Kemenko PMK Terkena Efisiensi Anggaran, Program Tetap Berjalan dengan Cerdas dan Efisien

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) turut terkena dampak efisiensi anggaran pemerintah yang berlaku tahun 2025. 

Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini mengurangi anggaran kementerian-kementerian hingga sekitar 50 persen. ’’Rata-rata semua kementerian efisiensi sekitar 50 persen,” ujar Pratikno di Jakarta, Rabu (5/2).

Namun, meskipun anggaran mengalami pengurangan, Pratikno menegaskan bahwa program-program Kemenko PMK tidak akan terganggu secara signifikan. 

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mencari cara untuk memastikan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi keberlanjutan program-program penting tersebut.

“Kan banyak program yang bisa, sekali lagi, kita cari celahnya. Ini membuat kita di birokrasi berusaha keras untuk melakukan efisiensi, dan terus menjaga agar program tetap berjalan dengan baik,” ujar Pratikno.

Pratikno mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran ini sangat diperlukan agar program-program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal, meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

Ia menyebutkan bahwa instruksi efisiensi berasal langsung dari Presiden.

“Ini perintahnya Bapak Presiden, kita melakukan efisiensi. Memang kalau misalnya kita ini dalam kehidupan swasta, perusahaan yang survive adalah perusahaan yang efisien,” lanjut Pratikno.

Ia juga menekankan pentingnya anggaran pemerintah yang bersumber dari rakyat agar benar-benar kembali kepada rakyat. 

Oleh karena itu, efisiensi dalam biaya operasional dan kreativitas dalam menjalankan tugas secara lebih cerdas dan smart sangat ditekankan.

“Uangnya rakyat harus kembali sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, efisiensi dalam biaya operasional, kreativitas untuk melaksanakan pekerjaan secara smart, secara cerdas,” jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pratikno memastikan bahwa kinerja para pegawai Kemenko PMK akan tetap maksimal meskipun dengan pengurangan anggaran. 

Ia mendefinisikan kementeriannya sebagai sebuah “smart ministry,” yang mengutamakan produktivitas dan pelayanan masyarakat secara maksimal.

“PMK mendefinisikan diri sebagai smart ministry. Kita produktif, melayani masyarakat secara maksimal, mencapai KPI yang tinggi, tapi dengan cara yang smart. Cara smart itu adalah cara cerdas sekaligus efisiensi,” tandasnya.