Sebelas Kali Raih WTP, Bukti Pemprov Lampung Konsistensi Tata Kelola Keuangan yang Kredibel

RADAR LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Capaian ini menandai sebelas kali berturut-turut (2014–2024) Pemprov Lampung mempertahankan predikat tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan daerah.

Lebih dari sekadar simbol administratif, raihan opini WTP ini merupakan refleksi dari konsistensi dan keteladanan dalam membangun tata kelola yang kredibel.

BACA JUGA:Pemprov Lampung Raih WTP ke-11, Gubernur Sebut Cermin Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik

Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Lampung tak hanya patuh pada regulasi, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan publik.

Hal ini diungkapkan oleh Dr. Saring Suhendro Pengamat Keuangan Publik.

Dalam perspektif Good Governance, keberhasilan meraih WTP berturut-turut dapat dibaca sebagai implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik—akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas birokrasi.

Sementara itu, dari sudut pandang Stewardship Theory, capaian ini mencerminkan bahwa aparatur birokrasi tidak hanya bekerja secara teknokratis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap pengelolaan dana publik.

Jika ditilik dari kerangka institutional isomorphism, keberhasilan ini juga mencerminkan proses konvergensi tata kelola daerah menuju praktik kelembagaan yang profesional, terstandar, dan sesuai ekspektasi publik atas akuntabilitas negara. Dengan kata lain, opini WTP bukan sekadar hasil kepatuhan administratif, tetapi juga buah dari internalisasi nilai-nilai efisiensi dan integritas kelembagaan.

Opini WTP diberikan BPK bukan hanya karena tidak ditemukannya salah saji material, melainkan karena laporan keuangan dinilai andal dan disusun melalui proses manajerial yang tertib dan sistematis.

BACA JUGA:Good Job! Pemprov Lampung Raih Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut

Proses panjang mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan diuji dalam penilaian tersebut.

Dibalik capaian sebelas tahun itu, tersimpan ikhtiar berkelanjutan Pemprov Lampung dalam menindaklanjuti temuan auditor, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun budaya birokrasi yang adaptif dan solutif. Penilaian BPK pun tidak semata-mata melihat format laporan keuangan, melainkan juga perbaikan sistemis yang konsisten dari waktu ke waktu.

Perlu ditegaskan, opini WTP tidak berarti sepenuhnya bebas dari kemungkinan fraud atau penyimpangan. Namun, predikat ini tetap menjadi indikator penting bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah telah berada di jalur yang benar.