TikTok Diblokir di Amerika, Pengguna Resah Menyusul Pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 19 Jan 2025 - 22:27

TikTok dan aplikasi lain milik ByteDance, seperti CapCut dan Lemon8, resmi diblokir di Amerika Serikat, menyusul pemberlakuan undang-undang terkait keamanan nasional.-FOTO JAWAPOS -

tiktok diblokir di amerika, pengguna resah menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional                            jakarta – tiktok akhirnya diblokir di amerika serikat pada sabtu (18/1) malam  aktu setempat. pengguna di as melaporkan bahwa aplikasi ini menghilang dari apple app store dan google play menjelang pemberlakuan undang-undang pada minggu (19/1).
saat ini, tiktok telah digunakan sekitar 170 juta warga amerika. sementara itu, mantan presiden donald trump sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa pemerintah as mungkin memberi tiktok waktu hingga 90 hari untuk mematuhi ketentuan tersebut.
tiktok yang dimiliki oleh bytedance asal china memberi tahu penggunanya yang mencoba mengakses aplikasi tersebut sekitar pukul 10:45 malam waktu setempat. selain tiktok, beberapa aplikasi lain dari bytedance, seperti capcut dan lemon8, juga tidak dapat diakses di amerika.
keberadaan tiktok telah meraih popularitas luar biasa di as, dengan hampir setengah dari populasi amerika menggunakan aplikasi ini. tiktok telah menjadi alat penting bagi bisnis kecil dan turut membentuk budaya online.
berdasarkan undang-undang yang disahkan tahun lalu, mahkamah agung as mulai menerapkan aturan tersebut pada jumat lalu dengan suara bulat. platform ini diberi waktu hingga hari minggu untuk memutuskan hubungan dengan induknya, bytedance, yang berbasis di tiongkok, atau menutup operasinya di as untuk mengatasi kekhawatiran terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
gedung putih menegaskan pada sabtu bahwa keputusan mengenai hal ini akan menjadi tanggung jawab pemerintahan yang akan datang. “kami tidak melihat alasan bagi tiktok atau perusahaan lain untuk mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan sebelum pemerintahan trump menjabat pada hari senin,” kata sekretaris pers karine jean-pierre.
tiktok tidak memberikan komentar terkait pernyataan baru dari gedung putih. sementara itu, kedutaan besar tiongkok di washington pada hari jumat menuduh as menggunakan kekuasaan negara secara tidak adil untuk menekan tiktok. “tiongkok akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah,” kata seorang juru bicara.
beberapa menit setelah penutupan tiktok di as, banyak pengguna di media sosial, seperti x, menyatakan rasa kekecewaan mereka. “saya tidak menyangka mereka akan menutup tiktok. sekarang saya sedih dan merindukan teman-teman yang saya dapatkan di sana. berharap semuanya kembali normal dalam beberapa hari,” tulis @ravenclawjedi.
perusahaan-perusahaan pemasaran yang bergantung pada tiktok mulai menyusun rencana darurat mereka pada minggu ini. meski demikian, beberapa netizen memperkirakan bahwa tiktok mungkin akan kembali beroperasi di bawah pemerintahan trump. 
hal ini diduga terkait dengan rencana ceo tiktok, shou zi chew, yang akan menghadiri pelantikan presiden amerika dan rapat umum bersama trump pada hari minggu. 
diketahuindi indonesia pernah, menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah (menkopukm), teten masduki, menegaskan platform tiktok lewat tiktok shop milik mereka masih melanggar aturan. 
adapun aturan yang dilanggar tidak dilakukannya pemisahan antara aplikasi media sosial dengan e-commerce. 
mengacu pada peraturan menteri perdagangan (permendag) no.31/2023, kemenkopukm meminta secara tegas agar layanan tiktok shop terpisah dari aplikasi media sosial dan tidak melakukan transaksi. 
“ya pisah dong (media sosial dengan e-commerce). kita ada dua hal kan, tiktok investasi di tokopedia iya, tapi tiktok tetap melanggar juga iya,” ujar teten di kantor kemenkopukm, jakarta, senin (19/2).
“kami di kemenkop sudah jelas ya, tiktok masih melanggar permendag no. 31/2023,” sambungnya. 
teten mengatakan, pemerintah tidak mempersoalkan kerja sama bisnis antara tiktok dengan tokopedia. dia kembali menegaskan, justru yang menjadi persoalan ketika terdapat aturan tidak dipatuhi oleh tiktok shop.
“kita tidak masalahin tiktok investasi di tokopedianya. kita masalahkan tiktok dalam praktiknya masih menggunakan tiktok shop itu terintegrasi dengan media sosial. kita tidak ada urusan,” tambah teten.
lebih lanjut teten juga menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi antar kementerian teknis, yang membahas soal adanya pelanggaran aturan permendag no. 31/2023. menurut dia, permendag 31/2023 memang perlu disempurnakan.
“setelah permendag itu berlaku tiga bulan kan sekarang sudah lima bulan, sudah waktunya dievaluasi. salah satu yang kita usulkan di permendag itu belum mengatur soal predatory pricing. kalau kita lihat belajar dari pengalaman china soal larangan tidak boleh menjual dibawah hpp (harga pokok penjualan). 
hpp itu implikasinya dua, kalau tidak dilakukan tidak ada pembatasan hpp maka umkm terpukul, kalau misalnya produk luar masuk ke indonesia dijual di bawah hpp,” ucap teten.
pada kesempatan yang sama, ketua komisi pengawas persaingan usaha (kppu), m. fanshurullah asa, mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian perdagangan. 
koordinasi itu berkaitan soal aturan yang sudah diterbitkan oleh kementerian perdagangan perlu dipatuhi oleh semua pihak. 
“kita keinginan, seperti yang sudah dituangkan, mesti konsisten dan komitmen bahwa kalau dia media sosial, mainnya di media sosial, jangan main-main di e-commerce nya. dan jangan juga tokopedia hanya jadi menjatuhkan kewajiban saja, tidak masalah di tokopedia-nya kan, tapi apakah di perilaku sudah konsisten betul-betul tiktok melaksanakan fungsi dia sebagai medsos,” kata dia.
sebelumnya, menteri perdagangan (mendag) zulkifli hasan akan meneken revisi peraturan menteri perdagangan (permendag) no 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. dalam permendag yang baru, nantinya media sosial (medsos) dilarang berjualan.
zulhas juga mengatakan, nantinya social commerce hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa.
“yang pertama isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. promosi barang atau jasa. tidak boleh transaksi langsung bayar langsung nggak boleh lagi dia hanya boleh untuk promosi seperti tv ya. di tv kan iklan boleh kan. tapi nggak bisa jualan. nggak bisa terima uang kan. jadi dia semacam platform digital. jadi tugasnya mempromosikan,” kata zulhas di istana kepresidenan, jakarta, senin (25/9).
selain itu, media sosial tidak boleh merangkap sebagai e-commerce, begitu pun sebaliknya. hal itu, kata zulhas, untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh media sosial tersebut.
“yang kedua (e-commerce) tidak ada social media dan itu nggak ada kaitannya. jadi dia harus pisah. sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semuanya dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi, apa namanya, untuk kepentingan bisnis gitu. itu yang satu dan dua,” tutur dia. (jpc/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 20 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan