Aturan PPPK Paruh Waktu Keluar, Honorer Lakukan Aksi

Reporter: Edi Herliansyah |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 15 Jan 2025 - 21:14

Para pegawai honorer yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Tanggamus mendatangi kantor bupati, Rabu 15 Januari 2025. -foto edi herliansyah/rlmg-

PPPK Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Adapun Isi Keputusan MenPAN-RB No. 16 Tahun 2025, Mengutip dari Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, diantaranya:

Pada Diktum kedua tentang pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka Penyelesaian penataan pegawai non-ASN, Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, Memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Diktum ketiga tentang pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan operasional, Penata Layanan Operasional

Sedangkan, pada Diktum keempat menjelaskan tentang pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024 (CPNS 2024/PPPK 2024).

Diktum kelima tentang pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan Telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS 2024), Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, Tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu.

Pada Diktum ketujuh menjelaskan tentang tahapan pengadaan PPPK Paruh Waktu yang dilaksanakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada MenPAN-RB, Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-ASN, MenPAN-RB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap instansi pemerintah, Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.

Kemudian, PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN, Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN, Penerbitan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN, PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Adapun diktum selanjutnya, yang mana total ada tiga puluh diktum berisi aturan terkait teknis. Mulai dari pengangkatan PPPK Paruh Waktu, perjanjian kerja, perencanaan kinerja pegawai, evaluasi kinerja, upah dan fasilitas kerja, kewajiban dan disiplin pegawai, hingga pemberhentian PPPK Paruh Waktu. (ehl/yud)

aturan pppk paruh waktu keluar, honorer lakukan aksi                            tanggamus - para pegawai honorer yang bertugas di pemerintah kabupaten tanggamus mendatangi kantor bupati, rabu 15 januari 2025. 
tenaga honorer dari berbagai opd tersebut melakukan aksi damai yang berlangsung di lapangan kantor bupati dan mengharapkan agar dapat diangkat menjadi asn pppk penuh waktu bukan asn pppk paruh waktu. 
setelah mengungkapkan aspirasinya melalui orasi, sejumlah perwakilan tenaga honorer diundang untuk berdialog dan menyampaikan harapannya secara langsung. 
mereka langsung diterima asisten iii pemkab tanggamus sukisno, ketua dprd tanggamus agung setyo utomo, kabag ops polres tanggamus kompol samsuri, sekretaris bkpsdm bambang probo sampurno, kadis perhubungan jonsen vanesa, kabid formasi dan mutasi prayitno serta sejumlah pejabat lainnya. 
pada kesempatan itu perwakilan honorer menyampaikan berbagai hal. antara lain, terkait pengangkatan mereka sebagai asn pppk penuh, bukan paruh waktu.
baca juga:dprd lampung tolak penghapusan sistem zonasi
kemudian penambahan jumlah kuota honorer yang diangkat pppk, serta adanya dugaan honorer siluman. 
menanggapi berbagai harapan tersebut, asisten ii sukisno mengatakan, saat ini telah terbit keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. ditetapkan pada tanggal 13 januari 2025. 
dalam aturan tersebut telah terjawab berbagai hal terkait yang diinginkan para honorer. "pada dasarnya pemerintah daerah bersama dprd akan berupaya semaksimal mungkin kedepannya sesuai dengan aturan, untuk mengusulkan apa yang diharapkan para honorer," kata sukisno. 
sedangkan terkait informasi adanya dugaan honorer siluman, sukisno memerintahkan kepada bkpsdm untuk melakukan penelusuran
baca juga:operasional pt semen baturaja diduga cemari lingkungan
sementara ketua dprd tanggamus agung setyo utomo mengatakan, dewan siap untuk mengawal apa yang menjadi aspirasi dan harapan para pegawai honorer. 
ke depan pihaknya akan terus mendorong aspirasi dan harapan para honorer agar bisa terpenuhi sesuai regulasi yang ada. "untuk itu, mari kita sama sama berdoa dan berjuang agar apa yang menjadi harapan bisa terpenuhi," pungkasnya.
perlu diketahui, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) telah menerbitkan keputusan terbaru yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk paruh waktu.
baca juga:tiga terdakwa kasus korupsi insentif satpol pp lamsel disidang
pppk paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (asn) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
adapun isi keputusan menpan-rb no. 16 tahun 2025, mengutip dari keputusan menpan-rb nomor 16 tahun 2025 tentang pppk paruh waktu, diantaranya:
pada diktum kedua tentang pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-asn, pemenuhan kebutuhan asn di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-asn untuk mengisi jabatan asn, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
pada diktum ketiga tentang pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, penata layanan operasional
sedangkan, pada diktum keempat menjelaskan tentang pengadaan pppk paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi asn tahun anggaran 2024 (cpns 2024/pppk 2024).
baca juga:bulog lampung beli gabah petani rp 6.500 per kilo
diktum kelima tentang pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-asn yang terdaftar dalam database pegawai non-asn badan kepegawaian negara (bkn) dengan ketentuan telah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns 2024), telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, tahapan pengadaan pppk paruh waktu.
pada diktum ketujuh menjelaskan tentang tahapan pengadaan pppk paruh waktu yang dilaksanakan pejabat pembina kepegawaian (ppk) mengusulkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu kepada menpan-rb, rincian kebutuhan pppk paruh waktu bagi pegawai non-asn, menpan-rb menetapkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu pada setiap instansi pemerintah, rincian kebutuhan pppk paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. 
kemudian, ppk mengusulkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn kepada kepala bkn, kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn, penerbitan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn, ppk menetapkan pengangkatan pppk paruh waktu.
adapun diktum selanjutnya, yang mana total ada tiga puluh diktum berisi aturan terkait teknis. mulai dari pengangkatan pppk paruh waktu, perjanjian kerja, perencanaan kinerja pegawai, evaluasi kinerja, upah dan fasilitas kerja, kewajiban dan disiplin pegawai, hingga pemberhentian pppk paruh waktu. (ehl/yud)