Pemerintah Bakal Impor Daging Kerbau 100 Ribu Ton untuk Perkuat Kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri

JAKARTA – Pemerintah akan mengimpor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton guna memenuhi kebutuhan daging selama Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Langkah pengadaan dari negara sahabat perlu dilakukan menimbang produksi daging ruminansia dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

"Pemerintah mau memperkuat stok daging yang dipegang oleh pemerintah melalui BUMN. Kita ingin pegang stok, itu yang dipakai nanti untuk intervensi," terang Kepala Badang Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi ketika ditemui setelah 'Rakortas Evaluasi dan Perubahan Neraca Komoditas Tahun 2025' di Jakarta.

Menurut Proyeksi Neraca Pangan untuk daging sapi dan kerbau yang disusun Bapanas, menunjukkan masih ada selisih kurang antara ketersediaan stok terhadap kebutuhan konsumsi. Berdasarkan itu pemerintah akan melakukan impor daging ruminansia.

Stok awal tahun daging sebesar 65,6 ribu ton. Dari itu ditambah estimasi produksi sapi/kerbau dalam negeri dalam satu tahun pada angka 410,3 ribu ton serta hasil pemotongan sapi/kerbau dan impor sebanyak 141,3 ribu ton menjadi total ketersediaan berada di angka 617,3 ribu ton.

Sedangkan proyeksi kebutuhan konsumsi nasional selama satu tahun pada angka 766,9 ribu ton.

"Jadi dalam Rakortas ini, di Neraca Komoditas sebelumnya belum ada daging kerbau. Sementara kita mau menugaskan pengadaan daging kerbau 100 ribu ton ke BUMN. Tentu kita harus jaga aspek good governance-nya," kata Arief.

Kata Arief Prasetyo Adi, Presiden Prabowo menginginkan harga daging kerbau impor itu kurang dari Rp 80 ribu per kilogram (Kg) untuk memundahkan masyarakat membelinya.

“Apalagi pemerintah ingin beri sumber protein ke masyarakat, kalau harganya lebih rendah, akan lebih banyak yang konsumsinya," sambungnya.

Dengan rencana impor daging kerbau tersebut akan menambah rencana impor daging sapi yang sebelumnya sudah ditetapkan. Ia berharap kedatangan stok sesegera mungkin sebelum dimulai bulan Ramadan.

"Sebelumnya kan 180 ribu daging sapi, ditambah lagi 100 ribu daging kerbau ini. Kalau daging kerbau itu dikerjakan oleh BUMN. Untuk kedatangan perlu sekitar satu bulan, jadi makanya sudah kita bahas pada awal Februari ini, supaya nanti pemerintah punya CPP daging ruminansia," jelasnya.

Arief juga menekankan pengadaan suatu komoditas dari negara sahabat ini juga untuk memenuhi trade balance. Ini karena Indonesia tentu aktif dalam perdagangan internasional dalam hal ekspor.

Tentunya Indonesia diharapkan turut mengimpor komoditas unggulan dari negara mitra tersebut. Akan tetapi kata dia pemerintah tetap berkomitmen melindungi produsen lokal.(*)