Koperasi, Usaha Berbasis Budaya

koperasi, usaha berbasis budaya oleh: ezrinal azis pemerintah baru-baru ini mencanangkan program yang cukup fenomenal, yaitu berdirinya 70.000 koperasi di desa (program koperasi desa merah putih). langkah ini disinergikan dengan program makan bergizi gratis (mbg) yang merupakan program unggulan presiden prabowo subianto. logikanya mbg bisa menjadi lokomotif bagi bergeraknya gerbong-gerbong ekonomi rakyat melalui koperasi yang akan mengelola pertanian rakyat antara lain untuk memenuhi kebutuhan mbg yang merupakan output atau pasar yang pasti dan didukung anggaran pemerintah. menteri koperasi budi ari dalam sambutannya pada rapat anggota tahunan koperasi bmi group mengungkap dan menyadari bahwa kontribusi koperasi indonesia dalam perekonomian nasional saat ini masih sangat minim. baca juga:guru program lampung mengajar harus dibekali fasilitas berdasarkan data memang kontribusi koperasi indonesia adalah 5 persen (sumber lain menyebut bahkan kurang dari 1 persen) terhadap pendapatan domestik bruto (pdb) nasional, sementara di berbagai negara baik negara maju maupun berkembang angkanya di atas 10 persen bahkan ada yang mencapai di atas 20 persen.  program 70.000 koperasi desa merah putih kiranya dimaksudkan untuk mendongkrak peran koperasi di indonesia sekaligus merealisasikan pesan moral konstitusi kita yang mengamanatkan agar koperasi menjadi sokoguru perekonomian bangsa.  pesan moral ini berdiri di atas keyakinan bahwa hanya dengan demokrasi ekonomi (dalam wujud koperasi) keadilan sosial akan terwujud karena kesenjangan ekonomi dapat dikikis melalui pemerataan pengahasilan. hal ini dapat dilihat dari rendahnya gini ratio di negara negara di mana koperasinya menjadi pelaku ekonomi yang dominan seperti negara negara skandinavia. di finlandia misalnya peran koperasi berkontribusi 21 persen terhadap pdb nasional, hasilnya gini ratio di negara tersebut sangat rendah yaitu 25,7 persen (tahun 2021) sudah barang tentu rencana besar di atas (kopkar merah putih) mendapat tanggapan yang beragam. aktivis koperasi suroto mengingatkan akan kegagalan kud di era orde baru yang disinyalir karena lemahnya manajerial kud. bisa dimaklumi karena koperasi adalah aktivitas usaha yang memerlukan skil manajerial dan entrepreunership tertentu terkait distribusi, pemasaran, sdm, keuangan, skala ekonomi, dan lain-lain yang belum dimiliki para petani.  sementara pembinanya (dinas koperasi) hanya fokus pada masalah birokrasi terkait pemenuhan aturan sesuai uu koperasi dan miskin wawasan entreupreunership. walhasil kud yang mungkin digagas dengan niat mulia untuk menyejahterakan rakyat di pedesaan praktis tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan rontok satu per satu. bapak koperasi kita bung hatta sejak awal juga menyadari akan kelemahan ini. menurut bung hatta, koperasi cocok dengan budaya bangsa kita yang lekat dengan budaya kerjasama atau gotong royong, namun untuk menggerakkan koperasi menurut bung hatta perlu ditambahkan skill entrepreunership yang belum dimiliki oleh sebagian besar bangsa kita yang masih tradisional sebagai petani atau nelayan.   selain itu, rencana besar ini juga ditentang oleh sebagian besar kepala desa yang mengancam akan melakukan demo besar besaran ke istana. mereka khawatir dana desa sebesar rp 1 m per tahun itu tidak bisa lagi mereka kelola karena akan digunakan untuk memodali koperasi desa. lalu bagaimana mengatasi dua kendala yang merupakan faktor kunci dunia usaha yaitu entrepreunership dan modal.   kegiatan usaha apapun bentuknya (koperasi maupun bukan) pada prinsipnya adalah menyinergitaskan potensi (seperti pertanian, perikanan, dan sebagainya), modal serta teknologi untuk memenuhi peluang (kebutuhan).  untuk itu diperlukan skill manajerial dan entrepreunership yang dapat mengorkestrasi factor-faktor kegiatan ekonomi tersebut menjadi usaha yang profitable. pada koperasi konvensional yang hanya beranggotakan satu kelompok saja, sulit diperoleh kapabilitas yang lengkap agar usaha berjalan dengan baik dan kokoh. namun sejak diberlakukannya permenkop no 8 tahun 2021 tentang koperasi multi pihak (kmp), dimungkinkan sebuah koperasi memiliki anggota dari berbagai kelompok sehingga koperasi dapat memiliki kapabilitas yang lengkap.  sebagai contoh untuk bidang pertanian padi dapat memiliki pabrik penggilingan dan membentuk koperasi terdiri atas beberapa kelompok yaitu: kelompok petani yang menghasilkan produk pertanian, kelompok pekerja pabrik yang menjalankan pabrik untuk meningkatkan nilai produk dan kelompok investor yang berkontribusi dalam permodalan.  bila diperlukan bisa ditambah kelompok professional yang mengorkestrasi dan menyinergikan ketiga kelompok yang lain agar berjalan efisien dan profitable termasuk meningkatkan produktivitas pertanian.  bagaimana cara membagi shu-nya? tentu perlu dirumuskan secara adil dan disepakati bersama secara demokratis, inilah yang membedakan koperasi dengan perseroan terbatas. dengan masuknya teknologi seperti mesin penggilingan pabrik untuk pertanian padi atau pabrik cpo untuk petani sawit atau cold storage untuk nelayan, ada faktor skala ekonomi yang perlu dipertimbangkan.  beberapa waktu lalu, beredar info pabrik cpo mini milik petani/koperasi mangkrak karena tidak efisien. ketidakefisienan ini bisa jadi karena skala ekonomi yang tak terpenuhi. berdirinya pabrik yang cukup complicated seperti pabrik cpo memerlukan sdm seperti tenaga operator, admin keuangan, security, dan seorang manajer yang perlu digaji.  apabila kapasitas terlalu kecil, profit yang terbentuk tidak cukup untuk menggaji sdm yang diperlukan. permasalahan ini tidak muncul pada petani yang hanya menggunakan tenaga sendiri dan keluarga yang tak perlu dibayar. beberapa waktu lalu presiden prabowo mengundang para taipan nasional seperti grup salim, grup lippo, grup sinarmas, chaerul tanjung, juga yang lainnya. tujuan adalah agar para taipan meningkatkan kontribusi pada pembangunan nasional dengan melakukan investasi di indonesia untuk menggerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.  imbauan ini mungkin bisa diperkaya dan disinergiskan dengan rencana pembentukan 70.000 kopdes merah putih. para taipan bisa berkontribusi dengan menjadi kelompok investor dari koperasi desa yang berbentuk koperasi multipihak. kontribusi ini bukan charity, melainkan benar benar usaha bisnis yang saling menguntungkan. para taipan juga diharapkan menularkan kapabilitas intrepreunership pada koperasi yang terbentuk. barangkali memang masih ada kendala aturan, karena berdasarkan aturan yang ada anggota koperasi multipihak adalah perorangan dan bukan lembaga atau perusahaan. namun hal ini adalah permasalahan teknis yang bisa dicari jalan keluarnya.  misalnya dengan menugaskan karyawan menjadi anggota dengan perjanjian tertentu. apakah hal ini berarti mencampur adukkan antara yang kapitalistik dengan koperasi?  tentu ini debatable, namun sepanjang koridornya adalah koperasi rasanya tidak ada salahnya. ide ini kiranya bisa mengatasi penolakan para kepala desa, karena permodalan bukan berasal dari dana desa melainkan dari kelompok investor.  semoga niat mulia pemerintah memajukan koperasi indonesia melalui pembentukan 70.000 koperasi di desa-desa dapat terlaksana dengan baik dan memberi dampak positif bagi perekonomian nasional. (*)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•