Ketua Bawaslu Usul Pemilu dan Pilkada Tidak Digelar di Tahun yang Sama

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengusulkan agar pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dilaksanakan pada tahun yang sama. Menurutnya, pelaksanaan serentak seperti pada 2024 menimbulkan banyak kendala teknis dan menyulitkan penyelenggara.
’’Kami harap pemilu dan pemilihan tidak disamakan. Akan lebih baik jika pelaksanaannya dipisah atau ada jeda waktu. Pada 2024 lalu, tahapan pemilu dan pilkada berjalan beririsan, sehingga penyelenggara hanya punya sedikit waktu,” ujar Bagja saat memberikan sambutan dalam Tasyakuran HUT ke-17 Bawaslu, di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Bagja mengatakan, usulan pemisahan jadwal pemilu dan pilkada telah disampaikan kepada pemerintah, Komisi II DPR RI, serta para pemangku kepentingan lainnya. Hingga kini, Bawaslu masih menunggu tanggapan dari berbagai pihak tersebut.
“Semoga bisa diselesaikan dengan baik dan menghasilkan keputusan terbaik. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara pemilu bersama para stakeholder terkait,” tambahnya.
Memasuki usia ke-17 tahun, Bagja juga berharap Bawaslu semakin matang dan profesional dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya independensi dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
“Memasuki usia 17 tahun, Bawaslu semakin dewasa. Sudah merasakan pahit, getir, suka, dan duka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ada banyak pengalaman dan pembelajaran selama perjalanan ini,” ucapnya.
Acara tasyakuran HUT ke-17 Bawaslu turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk para pimpinan Bawaslu dari berbagai periode. Hadir antara lain Wahidah Suaib dan Nunung Widyaningsih (2008–2012), Nelson Simanjuntak dan Nasrullah (2012–2017), serta Abhan dan Ratna Dewi Pettalolo (2017–2022).
Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin, Anggota KPU August Mellaz, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. (bwl/c1/abd)