investasi dan meningkatkan produksi migas nasional.

“Insentif yang bisa diberikan, stimulus untuk mengundang investor dan produksi migas,” tutur Djoko.

Sebelumnya, dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Rabu (30/7/2025), Bahlil juga menyoroti ketimpangan akses listrik, terutama di kawasan timur Indonesia.

“Indonesia sudah merdeka sejak 1945, tetapi sampai hari ini masih ada sekitar 5.700 desa yang belum teraliri listrik. Bahkan, ada sekitar 4.400 dusun yang masih gelap,” ungkap Bahlil.

Ia mengisahkan pengalamannya saat kunjungan kerja ke Papua, di mana masih banyak warga menggunakan pelita sebagai sumber penerangan. Kondisi itu mengingatkannya pada masa kecil di Seram Timur, Maluku.

“Ini menyentuh saya secara pribadi,” ujarnya.

Bahlil menekankan, akses listrik merupakan hak setiap warga negara dan menjadi pondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

“Ini bukan sekadar soal lampu, tetapi soal keadilan sosial. Anak-anak di pelosok juga berhak belajar di bawah cahaya listrik, bukan pelita,” ungkapnya. (beritasatu.com/c1)

tercatat 5.700 desa gelap tanpa listrik                            jakarta - menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia menegaskan pentingnya penyelesaian program listrik masuk desa agar tidak terus menjadi persoalan berulang. ia mengusulkan skema pembiayaan jangka panjang dan perencanaan terukur untuk mempercepat elektrifikasi di ribuan desa yang belum memiliki akses listrik.
pernyataan itu disampaikan bahlil setelah bertemu dengan menteri keuangan sri mulyani indrawati di jakarta, kamis (31/7). dalam pertemuan tersebut, bahlil membahas tiga hal penting, termasuk kebutuhan pendanaan untuk program listrik desa.
 
’’bukan permintaan tambahan anggaran, tetapi anggarannya harus disiapkan untuk listrik desa. kita bicaranya jangka panjang, supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif, yang terukur dan tidak boleh diulangi-ulangi lagi,” tegasnya.
 
menurut bahlil, saat ini masih ada sekitar 5.700 desa, 4.400 dusun, dan 68 titik lainnya yang belum mendapatkan aliran listrik. ia menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan penambahan dana, melainkan komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran secara konsisten.
’’target bapak presiden kan kurang lebih lima tahun harus selesai. itu yang tadi kita bahas sama ibu menkeu,” ujarnya.
 
selain membahas elektrifikasi desa, bahlil juga menyinggung optimalisasi penerimaan negara melalui integrasi dan sinergi data antarkementerian. kerja sama ini melibatkan pertukaran informasi antara direktorat jenderal pajak, ditjen minerba, dan skk migas.
 
wakil menteri keuangan anggito abimanyu menilai, kolaborasi tersebut krusial untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor strategis seperti pertambangan dan migas.
 
“antara ditjen pajak dan dirjen minerba, juga ditjen pajak dengan skk migas dalam rangka pertukaran data, pertukaran informasi, melakukan joint analysis, sampai dengan penagihan bersama,” jelas anggito.
 
kepala skk migas djoko siswanto menambahkan, integrasi data ini juga menjadi dasar penyusunan insentif untuk menarik investasi dan meningkatkan produksi migas nasional.
 
“insentif yang bisa diberikan, stimulus untuk mengundang investor dan produksi migas,” tutur djoko.
 
sebelumnya, dalam acara energi mineral festival 2025 di hutan kota plataran, jakarta, rabu (30/7/2025), bahlil juga menyoroti ketimpangan akses listrik, terutama di kawasan timur indonesia.
 
“indonesia sudah merdeka sejak 1945, tetapi sampai hari ini masih ada sekitar 5.700 desa yang belum teraliri listrik. bahkan, ada sekitar 4.400 dusun yang masih gelap,” ungkap bahlil.
 
ia mengisahkan pengalamannya saat kunjungan kerja ke papua, di mana masih banyak warga menggunakan pelita sebagai sumber penerangan. kondisi itu mengingatkannya pada masa kecil di seram timur, maluku.
 
“ini menyentuh saya secara pribadi,” ujarnya.
 
bahlil menekankan, akses listrik merupakan hak setiap warga negara dan menjadi pondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
 
“ini bukan sekadar soal lampu, tetapi soal keadilan sosial. anak-anak di pelosok juga berhak belajar di bawah cahaya listrik, bukan pelita,” ungkapnya. (beritasatu.com/c1)