DPRD Pesawaran Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan Rekomendasi atas LHP BPK Terkait Laporan Keuangan Pemkab

Reporter: decky |

Editor: decky |

Kamis , 12 Jun 2025 - 17:22

DPRD Kabupaten Pesawaran menggelar rapat paripurna menyampaikan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2024, Selasa, 10 Juni 2025.-Foto ist-

dprd pesawaran gelar rapat paripurna, sampaikan rekomendasi atas lhp bpk terkait laporan keuangan pemkab                            dprd kabupaten pesawaran menggelar rapat paripurna menyampaikan rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2024, selasa, 10 juni 2025.
rapat yang dipimpin ketua dprd achmad rico julian ini menghasilkan sejumlah catatan penting, termasuk soal capaian pendapatan asli daerah (pad).
--
baca juga:pemkab pesawaran konsisten wujudkan tata kelola keuangan transparan
rico menyampaikan dprd sepakat membentuk panitia khusus (pansus) apbd guna menggali potensi pad agar keuangan daerah lebih sehat.
“kami harus bergerak cepat, jangan sampai kehilangan momentum. setelah paripurna ini, pansus akan segera dibentuk,” tegas rico.
--
baca juga:dprd pesawaran gelar rdp bahas sengketa lahan umbul langka
juru bicara badan anggaran dprd, fahmi fahlevi, menyampaikan enam poin rekomendasi kepada pemkab pesawaran, antara lain:
pertama, menindaklanjuti temuan bpk oleh masing-masing opd, dan melaporkannya kembali ke bpk dan dprd paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
--
baca juga:kepala pekon di pringsewu ramai-ramai kembalikan uang kerugian negara kasus bimtek 
berikutnya, meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan didukung sdm yang mumpuni dan mendorong opd menyusun laporan keuangan yang terukur untuk menghindari potensi persoalan hukum.
lalu komisi-komisi di dprd akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai bidangnya.
--
baca juga:bupati dendi dorong bakat anak muda lewat e-sports
poin selanjutnya, menyelesaikan perbedaan persepsi antara badan anggaran dprd dan pemkab, yang diminta ditindaklanjuti oleh sekda.
serta merekomendasikan pembentukan pansus untuk mengevaluasi kinerja pendapatan daerah, menyusul tidak tercapainya target pad 2024.
baca juga: indonesia berpeluang jadi pusat kripto asia
sementara itu, bupati pesawaran dendi ramadhona melalui sambutan yang dibacakan sekda wildan menyampaikan apresiasi atas kerja sama dprd dan seluruh pihak sehingga pemkab meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari bpk selama sembilan tahun berturut-turut, sejak 2016 hingga 2024.
baca juga: dana untuk kopdes merah putih rp250 t bukan dari apbn
“opini wtp ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan. temuan dan rekomendasi bpk akan kami tindak lanjuti tepat waktu,” ujar wildan.
bupati juga meminta seluruh opd bekerja serius dalam menindaklanjuti rekomendasi bpk demi peningkatan tata kelola keuangan daerah. (*)