Narkotika Dominasi Kasus di PN Tanjungkarang selama 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 21:35

Pengadilan Negeri Tanjungkarang saat menyampaikan perkara yang ditangani selama 2024. -Foto Leo Dampiari/RLMG-

narkotika dominasi kasus di pn tanjungkarang selama 2024                            bandar lampung, radar lampung – pengadilan negeri (pn) tanjungkarang, bandarlampung, menerima total 1.236 perkara sepanjang 2024. dari jumlah tersebut, 1.175 perkara sudah diputus, yang berarti tingkat penyelesaian perkara mencapai 83,01 persen.
ketua pn tanjungkarang salman alfarisi menjelaskan berdasarkan klasifikasi perkara, kasus tindak pidana umum yang paling banyak ditangani adalah kasus narkotika, dengan total 660 perkara. 
selanjutnya, ada perkara pencurian sebanyak 210 kasus, penggelapan 75 kasus, penipuan 43 kasus, perlindungan anak 42 kasus, senjata api dan benda tajam 28 kasus, serta 217 perkara yang masih dalam proses persidangan. 
"selama tahun 2024, kami juga menjatuhkan hukuman maksimal berupa vonis mati untuk 6 perkara kasus narkotika," kata salman. 
untuk kasus tindak pidana anak, selama 2024, pn tanjungkarang menerima 45 perkara. kasus yang paling banyak ditangani dalam kategori ini adalah pelanggaran terkait uu perlindungan anak atau pencabulan, yang tercatat sebanyak 21 perkara. selanjutnya, terdapat 20 perkara pencurian, 18 perkara narkotika, 13 perkara senjata tajam, serta sejumlah kasus lainnya seperti penipuan, pengeroyokan, dan uu ite. 
baca juga:menjadi sehat di 2025: prioritaskan kesehatan fisik dan mental sebagai resolusi tahun baru
selain itu, pengadilan negeri tanjungkarang juga melakukan pendekatan restorative justice pada dua perkara pidana anak, sebagai upaya penyelesaian yang lebih berorientasi pada perdamaian.
dalam perkara korupsi, pn tanjungkarang menangani 42 kasus selama tahun 2024, dengan kerugian negara yang harus diganti mencapai sekitar rp12 miliar.
"untuk perkara korupsi, kami berhasil menangani sejumlah kasus besar dengan uang pengganti kerugian negara yang mencapai rp12 miliar," tambah salman.
selain perkara pidana, pengadilan negeri tanjungkarang juga menangani 279 perkara gugatan perdata, yang terdiri dari perbuatan melawan hukum (179 perkara), wanprestasi (33 perkara), perceraian (74 perkara), dan sejumlah perkara lainnya. 
"seluruh perkara yang kami tangani menunjukkan komitmen kami untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, baik dalam perkara pidana maupun perdata," pungkasnya.
diketahui meski para hakim di indonesia melakukan aksi solidaritas dengan mengajukan cuti bersama pada tanggal 7 sampai 11 oktober 2024. namun, berbeda dengan hakim pn tanjungkarang kelas ia, lampung.
ya, para hakim pengadilan negeri (pn) tanjungkarang, tidak ada satupun yang melaksanakan cuti untuk mengikuti aksi solidaritas hakim indoneisa (shi).
pantauan radar lampung media group (rlmg) di pn tanjungkarang lampung, persidangan masih berjalan seperti biasa. para hakim masih menjalankan tugas mengadili para terdakwa dan memberikan layanan administrasi publik lainnya di tengah aksi cuti massal hakim se-indonesia.
humas pengadilan negeri tanjungkarang kelas ia, samsumar hidayat mengatakan, meskipun para hakim pn tanjungkarang kelas ia lampung tidak ada yang melakukan cuti. namun, pihaknya mendukung aksi solidaritas hakim indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hakim.
”kami mendukung aksi itu. karena tuntutannya bisa terwujudnya hakim yang berintegritas dan bertekad mewujudkan lembaga pengadilan yang independen sebagai pilar utama keadilan,” ungkap samsumar, kemarin (7/10).
samsumar menegaskan mendukung ikahi pusat untuk memperjuangkan seluruh peraturan perundang-undangan mengenai kesejahteraan hakim.
akan tetapi, samsumar mengingatkan agar para hakim pn tanjungkarang yang ingin cuti, agar melakukan izin kepada pimpinan. hal ini agar pada saat ada persidangan yang sudah dijadwalkan, agar dilaksanakan.
”apabila ada penundaan, harus dengan penundaan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
selain itu, sambung samsumar, pihaknya juga meminta agar para hakim pn tanjungkarang untuk tetap menjaga kekompakan sesama hakim, sesama rekan kerja, sesama bawahan, baik panitera dan dengan sesama aparat penegak hukum eksternal lainnya.
”bahkan, harus menjunjung dan melaksanakan kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tetap berintegritas dan loyalitas kepada seluruh unsur pimpinan mahkamah agung ri,” pungkasnya. (leo/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 5 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan