DPD RI Minta Usulan Pemilihan Gubernur oleh DPRD Dipertimbangkan Matang, Jangan Terburu-buru

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 07 Jan 2025 - 19:37

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Muhdi, meminta agar usulan pemilihan gubernur melalui DPRD tidak diputuskan terburu-buru, dan harus melalui pertimbangan matang.-FOTO IST -

SEMARANG, RADAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar usulan untuk mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD dipertimbangkan secara matang dan tidak diambil secara terburu-buru.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Muhdi, dalam pernyataannya di Semarang, Senin, 6 Januari 2025.

Muhdi menegaskan bahwa alasan biaya tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan untuk mengganti sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.

"Sebagaimana wacana Pak Prabowo tentang pemilihan kepala daerah yang cukup melalui DPRD, saya berharap kita tidak terburu-buru memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal," ujarnya.

Menurutnya, meskipun mahalnya biaya pilkada memang perlu dievaluasi, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk kembali ke sistem yang diterapkan pada masa Orde Baru.

"Mari kita evaluasi kenapa biaya pilkada menjadi mahal, dan carilah alternatif yang lebih baik. Jangan sampai pilihan yang diambil justru membuat perjuangan reformasi yang selama ini kita jaga menjadi sia-sia," tambahnya.

Muhdi juga menekankan bahwa hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung adalah hal yang sangat penting dan harus dipertahankan.

"Tidak boleh kita mengambil langkah yang bisa meniadakan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung," katanya.

Dia mengingatkan agar tidak ada langkah yang bisa merugikan proses demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini.

Jika pemilihan gubernur oleh DPRD menjadi pilihan alternatif, Muhdi meminta agar keputusan tersebut diambil melalui kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak akan kembali seperti pada masa Orde Baru.

"Jika ini menjadi alternatif, kita harus benar-benar mengevaluasi dan menganalisis apakah sistem ini tidak akan mengulang kesalahan yang terjadi pada masa lalu," jelasnya.

Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana ini dan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di berbagai daerah untuk menjaring masukan dari masyarakat. "Kami akan terus mengawal pembahasan ini dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak terkait agar keputusan yang diambil benar-benar matang," tegasnya.

dpd ri minta usulan pemilihan gubernur oleh dprd dipertimbangkan matang, jangan terburu-buru                            semarang, radar lampung – dewan perwakilan daerah (dpd) ri meminta agar usulan untuk mengembalikan pemilihan gubernur melalui dprd dipertimbangkan secara matang dan tidak diambil secara terburu-buru. 
hal ini disampaikan oleh wakil ketua komite i dpd ri, dr. muhdi, dalam pernyataannya di semarang, senin, 6 januari 2025.
muhdi menegaskan bahwa alasan biaya tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan untuk mengganti sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui dprd. 
"sebagaimana wacana pak prabowo tentang pemilihan kepala daerah yang cukup melalui dprd, saya berharap kita tidak terburu-buru memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal," ujarnya.
menurutnya, meskipun mahalnya biaya pilkada memang perlu dievaluasi, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk kembali ke sistem yang diterapkan pada masa orde baru. 
baca juga:zulfikar arse sadikin tanggapi wacana pilkada dipilih oleh dprd, soroti perubahan aktor politik
"mari kita evaluasi kenapa biaya pilkada menjadi mahal, dan carilah alternatif yang lebih baik. jangan sampai pilihan yang diambil justru membuat perjuangan reformasi yang selama ini kita jaga menjadi sia-sia," tambahnya.
muhdi juga menekankan bahwa hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung adalah hal yang sangat penting dan harus dipertahankan.
 "tidak boleh kita mengambil langkah yang bisa meniadakan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung," katanya. 
dia mengingatkan agar tidak ada langkah yang bisa merugikan proses demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini.
jika pemilihan gubernur oleh dprd menjadi pilihan alternatif, muhdi meminta agar keputusan tersebut diambil melalui kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak akan kembali seperti pada masa orde baru. 
baca juga:hasil riset, shopee paling laris dipilih umkm
"jika ini menjadi alternatif, kita harus benar-benar mengevaluasi dan menganalisis apakah sistem ini tidak akan mengulang kesalahan yang terjadi pada masa lalu," jelasnya.
muhdi memastikan bahwa komite i dpd ri akan terus mengawal pembahasan wacana ini dan mengadakan focus group discussion (fgd) di berbagai daerah untuk menjaring masukan dari masyarakat. "kami akan terus mengawal pembahasan ini dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak terkait agar keputusan yang diambil benar-benar matang," tegasnya.
sebelumnya, presiden ri prabowo subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dprd, mengingat biaya penyelenggaraan pilkada yang tinggi. 
usulan ini disampaikan oleh prabowo dalam acara hut ke-60 partai golkar di sentul international convention center (sicc), bogor, jawa barat, pada kamis, 12 desember 2024. 
prabowo menilai sistem pilkada yang efisien diterapkan di negara-negara tetangga, seperti malaysia, singapura, dan india, di mana setelah pemilihan anggota dprd, mereka juga memilih gubernur dan bupati. "efisien, tidak keluar banyak uang seperti di indonesia," ujar prabowo. (ant/abd)