Urgensi Skeptisisme Rakyat kepada Pemerintah

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Tim Redaksi |

Rabu , 16 Apr 2025 - 19:42

ILUSTRASI Urgensi Skeptisisme Rakyat kepada Pemerintah-Foto Maulana Pamuji Gusti/Harian Disway-

urgensi skeptisisme rakyat kepada pemerintah                            oleh: mohammad rozi*
tibalah kita di suatu masa rezim penguasa yang dalam satu dekade lebih mendapat dukungan tak biasa dari rakyatnya. tak biasa, anomali. sebab, itu hampir tak terjadi di masa-masa sebelumnya. 
sangatlah aneh, ketika pelbagai indikator pembangunan menunjukkan neraca negatif, dukungan tetap menguat. barulah tidak aneh ketika ternyata dukungan tersebut diketahui bersifat created, ciptaan, alias tidak genuine. 
tanpa ada dorongan-dorongan yang bersifat rekayasa, seperti aneka kebijakan populer –pengerahan para pendengung pada aneka platform linimasa –sesungguhnya dukungan itu tidak akan pernah ada. ataupun kalau ada, itu dalam batas kenormalan. 
baca juga:tahun 2025 ijd akan turun ke lampung 
ada beberapa kekeliruan dari perilaku dukungan terhadap pemerintah. 
pertama, pendukung pemerintah cenderung menganggap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti baik. tidak terlalu menjadi masalah jika memang kebijakan dibuat berdasarkan pertimbangan teknokratis. 
namun, jika kebijakan muncul dari kepentingan nonteknokratis, dampaknya bisa berisiko tinggi, destruktif, bahkan bisa mengakibatkan terjadinya failed state.
kedua, disebabkan kepentingan menampakkan yang baik-baik dari pemerintah, pendukung pemerintah kerap melakukan manipulasi fakta untuk membentuk opini publik. itu semua dilakukan demi membenarkan setiap kebijakan pemerintah. yang mungkin tidak disadari, dampak dari upaya itu adalah makin lemahnya fungsi check and balance dari publik. 
akibat terusannya, kebijakan yang dilakukan pemerintah bisa menjadi tidak relevan bagi kesejahteraan rakyat selain hanya memberikan keuntungan-keuntungan politis. 
ketiga, para pendukung pemerintah cenderung tidak mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah. sebagai kewajaran hidup bernegara, tidak ada pemerintahan yang sempurna. dengan demikian, ragam kesalahan dalam membuat kebijakan sangat mungkin terjadi. 
di sanalah perlunya dibuka ruang-ruang dialog, apakah di kalangan elite sendiri, para akademisi, atau publik secara umum. menutup-nutupi kesalahan justru akan merusak akuntabilitas dari pemerintahan itu sendiri.
keempat, kerap kali pendukung pemerintah membuat narasi bahwa para pengkritik pemerintah tidak nasionalis. tentu hal tersebut adalah sebuah pandangan nasionalisme sempit, yang mengabaikan hak-hak warga negara untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan cara mempertanyakan kebijakan. 
juga, itu merupakan sebuah pandangan yang melupakan kenyataan bahwa pemerintah itu berbeda dengan negara. 
cek kosong
untuk kelangsungan hidup bernegara, tentu situasi itu sangat berbahaya. dukungan tanpa reserve pada level tertentu menyebabkan elite penguasa membuat kebijakan sesuka hati. ibaratnya, rakyat (pendukung) memberikan cek kosong kepada orang yang dipilihnya. 
apa yang terjadi dengan ”mohon izin bangun ikn” pada 2019 adalah contoh nyata cek kosong itu. dengan kekuasaan penuh, termasuk penguasaan ruang parlemen, presiden saat itu sangat determinan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota. dampaknya adalah babak belurnya anggaran belanja negara yang efeknya terasa sampai sekarang. 
cek kosong bernama ikn tersebut tampaknya diulang presiden saat ini yang membuat danantara. sepanjang kampanye, hal itu tak pernah disebut-sebut. namun, begitu kekuasaan sudah digenggam tangan, tiba-tiba saja kebijakan yang menimbulkan gejolak ekonomi dengan risiko hebat itu melenggang hampir tanpa hambatan. 
sekadar kilas balik pada kronik reformasi 1998. malam menjelang pergantian kepemimpinan dari soeharto ke habibie, beberapa intelektual berkumpul di rumah malik fadjar. mereka membuat konferensi pers dan membacakan pernyataan berisi ”mandat” alias agenda-agenda yang harus dikerjakan pemerintahan baru. 
nurcholish madjid mengatakan apa yang mereka lakukan adalah agar presiden baru menjalankan pemerintahan tidak dengan membawa cek kosong, yang diisi sesuka hatinya. 
mengontrol kekuasaan
perlu saya kutip lagi quote terkenal tentang kekuasaan yang dihafal banyak orang. ”power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. itu kata sejarawan lord acton. kekuasaan cenderung koruptif dan kekuasaan absolut pasti koruptif. oleh karena itu, kekuasaan butuh dikontrol dan dibatasi.   
jauh hari pendiri amerika serikat thomas jafferson menyampaikan pandangan progresifnya tentang peran rakyat sebagai sistem kontrol. 
”pemerintah yang paling baik adalah pemerintah yang paling sedikit dipercaya dan bahwa rakyat harus selalu waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.”
pendiri amerika serikat yang lain, james madison, memiliki pemahaman senapas. ”jika malaikat yang memerintah manusia, maka tidak diperlukan kontrol eksternal atau internal terhadap pemerintahan.”
agak berbeda arah, dua filsuf dan penulis beda abad john locke dan eric blair (nama asli george orwell) ”menyepakati” hal yang sama tentang pemerintah. menurut mereka, skeptisisme terhadap pemerintah itu sangat diperlukan sebagai cara untuk menjaga kebebasan dan hak-hak rakyat.
mengapa skeptisisme?
mengurai sari pemikiran filosofis di atas, ada beberapa alasan mengapa diperlukan sikap skeptis pada pemerintah. 
pertama, pemerintah memiliki kekuasaan yang besar dan dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut jika tidak ada kontrol yang efektif. sikap skeptis akan membuat pemerintah selalu merasa diawasi dan menjadi lebih berhati-hati untuk tidak larut dengan atmosfer kekuasaan. 
kedua, dengan skeptis, rakyat berada dalam posisi mempertanyakan dan memastikan bahwa setiap yang dibuat pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat. dengan demikian, potensi adanya kebijakan yang merugikan dapat dihindarkan. 
ketiga, jika rakyat bersikap skeptis, seharusnya pemerintah akan berlaku mematut diri. dengan begitu, pemerintah akan terus-menerus memperbaiki kualitas kinerjanya sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. 
keempat, sikap skeptis rakyat juga akan mendorong pemerintah menjalankan pengelolaan negara secara lebih transparan dan akuntabel. itu pada saatnya akan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. 
kelima, skeptis juga membantu melindungi hak-hak rakyat dan memastikan bahwa pemerintah tidak melanggar hak-hak tersebut. itu memperkuat demokrasi sekaligus meningkatkan kualitas hidup rakyat. sebab, pemerintah yang baik seharusnya melayani rakyat, bukan sebaliknya.
pada akhirnya, skeptisisme itu harus dilakukan secara seimbang –tidak berarti menolak segala hal dari pemerintah tanpa alasan, tetapi mempertanyakan dengan logika dan bukti. 
bahwa sikap skeptis sangat dibutuhkan untuk merawat kewarasan dalam hidup bernegara. pemerintah harus membuka diri dan membiarkan rakyat menjalankan fungsi kontrol atas berlangsungnya setiap kebijakan yang mereka buat. 
jangan lagi merekayasa dukungan artifisial yang justru menghambat fungsi kontrol dari rakyat. ya, kepada pemerintah rakyat memberikan kepercayaan, tapi kepada mereka juga rakyat akan mempertanyakan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 20 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan