KKP dan TNI AL Terjunkan Ribuan Personel untuk Bongkar Pagar Laut

 JAKARTA, RADAR LAMPUNG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI AL menerjunkan kendaraan tempur amfibi LVT dan puluhan perahu karet untuk melakukan pembongkaran pagar laut ilegal di pesisir Kabupaten Tangerang.

Dalam operasi ini, sebanyak 1.500 personel dilibatkan untuk memastikan pembongkaran berlangsung lancar.

"Kami mendapat dukungan penuh dari Angkatan Laut, khususnya dari Marinir, dengan melibatkan tiga ranpur, serta kapal dari KKP, Polair, Bakamla, dan KPLP. Sinergi antara aparat ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan aturan dan menjaga kedaulatan laut," ujar Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, pada Rabu, 22 Januari 2025.

Pung Nugroho menambahkan, selain dukungan dari aparat, ratusan nelayan juga turut berperan dalam pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut.

BACA JUGA:J.W. Marriott Buat Pagar Laut Tak Berizin, Pengamat: Pemerintah Harus Tegas

“Yang lebih membanggakan adalah kehadiran nelayan. Mereka hadir secara spontan dengan 233 kapal untuk mendukung upaya ini. Semua bekerja bersama untuk menjaga laut kita agar lebih berdaulat," jelasnya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, mengatakan bahwa pembongkaran pada hari ini akan mencapai jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan tahap pertama.

"Pada pembongkaran pertama, kami berhasil mencapai 2,5 kilometer. Dengan tambahan personel dan peralatan yang lebih lengkap, kami akan memperluas jangkauan pembongkaran," kata Harry.

Harry juga menjelaskan bahwa proses pencabutan pagar laut akan dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yakni menariknya menggunakan kapal. Faktor cuaca yang mendukung juga mempermudah pelaksanaan tugas ini.

BACA JUGA:Pagar Laut di Pesawaran Tak Miliki Izin?

“Walaupun BMKG memprediksi hujan pagi ini dan berawan pada siang hari, kami tidak akan menghentikan operasi ini,” tambahnya.

Pembongkaran ini merupakan langkah penting dalam menegakkan aturan kelautan dan mengembalikan hak nelayan serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut. (disway/abd)