Jumat, 20 Sep 2024
Network
Beranda
Berita Utama
Ekonomi Bisnis
Lampung Raya
Politika
Olahraga
Metropolis
Lainnya
Advertorial
Edisi Khusus
Iklan Baris
Sosok
Bursa Kerja
Arsitektur
Wisata dan Kuliner
Otomotif
Teknologi
Lifestyle
Kesehatan
Hobi
Kriminal
Pendidikan
Edisi Ramadan
Network
Beranda
Berita Utama
Detail Artikel
Kades Kalisari Tepis Dugaan Pungli
Reporter:
Muhammad Arief
|
Editor:
Abdul Karim
|
Senin , 04 Dec 2023 - 21:20
kades kalisari tepis dugaan pungli bandarlampung - kepala desa (kades) kalisari, natar, lampung selatan (lamsel), sutikno buka suara terkait dugaan pungutan liar (pungli) oleh petugas penyaluran bantuan di kantor desanya. ia tak menampik adanya praktik penarikan uang dilakukan petugasnya sebagaimana hasil penelusuran radar lampung sebelumnya. namun, sutikno menyangkal bahwa merupakan pungli. ’’warga (penerima bansos, red) ini kan banyak, jadi mungkin mereka salah tangkap pengertian saja,” katanya saat ditemui di kantor desa setempat, senin (4/12). dijelaskannya bahwa uang rp5 ribu yang diakui penerima bansos dimasukkan dalam kotak merupakan bagian dari program gerakan seribu sehari (gaserbu) desanya. menurutnya itu pun bukan rp5.000, tetapi seikhlasnya, yang nantinya digunakan untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni (rtlh). sutikno mengatakan bahwa warga penerima bansos salah tangkap sehingga memasukkan uang ke dalam kotak sejumlah rp5 ribu. ’’padahal, saya sudah terangkan bahwa itu seikhlasnya saja. tidak dipatok jumlahnya. itu program kabupaten bernama gaserbu,” katanya. sementara untuk uang rp10 ribu yang diberikan langsung kepada petugas, menurut dia, itu uang administrasi. uang tersebut digunakan untuk membayar transaksi tarik tunai di brilink yang merupakan badan usaha milik desa (bumdes). itu dikarenakan jasa untuk setiap tarik tunai sebesar rp10 ribu kepada agen brilink setempat. ’’tujuannya memberdayakan bumdes,” katanya lagi. ditanya terkait kartu semacam atm milik keluarga penerima manfaat (kpm) yang justru berada di desa dan bukan dipegang warga, dia membenarkan. menurutnya bahwa penitipan kartu kepada petugas desa merupakan hasil kesepakatan bersama. itu dibuktikan dengan sebuah surat yang ditandatangani semua kpm sejak tahun 2020. surat berita acara penitipan kartu keluarga sejahtera (kks) yang menyatakan bahwa warga yang menerima bantuan pangan nontunai (bpnt) telah sepakat untuk menitipkan kks kepada aparatur desa kalisari. surat itu, tandasnya, ditandatangani kepala dusun dan kepala desa lengkap dengan cap desa kalisari. meski begitu, dia menerangkan bagi warga yang kemudian tidak setuju dengan penitipan kartu tersebut hendaknya melapor ke desa untuk diberikan. ’’ya nanti kita kembalikan kalau ada yang tidak setuju,” katanya seraya menyebut untuk bantuan per keluarga penerima manfaat rp400 ribu yang diberikan dua bulan sekali. atas mencuatnya keluhan warga tersebut, sutikno pun mengaku akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. ’’menjadi bahan koreksi kita juga agar ke depan lebih kontrol lagi,” singkatnya. sebelumnya, diduga ada pungli pada penyaluran dana bantuan sosial di desa kalisari, kecamatan natar, lamsel. ini berdasarkan pengakuan beberapa warga desa setempat yang juga keluarga penerima manfaat bansos tersebut. mereka menyebut ketika hendak mengambil bantuan di kantor desa diharuskan menyerahkan sejumlah uang terlebih dulu. meskipun jumlahnya tidak begitu besar, hanya rp15 ribu per warga atau penerima bantuan. ’’jadi, kami harus menyerahkan uang rp15 ribu untuk mengambil bantuan,” curhat salah satu warga yang meminta namanya tidak disebutkan saat bertemu tim radar lampung, rabu (29/11) lalu. sumber ini menjelaskan bahwa penyerahan uang tersebut diharuskan sebagai semacam syarat pengambilan bantuan. ’’kemarin itu bpnt (bantuan pangan nontunai), tetapi bantuannya dalam bentuk uang,” ujarnya. di mana setiap warga penerima, jelasnya, pada hari pengambilan bantuan diberikan semacam kartu atm (anjungan tunai mandiri). namun setelah itu, atm-nya kembali diambil oleh petugas kantor desa. ’’pagi diserahkan kartu itu (atm) ke kita, siangnya ngambil bantuan dengan menyertakan uang rp15 ribu bersamaan kartu tersebut. rp5 ribunya dimasukkan dalam sebuah kotak dan rp10 ribu diserahkan langsung kepada petugas,” paparnya. dia sendiri mengaku mendapat bansos sebesar rp400 ribu setiap dua bulan. di mana selama 2023, dia mengaku sudah tiga kali mendapat bantuan tersebut. hal lain yang dirasa janggal, lanjutnya, tidak transparannya sistem penyaluran bantuan di desanya. sebab, kartu semacam atm yang di dalamnya tertera nama setiap warga penerima bantuan justru tidak dipegang oleh warga yang bersangkutan. melainkan dikuasai atau ditahan petugas yang ada di kantor desa setempat. kemudian baru diserahkan kepada warga saat akan melakukan pengambilan bantuan dan ditahan kembali di kelurahan. ’’kan itu kartu atas nama kita, kok ya dipegang mereka (aparat desa). kita sendiri nomor pin-nya aja enggak tahu,” keluhnya seraya mengaku dia sendiri penerima bantuan, tetapi tidak mengetahui besaran sebenarnya bantuan tersebut. guna memastikan keluhan itu, radar lampung pun secara acak menemui warga lainnya yang juga penerima bantuan tersebut di desa setempat. ternyata apa yang dialaminya sama seperti pengakuan sumber pertama. ’’ya, bayar sih rp15 ribu kemarin itu (saat mengambil bantuan, red),” kata sumber tersebut, kamis (30/11). sebagai warga penerima manfaat, sumber ini sangat keberatan atas penarikan uang saat akan mengambil bantuan tersebut. sebab, dia yang seharusnya mengharapkan bantuan tersebut malah dimintai uang. ’’memang enggak besar sih. tetapi itu, kita disuruh nyiapin duit dulu sebelum ngambil bantuan,” ucapnya. sayangnya, tim radar lampung dua kali dalam dua hari (rabu dan kamis) mendatangi kantor desa kalisari untuk mengonfirmasi langsung kepala desanya, sutikno, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. itu disampaikan salah satu pegawai kantor desa yang berhasil ditemui. ’’pak kades lagi enggak ada. enggak tahu ke mana ini,” singkatnya. pegawai lain menimpali bahwa sutikno sedang menghadiri acara hajatan yang dia sendiri mengaku tidak mengetahui tempatnya di mana. demikian saat ditanya jadwal kegiatan kades kalisari saat itu, pegawai yang juga tidak mau menyebutkan namanya ini mengaku tidak mengetahui. namun demikian, radar lampung dari salah satu pegawai desa tersebut berhasil mendapatkan nomor ponsel kades-nya. sayangnya, sutikno sendiri saat dihubungi melalui panggilan whatsapp tidak menjawab meski dalam keadaan aktif. demikian pula saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp, yang bersangkutan belum juga meresponsnya. (rif/c1/rim)
1
2
»
Tag
Share
Koran Terkait
Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi 5 Desember 2023
Berita Terkini
Nikita Mirzani Mengaku Sempat Nangis Saat Melihat Proses Penjemputan Paksa Lolly
Lifestyle
5 jam
Polisi Sebut Pelaku Akui Bunuh dan Perkosa Gadis Penjual Gorengan
Kriminal
5 jam
2025, Pemerintah Kejar Pendapatan Negara Rp 3.005,1 Triliun
Berita Utama
5 jam
NasDem Umumkan Susunan Pengurus DPP 2024-2029, Beberapa Nama dari Lampung
Politika
6 jam
KPU Bandar Lampung Antisipasi Calo di Rekrutmen KPPS
Politika
6 jam
Berita Terpopuler
Final LNT-RBM XIII, Tim UBL Inovasi Kursi Roda Transfer Pasien
Pendidikan
11 jam
Tiga Kader PKB Lampung Masuk Pengurus DPP
Berita Utama
7 jam
Empat Nama Disebut Akan jadi Pjs Kada di Lampung
Berita Utama
8 jam
NasDem Umumkan Susunan Pengurus DPP 2024-2029, Beberapa Nama dari Lampung
Politika
6 jam
Wisuda UIN RIL, Eva Dwiana Raih Predikat Tesis Terbaik
Pendidikan
8 jam
Berita Pilihan
Oscar Piastri Menangi F1 Azerbaijan, McLaren Ambil Alih Pimpinan Klasemen Konstruktor dari Red Bull
Olahraga
3 hari
PSSI Usut Laga Kontroversi Aceh vs Sulteng di PON 2024 dan Insiden Pemukulan Wasit
Olahraga
3 hari
Dirjen Imigrasi Jadi Petugas Imigrasi Kontainer, Ada Apa?
Berita Utama
3 hari
Sembilan Mukjizat Nabi Muhammad SAW
Pendidikan
3 hari
Kontroversi Munaslub Kadin: Arsjad Rasjid Klaim Keputusan Hasilkan Anindya Bakrie Ilegal
Berita Utama
4 hari