Lampung Belum Lakukan Carbon Trade

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 06 Dec 2023 - 21:49

DIALOG NASIONAL: Walhi Lampung gelar dialog nasional melihat posisi Provinsi Lampung dalam isu carbon trade atau perdagangan karbon di Arinas Hotel, Rabu (6/12).-FOTO DISKOMINFOTIK -

BANDARLAMPUNG - Walhi Lampung gelar dialog nasional melihat posisi Provinsi Lampung dalam isu carbon trade atau perdagangan karbon di Arinas Hotel, Rabu (6/12).

Sekprov Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, perdagangan karbon di Provinsi Lampung saat ini belum dilakukan. Saat ini perdagangan karbon di Provinsi Lampung tengah dalam perencanaan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. "Kita terima kasih kepada Walhi telah menggelar diskusi ini untuk mencari peluang," ujar Fahrizal Darminto.

Diakui Fahrizal Darminto, peluang-peluang untuk perdagangan karbon di Lampung cukup banyak. Tinggal dilaksanakan agar dapat dimanfaatkan.

Upaya-upaya yang dilakukan pihaknya, kata Fahrizal Darminto, mulai dari bidang kehutanan, pengolahan limbah, pengolahan sampah, dan pertanian organik. "Itu kan sudah kita lakukan. Ini ada kontribusi dalam mengurangi dan menyerap emisi karbon. Jadi kita kurangi dan karbon kita serap," tuturnya.

Lanjut Fahrizal Darminto, dalam perdagangan karbon ada hitung-hitungannya. Tinggal bagaimana pemprov ke depan mempersiapkannya. "Kita koordinasikan dengan kementerian terkait supaya kita bisa dapat manfaat," ucapnya.

Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa ada dua provinsi di Indonesia yang menjadi pilot project perdagangan karbon, yaitu Kalimantan Timur dan Jambi.

"Tinggal kita (Lampung, Red). Ya nggak apa-apa mencontoh yang baik dari provinsi lain. Nanti kita replikasi supaya kita juga dapat manfaatnya," ujar Fahrizal Darminto.

Disinggung kapan replikasi perdagangan karbon di Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengaku secepatnya.

Sementara Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri mengatakan, melihat Provinsi Lampung tentu memiliki potensi untuk perdagangan karbon, baik di sektor daratan dan laut.

Tapi, kata Irfan Tri Musri, perdagangan karbon ini tidak hanya melihat potensi. Namun, juga implementasi dan siapa penerima manfaat dari perdagangan karbon jika diimplementasikan di Provinsi Lampung.

"Karena saat ini Indonesia lagi gencar-gencarnya mempromosikan perdagangan karbon. Jadi pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 telah sahkan terkait nilai ekonomi karbon," ungkapnya.

Irfan Tri Musri mengungkapkan jika melihat dari segi ekonomi harga karbon Indonesia jauh lebih rendah dari standar global. "Saya lupa pastinya. Jadi kalau di standar global itu 30 dolar per kg atau ton. Kalau di Indonesia hanya 3 dolar per kg dan ton," ucapnya.

Dalam merealisasikan perdagangan karbon di Lampung, kata Irfan Tri Musri, juga harus merumuskan konsep perdagangannya. "Jadi apakah masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat yang cukup besar atau masyarakat hanya sebagai pelengkap dan dilakukan oleh aktor-aktor, perusahaan, dan lainnya," tuturnya

lampung belum lakukan carbon trade                            bandarlampung - walhi lampung gelar dialog nasional melihat posisi provinsi lampung dalam isu carbon trade atau perdagangan karbon di arinas hotel, rabu (6/12).
sekprov lampung fahrizal darminto mengatakan, perdagangan karbon di provinsi lampung saat ini belum dilakukan. saat ini perdagangan karbon di provinsi lampung tengah dalam perencanaan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. "kita terima kasih kepada walhi telah menggelar diskusi ini untuk mencari peluang," ujar fahrizal darminto.
diakui fahrizal darminto, peluang-peluang untuk perdagangan karbon di lampung cukup banyak. tinggal dilaksanakan agar dapat dimanfaatkan. 
upaya-upaya yang dilakukan pihaknya, kata fahrizal darminto, mulai dari bidang kehutanan, pengolahan limbah, pengolahan sampah, dan pertanian organik. "itu kan sudah kita lakukan. ini ada kontribusi dalam mengurangi dan menyerap emisi karbon. jadi kita kurangi dan karbon kita serap," tuturnya.
lanjut fahrizal darminto, dalam perdagangan karbon ada hitung-hitungannya. tinggal bagaimana pemprov ke depan mempersiapkannya. "kita koordinasikan dengan kementerian terkait supaya kita bisa dapat manfaat," ucapnya.
fahrizal darminto menyampaikan bahwa ada dua provinsi di indonesia yang menjadi pilot project perdagangan karbon, yaitu kalimantan timur dan jambi.
 
"tinggal kita (lampung, red). ya nggak apa-apa mencontoh yang baik dari provinsi lain. nanti kita replikasi supaya kita juga dapat manfaatnya," ujar fahrizal darminto.
disinggung kapan replikasi perdagangan karbon di provinsi lampung, fahrizal darminto mengaku secepatnya.
sementara direktur walhi lampung irfan tri musri mengatakan, melihat provinsi lampung tentu memiliki potensi untuk perdagangan karbon, baik di sektor daratan dan laut.
tapi, kata irfan tri musri, perdagangan karbon ini tidak hanya melihat potensi. namun, juga implementasi dan siapa penerima manfaat dari perdagangan karbon jika diimplementasikan di provinsi lampung.
"karena saat ini indonesia lagi gencar-gencarnya mempromosikan perdagangan karbon. jadi pemerintah pusat melalui peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 telah sahkan terkait nilai ekonomi karbon," ungkapnya.
irfan tri musri mengungkapkan jika melihat dari segi ekonomi harga karbon indonesia jauh lebih rendah dari standar global. "saya lupa pastinya. jadi kalau di standar global itu 30 dolar per kg atau ton. kalau di indonesia hanya 3 dolar per kg dan ton," ucapnya.
dalam merealisasikan perdagangan karbon di lampung, kata irfan tri musri, juga harus merumuskan konsep perdagangannya. "jadi apakah masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat yang cukup besar atau masyarakat hanya sebagai pelengkap dan dilakukan oleh aktor-aktor, perusahaan, dan lainnya," tuturnya 
 
untuk gambar, irfan tri musri mengatakan bahwa dalam perdagangan karbon pemerintah indonesia telah meluncurkan bursa efek karbon. tentunya perdagangan karbon skala besar ini akan terjadi kesulitan bagi masyarakat jika masyarakat yang mengimplementasikan secara langsung," ungkapnya.
oleh sebab itu, kata irfan tri musri, potensi lainnya akan bermunculan broker atau calo karbon yang akan nantinya memfasilitasi pertemuan antara buyer dan masyarakat.
lebih lanjut, irfan tri musri menyampaikan permainan perdagangan karbon dalam konteks upaya penekanan laju perubahan iklim yang menjadi politik global. "karena di satu sisi negara-negara maju yang memiliki industri seolah-olah emisi mereka sudah sangat kecil padahal sesungguhnya emisi mereka besar," ungkapnya.
"tapi karena mereka membeli karbon dari tiga negara dengan hutan hujan tropis terbesar, yaitu indonesia, brazil, dan afrika. dengan membeli sertifikat emisi karbon seolah-olah emisi mereka sangat kecil," tmabah irfan tri musri.
dalam upaya menekan laju perubahan iklim ini, kata irfan tri musri, negara maju juga kerap melakukan pemindahan investasi ke negara berkembang. "misal a negara maju. karena takut diklaim akan berkontribusi terhadap emisi dan menekan laju percepat perubahan iklim, kemudian investasi tidak dilakukan di negaranya. tapi, dilakukan di negara berkembang. makanya di negara berkembang termasuk indonesia cukup banyak investasi dari luar, terutama dari negara maju," ungkapnya. (pip/ful)