DKPP Siap Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Pilkada Mulai 14 Januari 2025

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 08 Jan 2025 - 22:49

Ketua DKPP Heddy Lugito-FOTO DKPP -

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia akan memulai persidangan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan Pilkada 2024 pada Selasa, 14 Januari 2025.

Ketua DKPP Heddy Lugito dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (8/1) mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat proses sidang untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan pilkada, guna memenuhi tuntutan publik agar penyelesaian perkara lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih besar.

“Khusus untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan pilkada, kita akan lakukan percepatan. Pekan depan, kita sudah mulai menyidangkan perkara pilkada,” ungkap Heddy.

Sidang-sidang tersebut akan dilaksanakan di Jakarta, berbeda dengan sidang sebelumnya yang biasanya diselenggarakan di provinsi masing-masing.

“Yang biasanya untuk perkara-perkara pelanggaran etik di kabupaten/kota, kita harus sidang di provinsi. Sekarang, khusus untuk pilkada, kita akan sidangkan semuanya di ruang sidang di Jakarta,” ujarnya.

Heddy menambahkan bahwa langkah percepatan ini bertujuan untuk mengakomodasi tuntutan publik dan memastikan bahwa perkara pelanggaran etik dapat selesai sebelum kepala daerah terpilih dilantik.

“Selain itu, ini juga untuk memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat, terutama pengadu dan teradu, agar persoalan pilkada ini sudah tidak menyisakan perkara etik ketika kepala daerah dilantik,” jelasnya.

Hingga saat ini, DKPP telah mencatatkan sebanyak 20 pengaduan terkait pilkada yang akan dipercepat proses persidangannya. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu menjelang pelantikan kepala daerah.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Ia menyoroti keberpihakan penyelenggara pemilu, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara, tercatat sebagai aduan terbesar yang diterima DKPP selama tahun ini.

Heddy menyampaikan hal ini dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta, Senin (30/12/2024). “Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu pada saat pemungutan dan perhitungan suara, yang menempati angka tertinggi. Jadi, pengaduan terbesar adalah tentang keberpihakan, ini menjadi catatan penting,” kata Heddy.

Berdasarkan data DKPP per 29 Desember 2024, terdapat 38 aduan yang masuk terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu, menjadikannya kategori aduan terbanyak dalam ranah nontahapan Pemilu/Pilkada. “Artinya, prinsip netralitas, kejujuran, dan keadilan yang menjadi tagline kita masih menjadi sorotan publik,” tambah Heddy.

Secara keseluruhan, DKPP telah menerima 693 aduan sepanjang tahun 2024, dengan 267 aduan terkait tahapan Pemilu, 142 aduan terkait tahapan Pilkada, dan 284 aduan lainnya dalam kategori nontahapan Pemilu/Pilkada.

Heddy juga mengingatkan seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang pentingnya menghormati Pemilu dan Pilkada sebagai ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon pemimpin.

dkpp siap sidangkan dugaan pelanggaran etik pilkada mulai 14 januari 2025                            jakarta – dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) republik indonesia akan memulai persidangan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan pilkada 2024 pada selasa, 14 januari 2025.
ketua dkpp heddy lugito dalam keterangannya di jakarta pada rabu (8/1) mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat proses sidang untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan pilkada, guna memenuhi tuntutan publik agar penyelesaian perkara lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih besar.
“khusus untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan pilkada, kita akan lakukan percepatan. pekan depan, kita sudah mulai menyidangkan perkara pilkada,” ungkap heddy.
sidang-sidang tersebut akan dilaksanakan di jakarta, berbeda dengan sidang sebelumnya yang biasanya diselenggarakan di provinsi masing-masing. 
“yang biasanya untuk perkara-perkara pelanggaran etik di kabupaten/kota, kita harus sidang di provinsi. sekarang, khusus untuk pilkada, kita akan sidangkan semuanya di ruang sidang di jakarta,” ujarnya.
heddy menambahkan bahwa langkah percepatan ini bertujuan untuk mengakomodasi tuntutan publik dan memastikan bahwa perkara pelanggaran etik dapat selesai sebelum kepala daerah terpilih dilantik. 
“selain itu, ini juga untuk memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat, terutama pengadu dan teradu, agar persoalan pilkada ini sudah tidak menyisakan perkara etik ketika kepala daerah dilantik,” jelasnya.
hingga saat ini, dkpp telah mencatatkan sebanyak 20 pengaduan terkait pilkada yang akan dipercepat proses persidangannya. angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu menjelang pelantikan kepala daerah. 
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) heddy lugito mengungkapkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. 
ia menyoroti keberpihakan penyelenggara pemilu, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara, tercatat sebagai aduan terbesar yang diterima dkpp selama tahun ini.
heddy menyampaikan hal ini dalam rapat konsolidasi nasional yang digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, yang diselenggarakan oleh kpu ri di jakarta, senin (30/12/2024). “yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara pemilu pada saat pemungutan dan perhitungan suara, yang menempati angka tertinggi. jadi, pengaduan terbesar adalah tentang keberpihakan, ini menjadi catatan penting,” kata heddy.
berdasarkan data dkpp per 29 desember 2024, terdapat 38 aduan yang masuk terkait keberpihakan penyelenggara pemilu, menjadikannya kategori aduan terbanyak dalam ranah nontahapan pemilu/pilkada. “artinya, prinsip netralitas, kejujuran, dan keadilan yang menjadi tagline kita masih menjadi sorotan publik,” tambah heddy.
secara keseluruhan, dkpp telah menerima 693 aduan sepanjang tahun 2024, dengan 267 aduan terkait tahapan pemilu, 142 aduan terkait tahapan pilkada, dan 284 aduan lainnya dalam kategori nontahapan pemilu/pilkada.
heddy juga mengingatkan seluruh jajaran kpu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang pentingnya menghormati pemilu dan pilkada sebagai ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon pemimpin. 
namun, ia menyayangkan adanya pengkhianatan terhadap proses ini akibat ketidaknetralan penyelenggara pemilu. 
“pemilu dan pilkada adalah sebuah ritual yang harus dihormati, tetapi sangat ironis jika ritual ini dikhianati oleh penyelenggara yang tidak netral dan independen. ini adalah dosa besar dan tidak boleh terjadi,” ungkapnya. 
meski demikian, heddy memberikan apresiasi tinggi kepada kpu yang berhasil menyelenggarakan dua pemilihan umum, yakni pemilu dan pilkada, pada tahun yang sama. 
“saya sangat takjub dengan kinerja teman-teman semua. tidak ada negara lain yang bisa menyelenggarakan dua pemilihan umum dalam setahun. bahkan di amerika pun tidak ada. kpu kita luar biasa,” ujarnya, disambut tepuk tangan oleh ribuan hadirin.
diketahui dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) sepanjang 2024 telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 66 penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terbukti melakukan pelanggaran.
’’sebanyak 66 orang diberhentikan tetap, baik dari penyelenggara pusat maupun daerah,” kata ketua dkpp heddy lugito saat konferensi pers laporan kinerja dkpp tahun 2024 di yogyakarta, jumat (14/12).
heddy menjelaskan bahwa mayoritas sanksi pemberhentian tetap diberikan kepada penyelenggara pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara, seperti masih menjadi anggota partai politik namun terdaftar di kpu.
“itu yang paling banyak, mereka biasanya berkaitan dengan seleksi. mereka masih anggota partai politik, tetapi ternyata menjadi anggota kpu,” ungkap heddy.
selain itu, sejumlah penyelenggara diberhentikan tetap karena terbukti mengubah hasil pemilu dengan menggeser perolehan suara. heddy menyayangkan masih adanya oknum kpu dan bawaslu yang terlibat dalam kecurangan tersebut.
“ini menjadi perhatian kita semua bahwa masih ada penyelenggara pemilu yang menggadaikan integritasnya dengan menggeser suara,” kata heddy.
penyelenggara lainnya juga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap akibat terlibat dalam kasus asusila atau suap. menurut heddy, kasus asusila dan suap biasanya terjadi saat tahapan pemilu tengah sibuk, seperti saat penghitungan suara atau bahkan dijanjikan sebelumnya.
“suap terjadi saat penghitungan suara atau bahkan sebelum penghitungan. ini yang paling banyak,” jelas heddy. 
selain pemberhentian tetap, terdapat pula 15 penyelenggara pemilu yang hanya diberhentikan dari jabatannya, namun tetap bertugas sebagai anggota, seperti kasus ketua kpu jawa barat yang diberhentikan sebagai ketua, namun tetap menjadi anggota kpu. (ant/c1/abd)