Pj. Bupati Tulangbawang Ingatkan Kepala Kampung Kelola Dana Desa dengan Benar

Reporter: Muhammad Zainal Arifin |

Editor: Rizky Panchanov |

Selasa , 18 Feb 2025 - 15:15

Pj. Bupati Tulangbawang Ferli Yuledi menghadiri kegiatan bersama para kepala kampung dan Kejaksaan Negeri setempat. Foto: M. Zainal Arifin/Radar Lampung--

pj. bupati tulangbawang ingatkan kepala kampung kelola dana desa dengan benar                            menggala - penjabat (pj.) bupati tulangbawang (tuba), ferli yuledi mengingatkan para kepala kampung (kakam) agar tidak main-main dengan pengelolaan dana desa (dd). 
hal tersebut disampaikan saat kegiatan bersama para kepala kampung dan kejaksaan negeri (kejari) setempat di gedung apdesi, selasa 18 februari 2025.
pada kesempatan ini, ferli yuledi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi para aparatur kampung.
bing -- sapaan akrabnya -- berharap para kakam bisa mengikuti kegiatan dengan serius agar dapat mengelola dana desa dengan cermat dan baik. 
"jangan sampai disalahgunakan," tegas pj. bupati tulangbawang. 
ferli yuledi mengingatkan para kakam bahwa sebagai pemimpin mereka harus memahami aturan dan ketentuan tentang penggunaan dana desa. 
menurutnya, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan penggunaan dana desa.
para kakam tersebut diminta agar mampu mengelola dana desa dengan bijak dan tepat.
sehingga kedepan diharapkan mampu dan berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah. 
sementara itu, kepala kejaksaan negeri (kajari) tulangbawang, dennie sagita, menyampaikan  kegiatan ini merupakan salah satu bagian tanggungjawab pihaknya terkait pengelolaan dana desa. 
dengan adanya kegiatan ini, kajari berharap pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku. 
kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama antara pemkab tulangbawang dengan kejaksaan negeri setempat beberapa waktu lalu.
beberapa kerjasama yang dilakukan oleh dua institusi tersebut diantaranya meliputi ruang lingkup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
kemudian juga terdapat upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lainnya.(*)