Pemerintah Diminta Hapus Monopoli Sertifikasi Halal

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 07 Feb 2025 - 22:09

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj.--FOTO HILMI/JAWA POS

pemerintah diminta hapus monopoli sertifikasi halal                            indonesia masih kalah dari malaysia
jakarta - indonesia merupakan negara dengan populasi umat islam terbesar kedua di dunia. namun, untuk urusan sertifikasi dan produk halal masih kalah dengan negara lain seperti malaysia.
sejumlah kalangan pun meminta pemerintah berani merombak monopoli sertifikasi halal di indonesia.
seruan ini disampaikan ketua umum lembaga persahabatan ormas islam (lpoi) sekaligus mantan ketua umum pbnu said aqil siroj. dia mengatakan untuk kepentingan nasional, sertifikasi halal dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan upaya filterisasi keberadaan produk berkualitas.
 
kemudian juga untuk meningkatkan pendapatan negara, memberi rasa aman dan nyaman bagi warga bangsa. "khususnya kaum muslimin dan juga sebagai role model ekonomi halal yang terpercaya di mata dunia," kata kiai said. 
 
meski begitu, kiai said menyayangkan karena sampai hari ini proses sertifikasi halal di indonesia belum bisa menjadi mercusuar dunia. klaim dan branding halal di indonesia masih kalah dengan malaysia.
 
padahal kalau bicara kualitas dan kuantitas indonesia jauh lebih unggul dalam semua hal. kiai said berharap ke depan sertifikasi halal di indonesia bisa menjadi hal yang menyenangkan. juga menguntungkan bagi semuanya. bukan dalam skema yang sulit, ribet, lama, dan membingungkan. 
 
lpoi mendesak kepada penyelenggara negara agar segera merombak dan merevisi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat proses percepatan investasi, industry, dan ekosistem halal. sehingga halal dapat menjadi panglima ekonomi bangsa indonesia.
 
selain itu, lpoi menyampaikan pernyataan sikapnya untuk pemerintah. mereka dengan tegas menolak monopoli pengelolaan sertifikasi halal. termasuk menolak monopoli fatwa halal/monopoli penetapan kehalalan produk yang dilakukan organisasi tertentu.
 
kemudian juga mendesak penyelenggara negara untuk segera mencabut kewenangan monopoli fatwa halal atau monopoli penetapan kehalalan produk.
 
untuk mewujudkan tuntutan itu, perlu segera dilakukan judicial review terhadap uu no. 33/2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah republik indonesia no. 42 tahun 2024. bagi lpoi sangat diperlukan produk kebijakan khusus untuk menghapus praktek praktek monopoli dalam penyelenggaran sistem jaminan produk halal. (jpc/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan