DPR Desak KPU Bertanggung Jawab atas Bentrokan Berdarah di Pilkada Puncak Jaya

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya 12 korban jiwa dalam bentrokan terkait Pilkada Puncak Jaya, Papua Tengah. Ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dan memastikan proses demokrasi di wilayah tersebut berjalan secara damai.
Rahmat menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mampu memberikan penjelasan mengenai langkah preventif yang telah dilakukan untuk mengantisipasi kekerasan dalam Pilkada di daerah rawan konflik seperti Puncak Jaya.
“Mengapa bentrokan masih terjadi hingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materi lainnya?” ujar Rahmat melalui pernyataan tertulisnya, Senin (7/4/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara KPU dengan aparat keamanan, seperti TNI dan Polri. Menurutnya, seluruh pihak terkait perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana pengamanan pilkada dilakukan, serta sejauh mana upaya pencegahan konflik sudah diterapkan.
“Tak hanya itu, KPU juga harus bisa memberikan jaminan bahwa Pilkada Puncak Jaya selanjutnya akan berlangsung aman,” tegas legislator dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat ini.
Rahmat menekankan bahwa pilkada seharusnya menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang akan membangun daerah, bukan ajang adu kekuatan yang justru menimbulkan kekerasan.
“Sayangnya, proses demokrasi kita masih sering jauh dari semangat adu gagasan. Yang terjadi justru bentrokan antarpendukung, yang mencederai makna demokrasi itu sendiri,” tutupnya.
Pilkada Puncak Jaya sebelumnya diwarnai bentrokan antarpendukung pasangan calon yang menyebabkan 12 orang tewas dan ratusan luka-luka, memicu keprihatinan berbagai pihak termasuk DPR RI.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai mempersiapkan retret tahap kedua untuk kepala daerah terpilih hasil pilkada, menyusul pemungutan suara ulang (PSU) yang telah dimulai di sejumlah daerah.
Pada pertengahan Maret lalu, empat daerah telah menggelar PSU, yaitu Siak, Magetan, Bangka Barat, dan Barito Utara. Bulan ini, PSU akan dilaksanakan di 14 daerah lain. Sementara lima daerah lainnya menyusul pada bulan Mei dan Agustus.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa persiapan retret sudah dimulai, termasuk pemilihan waktu dan tempat. “Ini segera, begitu kepala daerah terpilih masuk, harus secepatnya. Karena memang setelah Lebaran,” ujarnya di Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Untuk lokasi, Bima menyebutkan ada beberapa alternatif, salah satunya adalah Akademi Militer Magelang seperti yang dilakukan pada gelombang pertama. Namun, karena peserta pada gelombang kedua tidak sebanyak gelombang pertama, konsep pelaksanaannya akan disesuaikan.
“Karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama, maka konsepnya pun menyesuaikan,” tambahnya.
Meski jumlah peserta lebih sedikit, Bima menegaskan bahwa pelaksanaan retret tetap akan maksimal. Pembekalan ini dianggap penting, tidak hanya untuk mengelola pemerintahan, tetapi juga untuk menyamakan persepsi dalam mensukseskan program-program prioritas pemerintah.
Mengenai apakah retret untuk daerah yang menggelar PSU akan dilaksanakan bersamaan, Bima mengungkapkan bahwa hal itu masih belum dapat dipastikan. Jika waktu PSU di beberapa daerah terlalu berjauhan, retret bisa dilakukan terpisah.
“Karena waktunya belum pasti, kita tuntaskan dulu yang sudah pasti selesai,” katanya.
Bima juga memastikan bahwa anggaran untuk retret tidak menjadi masalah. “Kemendagri masih memiliki cadangan dana yang cukup untuk itu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengingatkan agar kepala desa tetap netral selama pelaksanaan PSU. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dapat berujung pada pembatalan hasil PSU oleh Mahkamah Konstitusi.
“Kepala desa harus jaga diri dan perilaku. Tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” ujarnya.
Bagja juga mengimbau agar kepala desa tidak menyukai, membagikan, atau memberi komentar di media sosial terkait paslon tertentu, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum jika terbukti melanggar. “Saya harap tidak ada kades yang melanggar,” tambahnya.
Sebelumnya, Sebanyak 46 kepala daerah dilaporkan tidak menghadiri pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membeberkan, mereka absen tanpa keterangan, meskipun panitia telah memberi opsi untuk mengirimkan perwakilan jika tidak bisa hadir langsung.
’’Jika memang ada alasan tertentu yang membuat kepala daerah berhalangan hadir, kami meminta mereka mengirim wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang,” ujar Bima, dikutip pada Minggu (23/2).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya kegiatan retret yang digelar sejak Sabtu (22/2).
Menurutnya, orientasi bagi wali kota atau bupati bukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan bagi daerah sendiri. Tujuannya agar para pemimpin baru tersebut memiliki bekal cukup dalam menjalankan tugas selama lima tahun ke depan.
’’Saya tegaskan, ini bukan kepentingan pusat. Ini kepentingan kepala daerah agar mereka siap menjalankan tugasnya. Selain itu, penting bagi mereka untuk mengenal satu sama lain,” kata Tito.
Namun, ketidakhadiran puluhan kepala daerah ini ternyata didominasi oleh kader PDIP. Hal ini terjadi setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar para kader menunda keberangkatan mereka ke Magelang.
Arahan dari Megawati muncul tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Situasi itu memunculkan spekulasi bahwa ketidakhadiran para kada bukan sekadar urusan administrasi, melainkan terkait dinamika politik yang tengah berkembang.
Belum ada keterangan lebih lanjut dari PDIP mengenai alasan di balik arahan tersebut. Sementara itu, agenda retret di Akmil Magelang tetap berlangsung tanpa kehadiran mereka.
Terpisah, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, memasuki hari ketiga retreat pada Minggu (23/2), masih ada puluhan kepala daerah belum bergabung. “Ya, yang belum bergabung 47 ya, silakan, teman-teman hitung sendiri lah. Ya kira-kira yang sudah ada di dalam ini ada berapa. Begitu ya,” kata Bima di Akmil.
Bima tak menampik, ada komunikasi dengan kepala daerah yang masih absen ikut retreat. Ia menyebut, kepala daerah yang belum bergabung retreat, sebenarnya ingin ikut bergabung termasuk dari PDIP. Hanya saja kapan mereka gabung, Bima tidak bisa memastikannya.
“Ya hasil pembicaraan seperti tadi. Ada keinginan untuk bergabung segera ya kita tunggu saja,” kata Bima.
 “Ya, tapi kalau berbicara itu kalau teman-teman tadi bertanya kan, ya apakah PDIP sudah bergabung begitu? Ya, kalau dari data yang ada, ya tentunya kan sebagian juga sudah ada di sini bersama-sama kan,” tambah dia.
“Saya tidak berani pastikan soal waktu jumlah begitu. Tapi rasanya mungkin akan ada yang juga menambah untuk bergabung di sini,” kata Bima.
’’Kita selalu berharap semua teman yang belum bergabung, bergabung ya, tapi saya mendengar ada kemungkinan juga bertahap bergabung, tapi jumlahnya atau tidak, kita enggak tahu. Iya, kita belum bisa pastikan,” tutup Bima. (ant/c1/abd)