MK Tangani Ratusan Perkara Sengketa Pilkada 2024, Ahmad Fadhli Ingatkan Bahaya Makelar Kasus

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 10 Jan 2025 - 22:35

JAGA INTEGRITAS: Ahmad Fadhli mengingatkan Mahkamah Konstitusi dan pihak terkait untuk menjaga integritas dalam mengadili sengketa Pilkada 2024 dan menghindari godaan makelar kasus. -FOTO IST -

Panel I: Hakim Konstitusi Suhartoyo, Daniel Yusmic P Foekh, dan M. Guntur Hamzah.

Panel II: Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur.

Panel III: Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Anwar Usman.

Mahkamah Konstitusi (MK) mempersiapkan tambahan tenaga ad hoc menjelang sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada Rabu, 8 Januari 2025.

MK menambah 60 perisalah, lima penerjemah, dan tiga penulis yang akan mendukung penanganan sengketa Pilkada 2024.

Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, mengungkapkan bahwa tenaga ad hoc yang telah dilantik akan membantu MK untuk memastikan proses peradilan sengketa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas.

“Tenaga ad hoc yang sudah diambil sumpahnya akan menjadi bagian dari MK sebagai lembaga yang modern dan terpercaya. Kami mengutamakan pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses ini,” katanya saat pengambilan sumpah di Aula Gedung II MK, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.

Heru menambahkan bahwa para perisalah, penerjemah, dan penulis ad hoc akan bekerja dengan menggunakan teknologi untuk memastikan hasil persidangan dapat diakses oleh publik.

“Para perisalah akan membuat risalah persidangan baik dalam bentuk audio maupun teks yang kemudian diunggah untuk memastikan transparansi,” tambahnya.

Pemanfaatan teknologi, menurut Heru, merupakan bagian dari upaya MK untuk terus menjaga cita-cita pendiri bangsa dan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“MK adalah lembaga yang menjadi tempat bagi setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Oleh karena itu, tenaga ad hoc seperti perisalah, penerjemah, dan penulis memiliki peran yang sangat penting,” katanya.

Heru juga menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. “Dengan pengambilan sumpah ini, seluruh tenaga ad hoc MK harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas untuk memastikan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tegasnya.

Sidang perdana sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada Rabu, 8 Januari, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sementara itu, sidang pengucapan putusan dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 11 Maret 2025.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang sengketa Pilkada 2024 akan dilaksanakan menggunakan sistem panel.

mk tangani ratusan perkara sengketa pilkada 2024, ahmad fadhli ingatkan bahaya makelar kasus                            jakarta – mahkamah konstitusi (mk) tengah mengadili ratusan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (php kada) 2024. 
direktur riset trust indonesia ahmad fadhli mengingatkan semua pihak, termasuk hakim konstitusi, untuk menjaga integritas dalam menangani sengketa pilkada.
“jangan mudah tergoda tawaran makelar yang mengatakan bisa memenangkan sengketa pilkada, dengan angka rp 5 miliar atau lebih. itu semua bohong. hati-hati, nanti malah amsyong (hilang) dibawa lari semua uangnya,” kata ahmad fadhli dalam keterangannya, kamis (9/1).
fadhli meyakini, sembilan hakim konstitusi yang menangani perkara ini akan menjaga integritas mereka. 
“mereka adalah perwakilan tuhan di muka bumi, sehingga pasti akan menjaga kredibilitas dan integritas dalam memberikan keadilan di dunia,” ungkapnya.
fadhli juga mengingatkan bahwa ketentuan hukum akan menjerat siapapun yang berani melanggar aturan terkait pilkada. 
“beleid pemberantasan korupsi bisa digunakan untuk menindak tindakan kotor dalam memenangkan pilkada,” tegasnya.
ia mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pilkada tidak terjebak oleh makelar kasus atau “markus”. “kpk dan penegak hukum lainnya sudah siap menangkap mereka yang bermain-main dengan perkara ini,” lanjutnya.
fadhli juga menjelaskan bahwa saat ini para hakim konstitusi tengah diisolasi dan dibatasi dalam penggunaan alat komunikasi. 
“hakim konstitusi saat ini sedang diisolasi di suatu tempat. alat komunikasinya juga dibatasi. jadi, hanya orang bodoh yang percaya bahwa ada pihak yang bisa berkomunikasi intensif dengan hakim konstitusi, lalu mengklaim dapat memenangkan sengketa pilkada,” ucapnya.
seperti diketahui, mk telah mulai menggelar sidang perdana php kada 2024 pada rabu (8/1). sebanyak 309 perkara sengketa hasil pilkada serentak 2024 telah teregistrasi. 
dari jumlah tersebut, 23 perkara terkait php gubernur dan wakil gubernur, 49 perkara untuk php wali kota dan wakil wali kota, dan 237 lainnya berkaitan dengan php bupati dan wakil bupati.
persidangan php kada 2024 ini dilakukan dengan mekanisme panel, di mana sembilan hakim konstitusi dibagi menjadi tiga panel. setiap panel terdiri dari tiga hakim.
komposisi panel hakim untuk persidangan ini adalah sebagai berikut:
panel i: hakim konstitusi suhartoyo, daniel yusmic p foekh, dan m. guntur hamzah.
panel ii: hakim konstitusi saldi isra, arsul sani, dan ridwan mansyur.
panel iii: hakim konstitusi arief hidayat, enny nurbaningsih, dan anwar usman. 
 
mahkamah konstitusi (mk) mempersiapkan tambahan tenaga ad hoc menjelang sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (pilkada) 2024 yang akan digelar pada rabu, 8 januari 2025. 
mk menambah 60 perisalah, lima penerjemah, dan tiga penulis yang akan mendukung penanganan sengketa pilkada 2024.
sekretaris jenderal mk, heru setiawan, mengungkapkan bahwa tenaga ad hoc yang telah dilantik akan membantu mk untuk memastikan proses peradilan sengketa pilkada berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas. 
“tenaga ad hoc yang sudah diambil sumpahnya akan menjadi bagian dari mk sebagai lembaga yang modern dan terpercaya. kami mengutamakan pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses ini,” katanya saat pengambilan sumpah di aula gedung ii mk, jakarta, selasa, 7 januari 2025.
heru menambahkan bahwa para perisalah, penerjemah, dan penulis ad hoc akan bekerja dengan menggunakan teknologi untuk memastikan hasil persidangan dapat diakses oleh publik. 
“para perisalah akan membuat risalah persidangan baik dalam bentuk audio maupun teks yang kemudian diunggah untuk memastikan transparansi,” tambahnya.
pemanfaatan teknologi, menurut heru, merupakan bagian dari upaya mk untuk terus menjaga cita-cita pendiri bangsa dan menjalankan amanat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. 
“mk adalah lembaga yang menjadi tempat bagi setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. oleh karena itu, tenaga ad hoc seperti perisalah, penerjemah, dan penulis memiliki peran yang sangat penting,” katanya.
heru juga menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas. “dengan pengambilan sumpah ini, seluruh tenaga ad hoc mk harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas untuk memastikan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tegasnya.
sidang perdana sengketa pilkada 2024 akan digelar pada rabu, 8 januari, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. sementara itu, sidang pengucapan putusan dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 11 maret 2025.
berdasarkan peraturan mk nomor 14 tahun 2024, sidang sengketa pilkada 2024 akan dilaksanakan menggunakan sistem panel. 
setiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi, dengan komposisi panel yang tetap sama seperti pada sengketa pemilu legislatif (pileg) 2024.
“sidang akan dilakukan dalam tiga panel. masing-masing panel terdiri dari tiga hakim. komposisi hakim-hakim ini tidak berubah, seperti pada sengketa pileg 2024,” jelas kepala biro humas dan protokol mk, pan mohamad faiz, di gedung i mk, jakarta, jumat (3/1). (disway/c1/abd)