Anggaran BP Haji Tersisa Rp42,1 M

Tak Ada Lagi Dana untuk Urusan Protokoler

JAKARTA - Pemangkasan anggaran amanah dari Inpres 1/2025 tidak hanya menyasar kementerian. Tetapi juga badan-badan baru yang dibentuk di era Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Seperti yang dialami Badan Pengelola (BP) Haji dengan pengeprasan anggaran mencapai 66,22 persen. Pengurangan tersebut tidak boleh memengaruhi layanan haji. 

Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatkan semula mereka mendapat pagu APBN 2025 sebesar Rp129 miliar. ’’Kemudian ada pemangkasan anggaran sebesar 66,22 persen atau Rp86,9 miliar. Dengan demikian, anggaran BP Haji tahun ini tercatat tinggal Rp 42,1 miliar,’’ kata Irfan. 

 

Keberadaan anggaran di BP Haji tahun ini, kata Irfan, sejatinya belum terlalu krusial. Pasalnya, mereka baru benar-benar menjadi penyelenggara haji mulai musim 2026.

 

Untuk penyelenggaraan haji 2025 masih di bawah komando Kemenag. Posisi BP Haji sebatas menjadi mitra penyelenggara haji Kemenag. 

 

Irfan mengatakan, dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, sejumlah pos harus menyesuaikan. Bahkan, ada pos kegiatan yang anggarannya dihapus total.

 

Pos yang anggarannya dihapus total adalah urusan protokoler. Selain itu juga pos manajemen dan kinerja SDM. Irfan menegaskan, BP Haji tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara optimal.

 

"Efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas layanan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji," katanya. BP Haji memahami pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung kebijakan fiskal nasional sesuai Amanat Presiden Prabowo Subianto.