Pemkab Mesuji Warning Perusahaan untuk Patuhi Aturan UMK

Reporter: Ardian Mukti |

Editor: Agung Budiarto |

Sabtu , 16 Dec 2023 - 01:25

Ilustrasi UMK -DOK JPNN -

pemkab mesuji warning perusahaan untuk patuhi aturan umk                             mesuji -  upah minimum kabupaten (umk) mesuji 2024 sudah ditetapkan sebesar rp2.903.310,2. terkait itu, puluhan perusahaan di mesuji diminta mematuhi kebijakan tersebut.
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) mesuji najmul fikri mengatakan umk mesuji 2024 sebesar rp2.903.310,2 per bulan. besaran umk tersebut efektif berlaku per 1 januari 2024 dan seluruh perusahaan karenanya wajib melaksanakan ketentuan upah minimum dimaksud.
kiki -sapaan akrabnya memaparkan, ada sekitar 37 perusahaan berskala besar yang ada di kabupaten mesuji dan 12 perusahaan menengah.
selain itu besaran umk tahun 2024 juga sudah disosialisasikan pada perusahaan dan serikat pekerja dan buruh yang ada di mesuji.
diberitakan sebelumnya pemerintah provinsi lampung telah menetapkan umk mesuji tahun 2024.
baca juga:baru menikah, empat personel diwarning wakapolres tulang bawang 
umk tersebut tertuang dalam keputusan gubernur lampung nomor : g/736/v.08/hk/2024 tentang penetapan upah minimum kabupaten mesuji tahun 2024, yang ditandatangani gubernur lampung arinal djunaidi (30 november 2023).
dalam keputusan gubernur tersebut, umk kabupaten mesuji 2024 sebesar rp2.903.310,2 perbulan. 
diketahui, batas akhir penetapan upah minimum kabupaten/kota (umk) tahun 2024 adalah, jumat (30/11).
untuk kabupaten/kota di provinsi lampung, ada 11 kabupaten/kota yang memiliki dewan pengupahan.
dari usulan yang masuk ke provinsi lampung, dewan pengupahan lampung menerima usulan umk dari lima kabupaten/kota.
baca juga:pemkab tanggamus dan pemprov lampung kebut pelaksanaan program p3dn
kelimanya adalah kota bandar lampung, kota metro, kabupaten way kanan, mesuji, dan kabupaten lampung selatan.
sementara untuk enam kabupaten, yaitu lampung tengah, lampung timur, lampung utara, tulang bawang, dan tulang bawang barat mengikuti ump lampung tahun 2023 belum.
usulan umk keenam kabupaten tersebut tidak ditetapkan surat keputusan (sk) gubernur lampung karena hasil perhitungan dewan pengupahan masih dibawah ump lampung tahun 2024.
umk lampung tahun 2024 berdasarkan sk gubernur lampung nomor : g/ 694/ v.08/ hk/ 2023 sebesar rp 2.716.497,00 atau naik rp 83 ribu (3,16 persen).
kepala dinas tenaga kerja (disnaker) lampung agus nompitu mengatakan, penetapan umk tahun 2024 ini akan berlalu mulai 1 januari 2024.
dimana kata agus nompitu, kabupaten/kota di provinsi lampung yang memiliki dewan pengupahan telah melaporkan hasil perhitungan umk 2024 ke disnaker lampung.
baca juga:pemkab tubaba gandeng bulog sediakan 10 ton beras untuk operasi pasar 
usulan bupati/wali kota terkait umk tahun 2024 itu dibahas oleh dewan pengupahan provinsi lampung untuk disesuaikan dengan regulasi di pp nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
menurut agus nompitu, penetapan umk memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta nilai alfa yang merupakan wujud indeks tertentu.
nilai alfa ini yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30. 
"penentuan alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja," ujar agus nompitu, kamis (30/11).
setelah dibahas oleh dewan pengupahan provinsi hasilnya disamping kepada gubernur untuk ditetapkan melalui surat keputusan (sk) gubernur lampung terkait umk yang ada di lampung.
lanjut agus nompitu, dari 15 kabupaten/kota di lampung, hanya lima kabupaten/kota yang diterbitkan sk umk tahun 2024 oleh gubernur lampung.
kemudian enam kabupaten tidak diterbitkan sk umk tahun 2024 karena hasil perhitungan umk nya masih dibawah penetapan ump lampung tahun 2024.
"maka acuannya keempat kabupaten ini menggunakan ump lampung tahun 2024. karena umk tidak boleh lebih rendah dari ump," ungkapnya.
"enam kabupaten ini meskipun sudah menggunakan formulir penghitungan sesuai pp 51 tahun 2023 angkanya tetap dibawah nilai ump lampung tahun 2023," terangnya.
begitu juga dengan empat kabupaten yang tidak memiliki dewan pengupahan, yaitu pesawaran, pringsewu, tanggamus, dan pesisir barat akan mengikuti ump lampung 2024.
setelah terbit umk, disamping agus nompitu pihaknya akan segera mengirimkan sk tersebut ke bupati dan wali kota serta dewan pengupahan untuk disampaikan kepada seluruh pemberi kerja atau perusahaan.
agar umk tahun 2024 ini dapat berlaku mulai 1 januari 2024 sudah mulai dibayarkan.
pihaknya pun terus mendorong empat kabupaten yang belum memiliki dewan pengupahan segera membentuknya.
"sudah berkali-kali kita sampaikan dan juga sudah dikirim surat gubernur supaya segera bentuk," ucapnya.
"diluar empat ini ada kabupaten lampung barat yang sudah memiliki dewan pengupahan tapi sudah habis masa berlaku. ini harus diperbaharui," ungkapnya. (muk/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Minggu 17 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan