Satu Data Indonesia, Kebutuhan atau Hanya Tren

Reporter: |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 17 Jan 2025 - 21:26

ILUSTRASI Satu Data Indonesia, Kebutuhan atau Hanya Tren.-foto -Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway--

satu data indonesia, kebutuhan atau hanya tren                            oleh: novi prastiti*
program satu data indonesia  merupakan konsep inisiatif yang bertujuan mengintegrasikan data yang tersebar di beberapa lembaga untuk menghasilkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data dalam pengambilan keputusan pemerintah. namun, tantangannya tetap ada. yakni, apakah ini benar-benar kebutuhan yang mendesak atau hanya tren modernisasi digital? 
dengan menggunakan pendekatan marxis, pendapat itu akan menjelaskan secara lebih terperinci urgensi satu data indonesia  bagi terciptanya keadilan sosial dan kemungkinan tantangan dalam konteks kapitalisme data yang makin dominan.
marxisme, yang berlatar belakang hubungan antara kelas dan ketidaksetaraan kekuasaan, melihat bahwa di bawah kondisi kapitalisme, kekayaan dan kekuasaan secara sistematis terpusat pada segelintir elite. 
di era digital saat ini, data menjadi satu sumber lagi yang dapat membantu individu memberikan pengaruh pada kendali sosial dan ekonomi atas data. di bawah kondisi kapitalisme saat ini, hal itu biasanya terpusat pada entitas atau orang yang memiliki modal dan teknologi canggih. 
informasi bukan lagi tentang informasi, melainkan komoditas yang dapat diperdagangkan, digunakan, dan bahkan dapat dimonopoli segelintir orang untuk mencapai kepentingan pribadi atau perusahaan.
baca juga: realisasi ikd 2024 bandar lampung tercapai 22 persen 
dalam konteks data terpadu dalam satu data indonesia, mungkin saja data tersebut menjadi alat yang mengubah permainan, menyamakan kedudukan, serta mendistribusikan akses dan kekuasaan secara lebih adil. 
inisiatif itu memungkinkan akses ke informasi publik yang sebelumnya tidak dapat diakses masyarakat kelas pekerja dan kelompok terpinggirkan lainnya. 
dalam arah tersebut, dan mengikuti pendekatan marxis, proyek semacam itu dapat mengubah data dari alat elite menjadi alat yang memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui transparansi.
kurangnya akses informasi dan data yang bias atau tidak akurat makin memperparah ketimpangan status sosial ekonomi di indonesia, yang mengakibatkan kebijakan publik tidak tepat sasaran. 
misalnya, data kemiskinan yang tidak sinkron antara lembaga pusat dan daerah sering kali mengakibatkan alokasi bantuan sosial tidak akurat. 
dengan indonesia satu data, data yang terintegrasi dan lebih akurat dari berbagai sektor dapat digunakan untuk mendeteksi area yang paling membutuhkan intervensi pemerintah. misalnya, kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur dasar.
data itu juga digunakan untuk menentukan daerah termiskin yang harus disalurkan bantuannya. 
hal tersebut akan menghasilkan efisiensi dalam penyaluran bantuan dan memberdayakan masyarakat dengan menciptakan kesempatan yang sama. dalam pandangan marxis, itu merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan kelas. 
sebab, melalui data, kini ada peluang terbuka untuk mendistribusikan kembali sumber daya kepada kelompok yang paling membutuhkannya, bukan hanya daerah atau kelompok yang memiliki pengaruh politik atau dekat dengan kaum elite.
baca juga: damkar bandar lampung usul tambah 40 personel
namun, perspektif marxis juga memperingatkan bahaya kapitalisasi data. ketika data dianggap sebagai aset atau modal baru, ada risiko munculnya ”elite data” yang memiliki akses lebih besar terhadap data dan, pada akhirnya, kekuasaan. 
dalam hal ini, satu data indonesia  perlu diatur agar tidak hanya melayani kepentingan elite politik atau ekonomi. sebab, jika tidak diawasi dengan baik, data itu dapat dimanipulasi atau bahkan disalahgunakan untuk memperkuat posisi segelintir individu atau kelompok yang berkuasa.
contoh konkret kapitalisasi data adalah perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia menggunakannya untuk memanipulasi preferensi masyarakat terhadap kendali dan mengelabui pasar dengan menggunakan data sebagai alat untuk meraup keuntungan luar biasa melalui penjualan iklan atau analisis perilaku pengguna yang sangat tertarget. 
jika data yang dikumpulkan melalui satu data indonesia  kemudian dikelola tanpa pengawasan ketat, data tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi instrumen pengayaan bagi para kapitalis untuk berkontribusi pada peningkatan ketimpangan.
oleh karena itu, regulasi yang kuat harus ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan masyarakat. 
kini pemerintahlah yang harus memastikan bahwa data itu milik publik dan harus digunakan untuk mendukung inisiatif kesejahteraan sosial yang transparan dan partisipatif.
keunggulan lain dari program satu data indonesia  adalah potensi untuk mengaktivasi demokratisasi data. dalam perspektif marxisme, masyarakat yang bisa mendapatkan data dan informasi publik akan lebih aktif dalam mengendalikan kekuasaan dan mampu menyuarakan tuntutan keadilan sosial. 
baca juga:horse riding melatih mental dan adrenalin ketika berkuda
data terpadu yang transparan dan mudah diakses dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap praktik tata kelola pemerintahan dan birokrasi.
transparansi data akan membuat masyarakat dapat melihat, memberikan komentar kritis, dan mempertanyakan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait data terbuka. 
misalnya, dengan keterbukaan data terkait kebutuhan dan realisasi anggaran, masyarakat dapat menilai seberapa efektif anggaran telah dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. 
dengan semua partisipasi aktif itu, secara otomatis pemerintah akan bertanggung jawab dan tidak memiliki peluang yang besar untuk korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan.
di sanalah satu data indonesia  menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. dengan data yang terintegrasi dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih kritis dan aktif berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan mereka.
hal itu juga memperkuat sistem demokrasi karena kekuasaan tidak terpusat di tangan segelintir elite, tetapi didistribusikan secara merata, dikendalikan masyarakat, yang memiliki data sebagai senjata untuk melawan ketidakadilan sosial.
ambiguitas, atau ketidakjelasan posisi peran pemerintah dalam sistem kapitalis: pelindung rakyat, dan fasilitator kepentingan kapitalis. 
konteks satu data indonesia  menyatakan bahwa pemerintah sebagai salah satu aktor yang seharusnya menjalankan fungsi aktif sebagai pengelola data yang bertanggung jawab dan transparan. 
meski demikian, risiko tidak akan dikesampingkan apabila pemerintah bertindak lebih untuk melindungi dan mewakili kepentingan kapitalis daripada kepentingan rakyat.
misalnya, data tersebut akan digunakan perusahaan swasta yang tertarik pada data populasi, preferensi konsumsi, atau lokasi geografis tertentu untuk kepentingan bisnis mereka. 
di negara lain, data sensitif, seperti informasi kesehatan atau data ekonomi, biasanya dijual dan dipertukarkan dengan perusahaan swasta tanpa persetujuan publik. 
oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat harus dilakukan agar data itu tidak disalahgunakan atau dimanipulasi untuk keuntungan pihak tertentu.
dalam konteks marxisme, pemerintah memegang peran ideal untuk memastikan informasi tersebut memperkuat keadilan sosial. demi kepentingan rakyat, pemerintah seharusnya melindungi mereka dari sifat eksploitatif kapitalisme. 
pemerintah mengelola data publik secara terbuka dan memanfaatkan informasi tersebut dalam formulasi kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan kelas.
satu data indonesia  dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk revolusi sosial jika implementasinya dilandasi prinsip keadilan sosial, transparansi, dan berpusat pada rakyat. 
karena akses terhadap data akan terbuka bagi semua orang, wawasan yang lebih mendalam tentang beberapa aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat diperoleh anggotanya sendiri. 
artinya, kesadaran yang lebih tinggi terhadap struktur kelas yang berlaku akan muncul dan berjuang menuju tatanan yang adil.
satu data indonesia  dapat menjadi sarana revolusi sosial, membangun kesadaran kolektif terhadap masalah struktural yang dihadapi masyarakat. misalnya, data yang transparan tentang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan dapat membuka mata masyarakat terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang sering kali ditutupi. 
dengan demikian, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menuntut perubahan yang lebih luas dan mendasar sehingga dapat menekan pemerintah dan elite ekonomi untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
namun, untuk mencapai hal tersebut, satu data indonesia harus melibatkan dan dikontrol secara aktif oleh masyarakat sipil dan lsm dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
kontrol dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan agar tidak menjadi instrumen kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan semata, tetapi justru menjadi sarana pemberdayaan masyarakat.
konsep satu data indonesia bukanlah tren, melainkan kebutuhan mendesak dari sudut pandang marxis untuk mewujudkan keadilan sosial di indonesia. 
data yang terintegrasi dan transparan merupakan alat yang sangat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. 
namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa data itu tidak disalahgunakan para elite atau pemerintah yang berpihak kepada kapitalisme.
regulasi ketat, yang penting untuk menjaga data itu dalam domain publik, digunakan untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar, diikuti secara aktif oleh lsm dalam masalah ini dan tidak dapat dengan sendirinya menjadi alat kontrol baru yang memperburuk ketimpangan yang ada.
satu data indonesia, jika dikelola dan diawasi dengan baik, dapat menjadi titik awal revolusi sosial indonesia. yaitu, cara untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat dan mewujudkan sistem yang jauh lebih adil dan jujur. 
hal itu memberikan harapan bahwa indonesia dapat bergerak menuju masa depan. sebab, data menjadi milik bersama, bukan sarana bagi segelintir orang untuk menggunakan kekuasaan mereka. (*)
*) novi prastiti adalah dosen program studi s-1 sistem informasi, universitas trunojoyo madura dan junior it auditor pada executive learning hub universitas airlangga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 19 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan